Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tanah dari Kampung Akuarium, Harapan agar Pembangunan IKN Tak Memarginalkan Rakyat Kecil

Kompas.com - 16/03/2022, 12:12 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memilih sampel tanah dari Kampung Akuarium di Penjaringan, Jakarta Utara, untuk dibawa ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Hal itu menyimbolkan harapan bahwa pembangunan ibu kota baru tidak memarginalkan rakyat kecil.

"Tanah dari Kampung Akuarium menghadirkan harapan bahwa pembangunan kota baru yang akan dijadikan ibu kota ini hendaknya tidak memarginalkan rakyat kecil dan justru nyata-nyata akan memberikan kemajuan dan kebahagiaan bagi semua, khususnya rakyat kebanyakan," kata Anies, dikutip dari akun Instagram-nya, @aniesbaswedan, Minggu (13/3/2022).

Baca juga: Warga Kampung Akuarium: Semoga Pembangunan di IKN Tak Menggusur

Pengambilan tanah dari Kampung Akuarium terkait permintaan Presiden Joko Widodo agar seluruh gubernur membawa tanah dan air dari daerah masing-masing ke IKN.

Air dan tanah itu kemudian dimasukkan ke dalam kendi bernama Kendi Nusantara yang terbuat dari tembaga.

Harapan warga kampung akuarium

Harapan yang sama disampaikan Warga Kampung Akuarium. Mereka berharap tanah yang dibawa ke IKN menjadi pengingat bahwa pembangunan oleh pemerintah jangan sampai memarginalkan masyarakat.

"Semoga pembangunan di sana tidak memarginalkan warga dan tidak menggusur yang ada di sana," kata Topas, Selasa (15/3/2022).

"Semoga pembangunan di sana tidak meresahkan masyarakat di Kalimantan dan ibu kota baru," tutur dia.

Meski tak memahami makna pasti dari pengambilan tanah itu, tetapi menurut Topas, hal tersebut terkait penggusuran yang pernah dialami warga Kampung Akuarium.

Kampung Akuarium yang dibangun oleh Anies dahulu pernah digusur oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok pada 11 April 2016.

Baca juga: Ini Harapan Warga Kampung Akuarium yang Tanahnya Dibawa Anies ke IKN

Penggusuran dilakukan karena Ahok ingin membangun sheetpile di tempat berdirinya bangunan warga, di samping Museum Bahari dan Pasar Ikan. Pembangunan sheetpile bertujuan untuk mencegah banjir rob ke daratan.

Selain itu, Ahok berencana merestorasi benteng peninggalan zaman Belanda yang ditemukan tenggelam di dekat permukiman warga Kampung Akuarium. Benteng tersebut ditemukan dalam proses pengurukan seusai penertiban.

Warga Kampung Akuarium pun sempat meminta pembangunan kampung susun di daerah tersebut. Namun, menurut Ahok, lahan itu merupakan milik badan usaha DKI Jakarta, yaitu Perumda Pasar Jaya.

Setelah penggusuran, di lokasi tersebut juga dibangun kampung susun sebagai tempat tinggal warga. "Mungkin maknanya penting (pengambilan tanah dari Kampung Akuarium) yaitu dari tergusur dan dibangunkan kembali," kata Topas.

Telepon dari protokoler Gubernur

Topas mengaku terkejut ketika malam sebelum pengambilan tanah, dirinya ditelepon oleh petugas protokoler Gubernur.

"Sebelumnya kaget juga, malam ditelepon oleh protokol, katanya tanah untuk mewakili DKI Jakarta dari gubernur se-Indonesia, (DKI) mengambil tanahnya dari Kampung Akuarium," kata Topas.

Topas mengatakan, tanah yang dibawa ke IKN diambil dari satu titik. Tanah tersebut diambil oleh ibu-ibu warga Kampung Akuarium dan dimasukkan ke tempat yang dibawa petugas protokoler Gubernur.

"Jadi kemarin itu protokolernya membawa tempat, sekitar dua tempat dan diambil oleh ibu-ibu, tepatnya dicangkul untuk dibawa Pak Anies siangnya," ujar Topas.

Baca juga: Cerita Warga Kampung Akuarium yang Tanahnya Dibawa Anies ke IKN

Topas mengatakan, warga Kampung Akuarium sangat senang wilayahnya bisa menjadi perwakilan dari DKI Jakarta.

Dia berharap agar tanah Kampung Akuarium yang dibawa ke IKN menjadi pengingat agar pemerintah memperhatikan masyarakat dalam melakukan pembangunan proyek tersebut.

"Cukup senang, gembira banget. Setidaknya ada pesan moral yang disampaikan di IKN bagaimana agar pemerintah tidak semena-mena di sana untuk masyarakat kecil," kata dia.

Tak dikaitkan dengan penggusuran

Sementara, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meminta agar tanah dari Kampung Akuarium yang dibawa IKN tidak dipermasalahkan.

Menurut dia, tanah yang dibawa adalah tanah Jakarta dan tidak ada perbedaan antara tanah dari Kampung Akuarium dan tanah wilayah lain.

