Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat Sarankan Tarif Terintegrasi Transportasi di Jakarta Bisa Ikut Dinikmati Warga Bodetabek

Kompas.com - 21/03/2022, 16:34 WIB
Singgih Wiryono,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat transportasi Universitas Trisakti Yayat Supriyatna menyarankan agar tarif integrasi transportasi umum di Jakarta bisa ikut dinikmati oleh warga Jabodetabek.

Ia berasalan, warga pinggiran kota penyangga Jakarta ikut berkontribusi dalam pembangunan Jakarta dan memajukan ekonomi Ibu Kota.

"Mereka juga berkontribusi di DKI, makan di Jakarta, berkontribusi buat Jakarta," kata Yayat saat dihubungi melalui telepon, Senin (21/3/2022).

Baca juga: Pamor Transportasi Online Disebut Bisa Kalah dengan Adanya Integrasi Tarif Transportasi Umum di Jakarta

Selain itu, Yayat menambahkan, banyak warga Bodetabek yang dulunya merupakan warga Jakarta tapi memilih tinggal di luar Jakarta karena tak mampu membeli rumah di tengah kota.

"Mungkin dulu mereka warga DKI, tapi enggak punya rumah akhirnya belinya di pinggiran," ucap dia.

Alasan ketiga adalah bila warga Jabodetabek diberikan akses tarif integrasi, maka penggunaan kendaraan pribadi akan jauh berkurang.

Ketika pengguna kendaraan pribadi berkurang, otomatis polusi udara yang disebabkan oleh kendaraan bermotor bisa teratasi.

"Mereka bisa membantu mengurangi polusi Jakarta, tidak bawa kendaraan," kata dia.

Baca juga: Tarif Transportasi Umum di Jakarta akan Terintegrasi Jadi Rp 10.000, Warga: Bagus, Jadi Murah

Kekhawatiran penggunaan subsidi salah sasaran untuk penerapan tarif terintegrasi pernah diungkapkan oleh Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Manuara Siahaan.

Dia menyebutkan, dana Rp 3 triliun untuk subsidi tarif integrasi didanai oleh APBD DKI, sedangkan yang menikmati justru bukan dari warga Jakarta.

Hal yang sama pernah diungkap oleh Anggota DPRD DKI Komisi B Gilbert Simanjuntak.

Menurut Gilbert, DKI sebaiknya menggunakan APBD berfokus pada kebutuhan warga sendiri dan bukan memfasilitasi warga dari luar DKI.

"Ini bukan bilangan kecil, Rp 3 triliun itu saya bisa membangun beberapa rumah susun di Jakarta," ucap dia.

Baca juga: PSI Ingatkan Tarif Terintegrasi Transportasi Umum di Jakarta Jangan Bikin Rugi BUMD DKI

Tarif terintegrasi Rp 10.000 untuk tiga moda

Tarif terintegrasi tersebut rencananya akan diputuskan pada bulan Maret 2022 jika disetujui oleh DPRD DKI Jakarta.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menyebut, setelah mendapat persetujuan dari DPRD, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan membuat Keputusan Gubernur untuk penerapannya.

Akan ada uji coba selama dua pekan, sehingga tarif terintegrasi baru bisa berlaku efektif pada April 2022.

Tarif terintegrasi dipatok Rp 10.000 untuk durasi tiga jam perjalanan. Kendaraan umum yang akan terintegrasi dalam sistem tersebut berupa moda transportasi Transjakarta, MRT Jakarta dan LRT Jakarta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dinas SDA DKI Sebut Proyek Polder di Tanjung Barat Akan Selesai pada Mei 2024

Dinas SDA DKI Sebut Proyek Polder di Tanjung Barat Akan Selesai pada Mei 2024

Megapolitan
Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Megapolitan
Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Megapolitan
Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Megapolitan
PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

Megapolitan
PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

Megapolitan
Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan 'Pelanggannya' dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan "Pelanggannya" dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Megapolitan
KPU Jaktim Buka Pendaftaran PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

KPU Jaktim Buka Pendaftaran PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

Megapolitan
NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Megapolitan
Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Megapolitan
“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

Megapolitan
Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

Megapolitan
PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com