Kompas.com - 22/03/2022, 13:36 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa Hukum Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Juniver Girsang memastikan, kliennya belum berencana mencabut laporan dugaan kasus pencemaran nama baik.

Hal itu disampaikan Juniver menanggapi pernyataan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti selaku tersangka dugaan pencemaran nama baik Luhut. 

Fatia meminta Luhut mencabut laporan dan membuktikan bahwa tidak terlibat dalam konflik tambang di Intan Jaya Papua.

Baca juga: Ketika Haris Azhar dan Fatia KontraS Jadi Tersangka, Merasa Dibungkam dan Dikriminalisasi...

"Ya bagaimana kami cabut laporan, sudah diproses kok. Kami hormati proses hukum ini," jelas Juniver saat dikonfirmasi, Selasa (22/3/2022).

Menurut Juniver, kliennya akan tetap mengikuti segala proses hukum di kepolisian hingga ke persidangan. Sebab, pihaknya sudah beberapa kali meminta para tersangka mengklarifikasi pernyataannya soal Luhut.

"Ya sekarang ikuti aja proses hukumnya, karena kami sudah maksimal mengimbau mereka untuk mengklarifikasi pernyataannya yang tidak benar," kata Juniver.

"Kami kirimkan surat dua kali tidak ditanggapi serius. Malah membenturkan opini ke opini," sambung dia.

Selain itu, kata Juniver, para tersangka juga tidak memenuhi panggilan penyidik ketika hendak dimediasi dengan kliennya soal kasus pencemaran baik tersebut.

Baca juga: Haris Azhar-Fatia Merasa Dikriminalisasi, Kuasa Hukum Luhut: Itu Hanya Bela Diri dan Bentuk Opini

Dengan begitu, pihak Luhut pun berpandangan bahwa tidak ada iktikad baik dari Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti.

"Bayangkan sesibuk-sibuknya klien kami luhut di dalam tugasnya sebagai abdi negara, ini dia menyempatkan waktu untuk mediasi. Ternyata rekan-rekan kami Haris Azhar maupun Fatia Maulidiyanti tidak menghormati itu," tutur Juniver.

Diberitakan sebelumnya, Fatia Maulidiyanti meminta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk mencabut laporannya terkait dugaan pencemaran nama baik.

Hal itu disampaikan Fatia saat hendak menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dugaan kasus pencemaran nama baik di Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Senin (21/3/2022).

"Sebetulnya akan sangat gentleman kalau misalkan Pak Luhut mencabut laporannya, dan menghentikan kasus," ujar Fatia.

Baca juga: Selesai Diperiksa sebagai Tersangka, Haris Azhar dan Fatia Tak Ditahan

Selain itu, dia juga berharap Luhut berani membeberkan data-data yang dimilikinya untuk membuktikan ketidak terlibatannya dalam konflik tambang di Intan Jaya Papua.

"Juga membuka fakta bersama untuk memperlihatkan ke publik kalau memang dia tidak terbukti soal konflik tambang di Papua," kata Fatia.

Duduk perkara kasus pencemaran nama Luhut

Kasus dugaan pencemaran nama baik ini berawal dari unggahan video diskusi di kanal YouTube pribadi milik Haris Azhar. Diskusi tersebut dilakukan bersama Fatia.

Kala itu, pada 20 Agustus 2021, Haris mengunggah video berjudul "Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya, Jenderal BIN Juga Ada".

Dalam video tersebut keduanya mengungkapkan nama-nama penguasa yang diduga "bermain" dalam bisnis tambang di Intan Jaya, Papua. Salah satunya adalah Luhut.

Merespons hal itu, Luhut melayangkan somasi kepada Haris dan Fatia. Sang Menteri meminta keduanya meminta maaf karena telah menuding Luhut lewat unggahan video tersebut.

Baca juga: Koalisi Masyarakat Gelar Aksi Solidaritas untuk Hariz Azhar dan Fatia Maulidiyanti

Namun, Luhut merasa kedua aktivis itu tidak mengindahkan somasi yang dilayangkan dan tidak menyampaikan permintaan maaf.

Sampai akhirnya Luhut melaporkan Haris dan Fatia ke Polda Metro Jaya atas kasus dugaan pencemaran nama baiknya. Luhut juga menggugat keduanya senilai Rp 100 miliar terkait tudingan tersebut.

