Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

3 BUMD DKI Rugi Rp 14 Miliar Jika Terapkan Tarif Integrasi Transportasi Umum

Kompas.com - 16/03/2022, 19:10 WIB
Singgih Wiryono,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, pendapatan tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta berkurang Rp 14 miliar jika menerapkan tarif integrasi transportasi umum.

Tiga BUMD tersebut yakni PT Transportasi Jakarta (Transjakarta), PT MRT Jakarta, dan PT LRT Jakarta.

Namun, kerugian tersebut dinilai cukup kecil jika dibandingkan dengan subsidi PSO (Publik Service Obligation) transportasi yang dikucurkan oleh Pemprov DKI Jakarta.

Baca juga: BUMD DKI Jakarta Berencana Ekspor Beras ke Arab Saudi dan Uni Emirat Arab

 

"PSO yang sekarang mampu meng-cover pengaruh dari (penerapan tarif) integrasi," kata Syafrin saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (16/3/2022).

Syafrin memaparkan data simulasi dampak tarif integrasi bila diterapkan dalam tiga tahun terakhir.

Ketika tarif terintegrasi belum diterapkan, ketiga perusahaan pelat merah DKI Jakarta itu mampu mengeruk keuntungan Rp 859 miliar.

Dari simulasi, bila diterapkan tarif terintegrasi, pendapatan mereka akan minus Rp 14 miliar.

Tahun 2020, tiga BUMD DKI tersebut mencatat keuntungan Rp 380 miliar, tetapi bila menerapkan tarif terintegrasi akan merugi Rp 6 miliar.

Tahun lalu, MRT, LRT dan Transjakarta membukukan keuntungan dari tiket sebesar Rp 292 miliar. Bila menerapkan tarif terintegrasi pendapatan mereka akan mencatat minus Rp 4 miliar.

Baca juga: Tarif Integrasi Transportasi Umum di Jakarta Akan Diputuskan Bulan Ini

Syafrin mengatakan, kerugian tersebut bisa diatasi mengingat subsidi PSO untuk transportasi di Jakarta jauh lebih tinggi daripada kerugian yang didapat.

"Tahun 2021 kemarin, yang sudah direalisasikan (subsidi PSO) ini total Rp 3,8 triliun," kata Syafrin.

Syafrin juga mencatat sisi positif dari integrasi tarif akan meningkatkan jumlah penumpang sebesar 0,1 persen apabila segera diterapkan.

Dengan kenaikan jumlah penumpang, maka kerugian yang dialami saat ini akan terus berkurang dan bergerak ke angka positif.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanda Duka Cita, Mahasiswa UI Peringati 9 Tahun Kematian Akseyna

Tanda Duka Cita, Mahasiswa UI Peringati 9 Tahun Kematian Akseyna

Megapolitan
500 Siswa SMA Ikut Pesantren Kilat di Kapal Perang KRI Semarang

500 Siswa SMA Ikut Pesantren Kilat di Kapal Perang KRI Semarang

Megapolitan
Soal Peluang Maju Pilkada DKI, Heru Budi: Hari Esok Masih Penuh Misteri

Soal Peluang Maju Pilkada DKI, Heru Budi: Hari Esok Masih Penuh Misteri

Megapolitan
Sopir Truk Akui Kecelakaan di GT Halim karena Dikerjai, Polisi: Omongan Melantur

Sopir Truk Akui Kecelakaan di GT Halim karena Dikerjai, Polisi: Omongan Melantur

Megapolitan
Sebelum Tutup Celah Trotoar Dekat Gedung DPR, Petugas Sudah Pernah Tegur Pelaku Pungli

Sebelum Tutup Celah Trotoar Dekat Gedung DPR, Petugas Sudah Pernah Tegur Pelaku Pungli

Megapolitan
Sudah 1,5 Tahun Kompolnas dan Polisi Belum 'Update' Kasus Kematian Akseyna

Sudah 1,5 Tahun Kompolnas dan Polisi Belum "Update" Kasus Kematian Akseyna

Megapolitan
Ucap Syukur Nelayan Kamal Muara kala Rumahnya Direnovasi Pemprov DKI

Ucap Syukur Nelayan Kamal Muara kala Rumahnya Direnovasi Pemprov DKI

Megapolitan
Rekonstruksi Kasus Penembakan Ditunda sampai Gathan Saleh Sehat

Rekonstruksi Kasus Penembakan Ditunda sampai Gathan Saleh Sehat

Megapolitan
Buntut Pungli Sekelompok Orang, Dinas Bina Marga DKI Tutup Celah Trotoar Dekat Gedung DPR

Buntut Pungli Sekelompok Orang, Dinas Bina Marga DKI Tutup Celah Trotoar Dekat Gedung DPR

Megapolitan
Warga Bogor Tertipu Penjual Mobil Bekas di Bekasi, padahal Sudah Bayar Lunas

Warga Bogor Tertipu Penjual Mobil Bekas di Bekasi, padahal Sudah Bayar Lunas

Megapolitan
Gandeng Swasta, Pemprov DKI Renovasi 10 Rumah Tak Layak Huni di Kamal Muara

Gandeng Swasta, Pemprov DKI Renovasi 10 Rumah Tak Layak Huni di Kamal Muara

Megapolitan
Singgung 'Legal Standing' MAKI, Polda Metro Jaya Sebut SKT sebagai LSM Sudah Tak Berlaku

Singgung "Legal Standing" MAKI, Polda Metro Jaya Sebut SKT sebagai LSM Sudah Tak Berlaku

Megapolitan
Penyidikan Aiman Witjaksono Dihentikan, Polisi: Gugur karena Tak Berkekuatan Hukum

Penyidikan Aiman Witjaksono Dihentikan, Polisi: Gugur karena Tak Berkekuatan Hukum

Megapolitan
Belum Tahan Firli Bahuri, Kapolda Metro Terapkan Prinsip Kehati-hatian

Belum Tahan Firli Bahuri, Kapolda Metro Terapkan Prinsip Kehati-hatian

Megapolitan
Dishub DKI Jaga Trotoar di Jakpus yang Dimanfaatkan Sekelompok Orang Tarik Bayaran Pengendara Motor

Dishub DKI Jaga Trotoar di Jakpus yang Dimanfaatkan Sekelompok Orang Tarik Bayaran Pengendara Motor

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com