"Enggak apa-apa, semua sama tanah di Jakarta, mau dari Cengkareng, Priok," kata Riza saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (14/3/2022).

Riza meminta agar pemilihan tanah Kampung Akuarium tidak dikaitkan dengan masalah penggusuran atau pembangunan Kampung Akuarium.

Pemilihan tanah tersebut, kata Riza, hanya memberikan pesan agar warga di kampung tersebut bisa mendapat kesempatan hidup yang lebih baik.

"Enggak usah dihubung-hubungkan ya," ucap dia.

Baca juga: Kisah Tanah dan Air dari Penjuru Indonesia yang Ditumpahkan di Ibu Kota Nusantara...

Riza juga meminta agar pengambilan tanah Kampung Akuarium tidak dikaitkan dengan Gubernur DKI sebelumnya, Ahok.

"Pak Anies baik, Pak Sandi baik, Pak Ahok, Pak Djarot (juga)," kata dia.

Riza menegaskan, semua pemimpin Jakarta memiliki tujuan yang sama yaitu membangun dan membawa kebaikan untuk Jakarta.

"Tugas kita jangan mempertentangkan apalagi menghadap-hadapkan para pemimpin, justru kita mempersatukan semua pemimpin yang ada," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wanita Hamil yang Tewas di Kelapa Gading Ditinggal Kekasih Saat Pendarahan

Wanita Hamil yang Tewas di Kelapa Gading Ditinggal Kekasih Saat Pendarahan

Megapolitan
Ketua Fraksi PSI: Penonaktifan NIK Konsekuensi bagi Warga Jakarta yang Pindah ke Daerah Lain

Ketua Fraksi PSI: Penonaktifan NIK Konsekuensi bagi Warga Jakarta yang Pindah ke Daerah Lain

Megapolitan
Bukan Transaksi Narkoba, 2 Pria yang Dikepung Warga Pesanggrahan Ternyata Mau ke Rumah Saudara

Bukan Transaksi Narkoba, 2 Pria yang Dikepung Warga Pesanggrahan Ternyata Mau ke Rumah Saudara

Megapolitan
Perempuan yang Ditemukan Tewas di Pulau Pari Dibunuh 'Pelanggannya' karena Sakit Hati

Perempuan yang Ditemukan Tewas di Pulau Pari Dibunuh "Pelanggannya" karena Sakit Hati

Megapolitan
12 Perusahaan Setor Dividen 2023 ke Pemprov DKI, Nilainya Capai Rp 545,8 Miliar

12 Perusahaan Setor Dividen 2023 ke Pemprov DKI, Nilainya Capai Rp 545,8 Miliar

Megapolitan
Anak yang Bacok Ibu di Cengkareng Positif Konsumsi Narkoba

Anak yang Bacok Ibu di Cengkareng Positif Konsumsi Narkoba

Megapolitan
Ada di Lokasi yang Sama, Anggota Polres Jaktim Mengaku Tak Tahu Rekan Sesama Polisi Pesta Sabu

Ada di Lokasi yang Sama, Anggota Polres Jaktim Mengaku Tak Tahu Rekan Sesama Polisi Pesta Sabu

Megapolitan
Warga Serpong Curhat soal Air PDAM Sering Tak Mengalir ke Perumahan

Warga Serpong Curhat soal Air PDAM Sering Tak Mengalir ke Perumahan

Megapolitan
Wanita Hamil Tewas di Kelapa Gading, Kekasih Jadi Tersangka

Wanita Hamil Tewas di Kelapa Gading, Kekasih Jadi Tersangka

Megapolitan
Pipa PDAM Bocor, Warga Serpong Tak Dapat Air Bersih Berjam-jam

Pipa PDAM Bocor, Warga Serpong Tak Dapat Air Bersih Berjam-jam

Megapolitan
Antar Mobil Teman, Anggota Polres Jaktim Ikut Ditangkap dalam Pesta Narkoba Oknum Polisi

Antar Mobil Teman, Anggota Polres Jaktim Ikut Ditangkap dalam Pesta Narkoba Oknum Polisi

Megapolitan
Wanita Hamil di Kelapa Gading Bukan Dibunuh Kekasih, tapi Tewas Saat Berupaya Menggugurkan Janinnya

Wanita Hamil di Kelapa Gading Bukan Dibunuh Kekasih, tapi Tewas Saat Berupaya Menggugurkan Janinnya

Megapolitan
Dukcapil DKI Sebut Setiap Warga Terdampak Penonaktifan NIK Dapat Pemberitahuan

Dukcapil DKI Sebut Setiap Warga Terdampak Penonaktifan NIK Dapat Pemberitahuan

Megapolitan
Polisi Tangkap Pria yang Minta THR dengan Peras Petugas Minimarket di Cengkareng

Polisi Tangkap Pria yang Minta THR dengan Peras Petugas Minimarket di Cengkareng

Megapolitan
Buka Pendaftaran PPK Pilkada DKI 2024, KPU Butuh 220 Orang untuk TPS di 44 Kecamatan

Buka Pendaftaran PPK Pilkada DKI 2024, KPU Butuh 220 Orang untuk TPS di 44 Kecamatan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com