Menakar Untung Rugi Tarif Integrasi Transportasi Jak Lingko yang Akan Diputuskan Bulan Ini...

Warga jadi bisa lebih memperkirakan kapan harus keluar rumah saat hendak melakukan perjalanan.

Tarif terintegrasi juga diharapkan mampu menambah minat masyarakat untuk beralih ke transportasi umum.

BUMD merugi di tahap awal

Tarif integrasi yang lebih murah akan menyebabkan tiga badan usaha milik daerah (BUMD) yang akan menerapkan tarif tersebut merugi di awal.

Ketiga BUMD itu yakni PT MRT Jakarta, PT LRT Jakarta, dan PT Transjakarta.

Syafrin menjelaskan simulasi kerugian tersebut dengan menjabarkan pendapatan perusahaan tiga tahun terakhir.

Pada 2019, total pendapatan tiga perusahaan pelat merah DKI Jakarta itu mencapai Rp 859 miliar. Namun, jika saat itu diterapkan tarif integrasi, pendapatan mereka akan minus Rp 14 miliar.

Baca juga: Fakta Gudang Minyak Goreng Wasilah 212 Disegel, Tak Berizin dan Disebut Milik Keluarga Anggota DPRD Jabar

Kemudian, tahun 2020, tiga BUMD DKI mencatat pendapatan Rp 380 miliar, tetapi apabila saat itu menerapkan tarif integrasi, mereka akan rugi Rp 6 miliar.

Tahun lalu, MRT, LRT, dan Transjakarta membukukan pendapatan dari tiket sebesar Rp 292 miliar. Jika tahun lalu diterapkan tarif terintegrasi, pendapatan akan minus Rp 4 miliar.

Namun Syafrin optimistis, kerugian tersebut bisa diatasi dengan subsidi untuk transportasi (public service obligation/PSO) di Jakarta yang jauh lebih tinggi, yakni Rp 3 triliun lebih.

Sisi positif lainnya, tarif integrasi diperkirakan mampu meningkatkan jumlah penumpang sebesar 0,1 persen apabila segera diterapkan.

Dengan kenaikan jumlah penumpang, pendapatan yang minus di tahap awal dan bergerak ke angka positif.

Subsidi dikhawatirkan salah sasaran

Kekhawatiran atas sistem tarif integrasi datang dari DPRD DKI Jakarta yang menilai subsidi senilai Rp 3 triliun lebih berpotensi salah sasaran.

Pasalnya, transportasi di Jakarta tak seluruhnya dinikmati warga Jakarta, tetapi juga dinikmati oleh warga di sekitar Jabodetabek.

"Artinya jika nilai PSO itu didanai oleh APBD, karena arusnya yang terbesar nanti (orang-orang) dari Jabodetabek," kata anggota Komisi B Manuara Siahaan, Rabu.

Baca juga: 5 Remaja di Bekasi Tantang Maut dengan Coba Tabrakkan Diri ke Truk, Dalihnya Ingin Menumpang untuk Pulang

Dia meminta Dishub DKI Jakarta memaparkan data untuk memastikan penerima manfaat subsidi transportasi dengan tarif integrasi adalah warga Jakarta.

Hal senada disampaikan anggota Komisi B lainnya, Gilbert Simanjuntak. Politikus PDI-P ini menilai subsidi triliunan rupiah justru akan dinikmati oleh warga non-DKI.

Menurut Gilbert, angka Rp 3 triliun bukan angka yang kecil dan bisa dialihkan untuk pembangunan rumah susun yang menjadi kebutuhan utama warga Jakarta.

"Ini bukan bilangan kecil, Rp 3 triliun itu saya bisa membangun beberapa rumah susun di Jakarta," kata Gilbert.