Polisi Sebut Mahasiswa Papua yang Demo Langgar Aturan karena Kumpul di Belakang Istana

JAKARTA, KOMPAS.com - Aksi unjuk rasa menolak rencana pemekaran Papua yang dilakukan sejumlah mahasiswa Papua di Jakarta Pusat, Jumat (11/3/2022), berujung ricuh.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Hengki Haryadi mengatakan, aksi unjuk rasa tersebut melanggar Pasal 9 Ayat 2 UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Pasal 9 ayat 2 mengatur bahwa penyampaian pendapat di muka umum, termasuk unjuk rasa, dilarang dilakukan di lingkungan Istana Kepresidenan.

"Mereka berkumpul di gedung belakang Istana," kata Hengki, Jumat.

Baca juga: Demo Mahasiswa Papua Ricuh, Kasat Intel Polres Jakpus Alami Luka Robek di Kepala Usai Terkena Serangan

"Sudah kami imbau secara persuasif. Mereka melakukan aksi di lingkungan Istana, sedangkan ada ketentuan dalam Pasal 9 bahwa terhadap objek vital nasional, (demo) harus 500 meter dari pagar luar Istana," sambung dia.

Hengki mengatakan, pihaknya telah meminta peserta unjuk rasa untuk berpindah tempat, tetapi mereka menolak dan menutup jalan menuju arah Istana Merdeka dan kantor Kemendagri.

Akibat penutupan jalan itu, terjadi gesekan antara aparat kepolisian yang melakukan pengamanan dengan massa unjuk rasa, yang menyebabkan adanya korban luka.

"Yang lebih fatal melakukan penganiayaan kepada pihak kepolisian yang menjaga mengamankan aspirasi mereka," kata Hengki.

Baca juga: Mahasiswa Papua yang Diamankan Saat Demo Mengaku Dipukuli Polisi, Satu Perempuan Pingsan

Menurut Hengki, setelah kericuhan terjadi, pihaknya mengamankan semua peserta aksi unjuk rasa, termasuk pelaku yang menganiaya polisi.

"Mereka dibawa ke Polda, silakan konfirmasi ke Polda. Untuk pelaku penganiayaan pasti kami proses," ungkapnya.