Upaya Banding Anies soal Kali Mampang, Berawal dari Alasan yang Berubah-ubah Kemudian Dicabut...

"Enggak peka terhadap persoalan masyarakat. Sebetulnya kan (yang dituntut) pekerjaan Pemprov, ngeruk kali itu kan pekerjaan Pemprov, kalau sampai gugatan masyarakat kemudian Pemprov banding (artinya) tidak peka terhadap persoalan masyarakat," kata Gembong.

Kritik juga dilontarkan politikus partai pengusung Anies dalam Pilkada 2017 silam. Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Syarif mengaku pernah meminta Anies secara langsung agar tidak mengajukan banding.

"Saya sudah bilang ke Gubernur jangan banding," kata dia.

Baca juga: Akhirnya Anies Cabut Banding atas Putusan PTUN Terkait Pengerukan Kali Mampang

Politikus Gerindra yang juga Sekretaris Komisi D DPRD DKI Jakarta itu menilai, jika Anies mengajukan banding, tidak ada tujuan yang spesifik selain mencari siapa yang kalah dan siapa yang menang.

Karena menurut Syarif, pengajuan banding dari warga bukan soal mengubah kebijakan Pemprov DKI, tetapi meminta Pemprov DKI mengerjakan apa yang menjadi tugas.

"(Sehingga) menjadi tidak pasti, ini sebetulnya (apa) yang mau dicari, apa namanya penuntasan pekerjaan atau mencari siapa yang salah atau yang benar?" ucap dia.

Anies cabut upaya banding

Usai dibanjiri kritikan, pada Kamis (10/3/2022), Anies pun memerintahkan Biro Hukum Pemprov DKI mencabut pengajuan banding karena merasa putusan PTUN tidak menyebut pihaknya melakukan perbuatan melawan hukum.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta Yayan Yuhana.

"Setelah melihat bahwa dalam putusannya, Majelis Hakim tidak menyatakan Pemprov DKI Jakarta melakukan perbuatan melawan hukum," kata Yayan dalam keterangan tertulis, Kamis (10/3/2022).

Selain itu, Yayan menyebut Majelis Hakim menolak lima tuntutan dari tujuh tuntutan penggugat, termasuk menolak tuntutan ganti rugi Rp 1 miliar dari para penggugat.

"Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa hanya 2 (dua) tuntutan yang dinilai belum dilakukan optimal oleh Pemprov DKI di Kali Mampang, dan sesungguhnya itupun telah dilakukan oleh Pemprov DKI yang terus berupaya untuk menanggulangi permasalahan banjir di wilayah Kali Mampang," tutur Yayan.

Untuk itu, Biro Hukum Pemprov DKI diminta Anies untuk mencabut pengajuan banding yang sudah dilayangkan pada Selasa.

"Pencabutan upaya hukum banding ini berdasarkan arahan Gubernur DKI Jakarta," kata dia.