Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Haris Azhar-Fatia Merasa Dikriminalisasi, Kuasa Hukum Luhut: Itu Hanya Bela Diri dan Bentuk Opini

Kompas.com - 22/03/2022, 09:47 WIB
Tria Sutrisna,
Nursita Sari

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Juniver Girsang, menanggapi tudingan aktivis Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti yang menyebut laporan oleh kliennya merupakan bentuk kriminalisasi.

Menurut Juniver, tidak ada upaya kriminalisasi yang dilakukan oleh Luhut. Sebab, laporan yang dilayangkan Luhut dan penyelidikan oleh kepolisian sudah sesuai prosedur.

"Jadi kalau dikatakan kriminalisasi, itu hanya merupakan pembelaan diri dan pembentukan opini saja," ujar Juniver dalam keterangannya, Selasa (22/3/2022).

Baca juga: Selesai Diperiksa sebagai Tersangka, Haris Azhar dan Fatia Tak Ditahan

Juniver mengatakan, pihaknya sudah memiliki alat bukti yang cukup untuk memidanakan Haris dan Fatia terkait pencemaran nama baik.

Untuk itu, Juniver berpandangan bahwa Haris dan Fatia seharusnya fokus mempersiapkan diri menghadapi persidangan, termasuk membuktikan tudingan kriminalisasi yang dituduhkan kepada Luhut.

"Kalau dikatakan kriminalisasi, ini nanti bisa dibuktikan pada saat proses di pengadilan. Di proses pengadilanlah nanti terlihat dasar kami membuat laporan itu alat buktinya apa," kata Juniver.

"Kemudian pernyataan dari Haris Azhar dan Fatia itu yang menurut kami fitnah, pencemaran nama baik, dan berita bohong, faktanya apa. Nah di sanalah nanti kita lihat di pengadilan, diputusnya bagaimana," sambungnya.

Baca juga: Haris Azhar-Fatia Tersangka, Aktivis: Bentuk Kemerosotan Demokrasi

Diberitakan sebelumnya, Fatia menyebutkan bahwa penetapan dirinya dan Haris Azhar sebagai tersangka merupakan bentuk kriminalisasi yang dilakukan oleh pejabat negara.

Hal itu disampaikan Fatia saat akan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik Luhut, Senin (21/3/2021).

"Ini kan bentuk kriminalisasi dari pejabat publik yang sebetulnya tidak terjadi hanya sekali," ujar Fatia kepada wartawan.

Baca juga: Jadi Tersangka Pencemaran Nama Baik Luhut, Fatia: Ini Bentuk Kriminalisasi oleh Pejabat

Menurut Fatia, upaya kriminalisasi dan pembungkaman ini kerap menimpa pihak-pihak yang mengkritik maupun menyuarakan adanya pelanggaran hak asasi manusia (HAM) kepada pemerintah.

"Terjadi juga kepada beberapa korban, pembela HAM yang aktif menyuarakan kritiknya, masukan kepada negara," kata Fatia.

"Semestinya Presiden (Joko Widodo) menyoroti fenomena ini dan tidak sibuk mengkriminalisasi aktivis, tapi sibuk urusi Papua agar Papua tidak konflik terus," sambungnya.

Duduk perkara kasus pencemaran nama Luhut

Kasus dugaan pencemaran nama baik ini berawal dari unggahan video diskusi di kanal YouTube pribadi milik Haris Azhar. Diskusi tersebut dilakukan bersama Fatia.

Kala itu, pada 20 Agustus 2021, Haris mengunggah video berjudul 'Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya, Jenderal BIN Juga Ada'.

Dalam video tersebut keduanya mengungkapkan nama-nama penguasa yang diduga "bermain" dalam bisnis tambang di Intan Jaya, Papua. Salah satunya adalah Luhut.

Merespons hal itu, Luhut melayangkan somasi kepada Haris dan Fatia. Sang Menteri meminta keduanya meminta maaf karena telah menuding Luhut lewat unggahan video tersebut.

Namun, Luhut merasa kedua aktivis itu tidak mengindahkan somasi yang dilayangkan dan tidak menyampaikan permintaan maaf.

Baca juga: Merasa Dikriminalisasi Pejabat, Fatia: Presiden Jokowi Mestinya Soroti Ini dan Tak Sibuk Kriminalisasi...

Sampai akhirnya Luhut melaporkan Haris dan Fatia ke Polda Metro Jaya atas kasus dugaan pencemaran nama baiknya. Luhut juga menggugat keduanya senilai Rp 100 miliar terkait tudingan tersebut.

Sementara itu, kuasa hukum Fatia, Julius Ibrani, mengatakan bahwa somasi yang dilayangkan Luhut telah dijawab oleh kliennya dan Haris.

Menurut Julius, kata "bermain" merupakan cara Fatia untuk menjelaskan secara sederhana kajian yang dibuat Kontras dan sejumlah LSM soal kepemilikan tambang di Intan Jaya.

