Minta Anies Tak Banding Putusan PTUN untuk Kali Mampang, Politikus Gerindra Tak Digubris

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Syarif mengaku pernah meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk tidak mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang mewajibkan Pemprov DKI Jakarta mengeruk Kali Mampang.

"Saya sudah bilang ke Gubernur jangan banding," kata Syarif saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (9/3/2022).

Politikus Gerindra yang juga Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta itu menilai, jika Anies mengajukan banding, tidak ada tujuan yang spesifik selain mencari siapa yang kalah dan siapa yang menang.

Baca juga: Anies Banding Putusan PTUN soal Penanganan Banjir, Penggugat: Gubernur Lupa Akan Tugasnya

Karena menurut dia, pengerukan Kali Mampang bukanlah ajang kalah menang, melainkan keluhan warga yang dilanjutkan dalam bentuk ketetapan hukum saja.

Ketika Anies mengajukan banding, Syarif menilai esensi dari pengajuan banding jadi tidak pasti.

"Menjadi tidak pasti, ini sebetulnya (apa) yang mau dicari, apa namanya penuntasan pekerjaan atau mencari yang salah atau yang benar?" kata dia.

Baca juga: Anies Banding Putusan PTUN, Penggugat: Tak Berempati ke Korban Banjir

Menurut dia, apabila tuntutan pengerukan dan pembangunan kali Mampang sudah dilakukan, tidak perlu lagi dilakukan banding.

"Tapi mungkin ini bukan seorang Anies, tetapi Pemprov. Gubernur minta pendapat yang lain mungkin," kata Syarif.

Namun, nyatanya saran Wakil Ketua DPD Gerindra tersebut tidak digubris Anies dan banding tetap berjalan.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi mengajukan banding atas putusan PTUN yang mewajibkan Pemprov DKI melakukan pengerukan dan pembangunan turap di Kali Mampang.

Baca juga: Anies Banding Putusan PTUN Soal Pengerukan Kali Mampang, Anggota DPRD DKI: Ingin Terlihat Selalu Benar

Kepala Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta Yayan Yuhana mengatakan, pengajuan banding dilakukan karena ada beberapa pertimbangan majelis hakim yang dinilai kurang cermat dan perlu direviu ulang.

"Penanganan banjir lainnya yang (mungkin) belum dipertimbangkan oleh majelis hakim PTUN," kata Yayan.

Pengajuan banding tersebut tertulis dalam sipp.ptun-jakarta.go.id yang diajukan pada Selasa (8/3/2022) kemarin.

Perkara nomor 205/G/TF/2021/PTUN.JKT yang didaftarkan 24 Agustus 2021, Anies digugat oleh tujuh warga korban banjir Jakarta pada awal 2021.

Perkara tersebut didaftarkan 24 Agustus 2021, Anies digugat oleh tujuh warga korban banjir 2021 yaitu penggugat yakni Tri Andarsanti, Jeanny Lamtiur, Gunawan Wibisono, Yusnelly Suryadi, Shantywidhiyanti, Virza Syafaat, dan Indra.

Ketujuh korban banjir tersebut menuntut Anies mengerjakan program pencegahan banjir secara serius di wilayah Mampang Pela, Jakarta Selatan.

Selain itu, penggugat juga menuntut Anies membayar Rp 1 miliar atas kerugian akibat banjir.

Namun, dalam putusan pada 15 Februari 2022, majelis hakim PTUN Jakarta hanya mengabulkan tuntutan pertama, yaitu memerintahkan Anies menuntaskan pengerukan Kali Mampang sampai ke Pondok Jaya dan membangun turap sungai di Kelurahan Pela Mampang.