Diperiksa Sebagai Tersangka Kasus Pencemaran Nama Luhut, Fatia Maulidiyanti: Kalau Ditahan, Terbukti Represif

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti menilai bahwa kepolisian terbukti melakukan tindakan represif jika menahan dia dan aktivis Haris Azhar.

Untuk diketahui, keduanya tengah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dugaan kasus pencemaran nama baik Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

"Kalau ditahan kan terbukti adanya represifitas, saya sih terima-terima saja. Tapi yang jadi urusan adalah bagaimana sebetulnya akuntabilitasnya itu sendiri," ujar Fatia di Mapolda Metro Jaya, Senin (21/3/2022).

Baca juga: Merasa Dikriminalisasi Pejabat, Fatia: Presiden Jokowi Mestinya Soroti Ini dan Tak Sibuk Kriminalisasi...

Fatia mengaku siap jika ditahan kepolisian karena mengetahui bahwa hal tersebut merupakan konsekuensi yang dihadapi ketika berurusan dengan hukum.

"Yang perlu dilihat juga dan ditanya ke polisi apakah akan ditahan atau tidak? Kalau kami sudah siap konsekuensi dari awal. Kami juga siap buka data ke publik gitu," pungkas dia.

Kasus pencemaran nama baik Luhut

Kasus dugaan pencemaran nama baik ini berawal dari unggahan video diskusi di kanal YouTube pribadi milik Haris Azhar. Diskusi tersebut dilakukan bersama Fatia.

Kala itu, pada 20 Agustus 2021, Haris mengunggah video berjudul "Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya, Jenderal BIN Juga Ada".

Dalam video tersebut keduanya mengungkapkan nama-nama penguasa yang diduga "bermain" dalam bisnis tambang di Intan Jaya, Papua. Salah satunya adalah Luhut.

Merespons hal itu, Luhut melayangkan somasi kepada Haris dan Fatia. Sang Menteri meminta keduanya meminta maaf karena telah menuding Luhut lewat unggahan video tersebut.

Baca juga: Fatia Maulidiyanti: Sangat Gentleman Jika Luhut Cabut Laporan Kasus Pencemaran Nama Baik

Namun, Luhut merasa kedua aktivis itu tidak mengindahkan somasi yang dilayangkan dan tidak menyampaikan permintaan maaf.