"Kata ‘bermain' itu ada konteksnya, yaitu kajian sekelompok NGO (non-governmental organization). Kajian itu yang kemudian dijelaskan Fatia dalam bahasa yang sederhana,” ujar Julius.

Baca juga: Jadi Tersangka Pencemaran Nama Baik Luhut, Haris Azhar: Ini Politis, Upaya untuk Membungkam

Setelah menerima laporan Luhut, kepolisian beberapa kali berupaya memediasi pihak Luhut dengan Haris dan Fatia. Namun, mediasi tersebut gagal karena kedua belah pihak tidak kunjung bertemu.

Penyidik akhirnya melakukan gelar perkara dan menaikkan status perkara kasus pencemaran nama baik itu ke tahap penyidikan pada 6 Januari 2022.

Pemeriksaan Haris dan Fatia pun dilakukan, sampai akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pencemaran nama baik Luhut pada Jumat (18/3/2022) malam.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bukan Larang Massa Aksi Shalat, Ini Alasan Pagar Gedung Sapta Pesona Dikunci

Bukan Larang Massa Aksi Shalat, Ini Alasan Pagar Gedung Sapta Pesona Dikunci

Megapolitan
Olah TKP “Saudara Frame” Mampang, Puslabfor Bawa Mesin Gerinda hingga Sampel Cairan dari 'Basement'

Olah TKP “Saudara Frame” Mampang, Puslabfor Bawa Mesin Gerinda hingga Sampel Cairan dari "Basement"

Megapolitan
Massa Demo di Patung Kuda, Tuntut agar Presiden Jokowi Diadili

Massa Demo di Patung Kuda, Tuntut agar Presiden Jokowi Diadili

Megapolitan
Perempuan yang Tewas di Pulau Pari Ditemukan Terbungkus Kardus AC

Perempuan yang Tewas di Pulau Pari Ditemukan Terbungkus Kardus AC

Megapolitan
Ingin Shalat Dzuhur, Pedemo Panjat dan Jebol Gerbang Gedung Sapta Pesona

Ingin Shalat Dzuhur, Pedemo Panjat dan Jebol Gerbang Gedung Sapta Pesona

Megapolitan
Fakta Wanita yang Ditemukan Tewas di Ruko Kelapa Gading, Korban Baru Bekerja 2 Hari dan Sempat Mengeluh Sakit

Fakta Wanita yang Ditemukan Tewas di Ruko Kelapa Gading, Korban Baru Bekerja 2 Hari dan Sempat Mengeluh Sakit

Megapolitan
Sekda Supian Suri Disebut Ambil Formulir ke PAN untuk Jadi Calon Wali Kota Depok

Sekda Supian Suri Disebut Ambil Formulir ke PAN untuk Jadi Calon Wali Kota Depok

Megapolitan
Perempuan Ditemukan Tewas di Pulau Pari, Polisi: Dibunuh 'Pelanggannya'

Perempuan Ditemukan Tewas di Pulau Pari, Polisi: Dibunuh "Pelanggannya"

Megapolitan
Polisi Tangkap Pembunuh Wanita Hamil di Ruko Kelapa Gading

Polisi Tangkap Pembunuh Wanita Hamil di Ruko Kelapa Gading

Megapolitan
'Sweeping' Pelajar dan Anarko Ikut Demo di MK, Polisi Jaga Pintu Tol Bekasi Barat

"Sweeping" Pelajar dan Anarko Ikut Demo di MK, Polisi Jaga Pintu Tol Bekasi Barat

Megapolitan
Fraksi PDI-P Minta Pemprov DKI Tak Terburu-buru Nonaktifkan NIK Warga Jakarta di Daerah

Fraksi PDI-P Minta Pemprov DKI Tak Terburu-buru Nonaktifkan NIK Warga Jakarta di Daerah

Megapolitan
Mantan Walkot Bekasi Tri Adhianto Ikut Penjaringan Cawalkot Bekasi dari PDI-P

Mantan Walkot Bekasi Tri Adhianto Ikut Penjaringan Cawalkot Bekasi dari PDI-P

Megapolitan
Puslabfor Olah TKP Toko 'Saudara Frame' di Mampang yang Terbakar

Puslabfor Olah TKP Toko "Saudara Frame" di Mampang yang Terbakar

Megapolitan
Polisi Tangkap Pembunuh Perempuan yang Jasadnya Tergeletak di Dermaga Pulau Pari

Polisi Tangkap Pembunuh Perempuan yang Jasadnya Tergeletak di Dermaga Pulau Pari

Megapolitan
Hendak Cuci Kaki, Warga Kalideres Temukan Mortir Berkarat Buatan Yugoslavia

Hendak Cuci Kaki, Warga Kalideres Temukan Mortir Berkarat Buatan Yugoslavia

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com