Sejumlah Buruh yang Gelar Demo Mulai Padati Sekitar Gedung DPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Massa buruh yang tergabung dalam berbagai serikat akan melakukan aksi unjuk rasa di sekitar Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada Jumat (11/3/2021) ini.

Ada empat tuntutan yang disuarakan para buruh, salah satunya soal penolakan perpanjangan jabatan Presiden.

Berdasarkan pantauan Kompas.com, pukul 11.10 WIB, sejumlah buruh mulai berdatangan ke sekitaran gerbang utama gedung DPR RI.

Baca juga: Resah Kampung Bahari Jadi Sarang Pengedar Narkoba, Warga Minta Polisi Rutin Berpatroli

Sejumlah bersama-sama jalan kaki ke gedung DPR dari arah Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Mereka lalu bergabung dengan buruh lain yang telah tiba lebih dahulu.

"Kita pakai bus. Bus kita parkir di JCC dan kita jalan kaki ke DPR," ujar salah satu buruh uang ikut demo.

Selain menggunakan seragam yang sama, para buruh juga membawa sejumlah bendera untuk aksi unjuk rasa ini.

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal sebelumnya mengatakan, ada empat tuntutan yang disuarakan para buruh dalam aksi demo Juma ini.

Pertama, para buruh menolak perpanjangan masa jabatan presiden. Buruh meminta kepada DPR untuk tidak menunda Pemilu dan Pilpres 2024.

Baca juga: Temuan Limbah Makanan di Jakpus, Sudin LH Jakpus: Akan Ditindak Sesuai Skala Usaha

"Bagaimana pun, perpanjangan masa jabatan presiden adalah sesuatu yang ilegal dan inkonstitusional," ujar Said Iqbal dalam keterangan tertulisnya, Kamis (10/3/2022).

Said Iqbal menduga, alasan perpanjangan masa jabatan presiden karena faktor ekonomi merupakan hal yang mengada-ada.

"Tidak ada alasan ekonomi menjadi alasan untuk tidak menyelenggarakan Pemilu 14 Februari 2024 dan ingin memperpanjang masa jabatan Presiden. Ini bukan tentang hak berdemokrasi, ini tentang kudeta konstitusional," ucap Said Iqbal.

Adapun tuntutan kedua yakni meminta batalkan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 terkait JHT yang hanya bisa diambil di usia 56 tahun.

Ketiga, para buruh meminta pemerintah dan DPR rapat bersama untuk bersikap tegas yakni setop perang Rusia dan Ukraina.

Baca juga: Berharap Polisi Lebih Galak pada Geng Motor di Depok

Selain karena alasan kemanusiaan, dampak perang juga dirasakan oleh kaum buruh karena akan menyebabkan goncangan perekonomian dunia.

Sementara itu, tuntutan keempat yakni mendesak pemerintah agar harga kebutuhan pokok dikendalikan sehingga tidak melonjak tinggi.