Anies Banding Putusan PTUN soal Penanganan Banjir, Penggugat: Gubernur Lupa Akan Tugasnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah warga yang menjadi korban banjir meradang dengan sikap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Diketahui, ada tujuh warga Pondok Jaya di Pela Mampang, Jakarta Selatan, yang melayangkan gugatan terhadap Anies ke PTUN karena dianggap tidak becus dalam menangani banjir di wilayah tersebut. 

Disebutkan bahwa banjir kerap melanda lokasi permukiman para penggugat karena luapan air dari Kali Mampang yang tidak dikeruk dan dibersihkan dari sampah yang menumpuk.

Para penggugat menilai, sikap Anies yang mengajukan banding terhadap putusan PTUN itu seolah menunjukkan bahwa Gubernur DKI tersebut lupa akan tugasnya untuk menangani banjir.

Baca juga: Anies Banding Putusan PTUN, Penggugat: Tak Berempati ke Korban Banjir

"Pak Anies seolah lupa bahwa pengendalian banjir adalah kerja rutin Gubernur DKI Jakarta yang tidak perlu diingatkan," ujar perwakilan kuasa hukum penggugat, Francine Widjojo, Rabu (9/3/2022).

Menurut Francine, banding yang dilayangkan oleh Anies ke PTUN kini menyeret warganya lebih jauh ke dalam proses pengadilan.

Padahal, kata Francine, warga yang merupakan penggugat hanya ingin program pengendalian banjir Pemprov DKI berjalan.

"Kini warga diseret lebih dalam lagi ke dalam proses pengadilan, padahal fakta sudah jelas dan terang benderang. Warga hanya ingin Gubernur dan jajarannya serius menanggulangi banjir.” kata Francine.

Baca juga: Anies Banding Putusan PTUN Soal Pengerukan Kali Mampang, Anggota DPRD DKI: Ingin Terlihat Selalu Benar

Anies resmi mengajukan banding atas putusan PTUN yang mengabulkan tuntutan tujuh warga Pondok Jaya pada Selasa (8/3/2022).

"Tanggal Permohonan: Selasa, 8 Mar. 2022; Pemohon Banding: Gubernur Provinsi DKI Jakarta," demikian informasi di situs resmi PTUN Jakarta, seperti dikutip Kompas.com, Selasa.