Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPRD DKI Khawatir Subsidi Transportasi untuk Tarif Terintegrasi Salah Sasaran

Kompas.com - 16/03/2022, 20:14 WIB
Singgih Wiryono,
Irfan Maullana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPRD DKI Jakarta Manuara Siahaan merasa khawatir subsidi transportasi untuk tarif terintegrasi salah sasaran dan tidak diterima oleh warga Ibu Kota.

Menurut Manuara, subsidi bisa saja dimanfaatkan oleh orang di luar DKI Jakarta. Padahal subsidi menggunakan pajak dari warga Jakarta.

"Artinya jika nanti PSO (public service obligation) itu didanai oleh APBD, karena arus yang terbesar nanti (orang-orang) dari Jabodetabek," kata Manuara saat rapat kerja Komisi B di DPRD DKI Jakarta, Rabu (16/3/2022).

Baca juga: Koantas Bima Kini Terintegrasi Sistem BRT Transjakarta

Dia meminta agar Pemprov DKI Jakarta bisa memastikan penerima manfaat subsidi transportasi harus didominasi warga Ibu Kota.

"Data yang disajikan terlihat bahwa sebetulnya penerima manfaat terbesar adalah orang-orang yang bermukim di luar Jakarta," tutur politikus PDI-P ini.

Hal senada disampaikan oleh Anggota Komisi B Gilbert Simanjuntak. Dia menilai subsidi triliunan rupiah untuk mewujudkan tarif terintegrasi justru akan dinikmati oleh warga non-DKI Jakarta.

Baca juga: Tarif Integrasi Transportasi Umum di Jakarta Akan Diputuskan Bulan Ini

"Berapa kemudian penumpang yang diperkirakan akan berasal dari luar DKI Jakarta yang akan kita subsidi?" tutur Gilbert.

Menurut Gilbert, subsidi transportasi senilai lebih dari Rp 3 triliun setiap tahunnya bisa dialokasikan untuk program lain yang bisa dirasakan langsung oleh warga Jakarta.

"Ini bukan bilangan kecil, Rp 3 triliun itu saya bisa membangun berapa rumah susun di Jakarta," kata dia.

Baca juga: 3 BUMD DKI Rugi Rp 14 Miliar Jika Terapkan Tarif Integrasi Transportasi Umum

Sebagai informasi, Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan subsidi transportasi lebih dari Rp 3 triliun dalam tiga tahun terakhir.

Subsidi tersebut dikucurkan untuk biaya tiket perjalanan warga untuk tiga BUMD transportasi di Jakarta yaitu Transjakarta, LRT dan MRT.

Tahun 2019, DKI Jakarta mengucurkan Rp 3,1 triliun, 2020 sebesar Rp 3,5 triliun dan Rp 3,8 triliun untuk tahun 2021. Diperkirakan bila tarif terintegrasi diterapkan maka subsidi PSO bisa lebih besar lagi.

Adapun tarif terintegrasi rencananya akan diputuskan bulan ini, Maret 2020 setelah mendapat persetujuan dari DPRD DKI Jakarta.

Tarif yang diusulkan adalah Rp 10.000 untuk sekali jalan selama durasi tiga jam. Dalam durasi tersebut, penumpang bisa berpindah-pindah moda transportasi tanpa harus menambah biaya tiket.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasus Perempuan Terseret Taksi Online di Ancol Berujung Damai

Kasus Perempuan Terseret Taksi Online di Ancol Berujung Damai

Megapolitan
Sebelum Dibunuh, Pedagang Perabot di Duren Sawit Disebut Tuduh Anaknya Curi Kartu ATM dan Buku Tabungan

Sebelum Dibunuh, Pedagang Perabot di Duren Sawit Disebut Tuduh Anaknya Curi Kartu ATM dan Buku Tabungan

Megapolitan
Polisi Tangkap Pemasok Sabu untuk Virgoun

Polisi Tangkap Pemasok Sabu untuk Virgoun

Megapolitan
4 Event Liburan Sekolah di Mal Bekasi

4 Event Liburan Sekolah di Mal Bekasi

Megapolitan
Virgoun dan Teman Wanitanya Ditetapkan Tersangka Kasus Narkotika

Virgoun dan Teman Wanitanya Ditetapkan Tersangka Kasus Narkotika

Megapolitan
Hendak Maju Pilkada Bogor, Atang Trisnanto Tunggu SK dari PKS

Hendak Maju Pilkada Bogor, Atang Trisnanto Tunggu SK dari PKS

Megapolitan
Walkot Depok Idris Terbitkan Surat Edaran Netralitas ASN Untuk Pilkada 2024

Walkot Depok Idris Terbitkan Surat Edaran Netralitas ASN Untuk Pilkada 2024

Megapolitan
Jalan di Depan KPU Jakut Ditutup imbas Pelaksanaan Rekapitulasi Ulang Hasil Pileg

Jalan di Depan KPU Jakut Ditutup imbas Pelaksanaan Rekapitulasi Ulang Hasil Pileg

Megapolitan
Batal Bangun Masjid Agung, Pemkot Depok Mau Bersihkan SDN Pondok Cina 1 Lebih Dulu

Batal Bangun Masjid Agung, Pemkot Depok Mau Bersihkan SDN Pondok Cina 1 Lebih Dulu

Megapolitan
KPU Jakut Pastikan Rekapitulasi Ulang Hasil Pileg untuk 233 TPS di Cilincing Transparan

KPU Jakut Pastikan Rekapitulasi Ulang Hasil Pileg untuk 233 TPS di Cilincing Transparan

Megapolitan
Pulang ke Tanah Air, Berikut Jadwal Tiba Jemaah Haji Kota Bogor

Pulang ke Tanah Air, Berikut Jadwal Tiba Jemaah Haji Kota Bogor

Megapolitan
Panitia Konser Lentera Festival Tak Berani Muncul Hadapi Penonton Saat Gagal Bayar Bintang Tamu

Panitia Konser Lentera Festival Tak Berani Muncul Hadapi Penonton Saat Gagal Bayar Bintang Tamu

Megapolitan
PPDB SD dan SMP di Kota Bogor Masih Berproses, Pemkot Pastikan Berjalan Sesuai Aturan

PPDB SD dan SMP di Kota Bogor Masih Berproses, Pemkot Pastikan Berjalan Sesuai Aturan

Megapolitan
Nasib Gedung SDN Pondok Cina 1 Belum Dipastikan, Wali Kota: Bisa untuk Taman, Macam-macam...

Nasib Gedung SDN Pondok Cina 1 Belum Dipastikan, Wali Kota: Bisa untuk Taman, Macam-macam...

Megapolitan
Penjambret Beraksi di Dekat Mapolsek Kelapa Gading, Polisi Buru Pelaku

Penjambret Beraksi di Dekat Mapolsek Kelapa Gading, Polisi Buru Pelaku

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com