Sementara itu, kuasa hukum Fatia, Julius Ibrani, mengatakan bahwa somasi yang dilayangkan Luhut telah dijawab oleh kliennya dan Haris.

Menurut Julius, kata "bermain" merupakan cara Fatia untuk menjelaskan secara sederhana kajian yang dibuat Kontras dan sejumlah LSM soal kepemilikan tambang di Intan Jaya.

"Kata ‘bermain' itu ada konteksnya, yaitu kajian sekelompok NGO (non-governmental organization). Kajian itu yang kemudian dijelaskan Fatia dalam bahasa yang sederhana,” ujar Julius.

Baca juga: Diperiksa Sebagai Tersangka Kasus Pencemaran Nama Luhut, Fatia Maulidiyanti: Kalau Ditahan, Terbukti Represif

Setelah menerima laporan Luhut, kepolisian beberapa kali berupaya memediasi pihak Luhut dengan Haris dan Fatia. Namun, mediasi tersebut gagal karena kedua belah pihak tidak kunjung bertemu.

Penyidik akhirnya melakukan gelar perkara dan menaikkan status perkara kasus pencemaran nama baik itu ke tahap penyidikan pada 6 Januari 2022.

Pemeriksaan Haris dan Fatia pun dilakukan, sampai akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pencemaran nama baik Luhut pada Jumat (18/3/2022) malam.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bengkel Motor di Kebon Jeruk Terbakar, Warga Dengar Suara Ledakan

Bengkel Motor di Kebon Jeruk Terbakar, Warga Dengar Suara Ledakan

Megapolitan
28 RT di Jakarta Zona Merah Covid-19, Ini Daftarnya

28 RT di Jakarta Zona Merah Covid-19, Ini Daftarnya

Megapolitan
Revitalisasi Kawasan Kota Tua Diperkirakan Rampung Agustus Ini

Revitalisasi Kawasan Kota Tua Diperkirakan Rampung Agustus Ini

Megapolitan
Rute Angkot KWK Cililitan-Pondok Ranggon dan JAK.28 Kampung Rambutan-Cibubur Berubah, Simak Rutenya

Rute Angkot KWK Cililitan-Pondok Ranggon dan JAK.28 Kampung Rambutan-Cibubur Berubah, Simak Rutenya

Megapolitan
Terus Bertambah, 28 RT di Jakarta Zona Merah Covid-19

Terus Bertambah, 28 RT di Jakarta Zona Merah Covid-19

Megapolitan
Polisi Buru Bandar Sabu yang Diedarkan Pengedar di Taman Sari

Polisi Buru Bandar Sabu yang Diedarkan Pengedar di Taman Sari

Megapolitan
Dinkes DKI Sebut Penjenamaan Rumah Sehat untuk RSUD Pakai Anggaran Tiap RS

Dinkes DKI Sebut Penjenamaan Rumah Sehat untuk RSUD Pakai Anggaran Tiap RS

Megapolitan
Seorang Pengedar Narkoba di Taman Sari Ditangkap, 30 Paket Sabu Disita Polisi

Seorang Pengedar Narkoba di Taman Sari Ditangkap, 30 Paket Sabu Disita Polisi

Megapolitan
Pengamat Ingatkan Pemprov DKI Bangun Jaringan Perpipaan untuk Air Minum agar Jakarta Tak Tenggelam

Pengamat Ingatkan Pemprov DKI Bangun Jaringan Perpipaan untuk Air Minum agar Jakarta Tak Tenggelam

Megapolitan
Masyarakat Mulai Abai Prokes, Epidemiolog Ingatkan Bahaya Long Covid

Masyarakat Mulai Abai Prokes, Epidemiolog Ingatkan Bahaya Long Covid

Megapolitan
Simak Rute Rekayasa Lalu Lintas Jalan Lapangan Tembak Imbas Revitalisasi Jembatan Cibubur

Simak Rute Rekayasa Lalu Lintas Jalan Lapangan Tembak Imbas Revitalisasi Jembatan Cibubur

Megapolitan
Rekayasa Lalu Lintas Diterapkan di Jalan Lapangan Tembak hingga 3 Bulan ke Depan Imbas Proyek Revitalisasi Jembatan

Rekayasa Lalu Lintas Diterapkan di Jalan Lapangan Tembak hingga 3 Bulan ke Depan Imbas Proyek Revitalisasi Jembatan

Megapolitan
Polisi Terbitkan DPO Kasus Perzinaan di Hotel Kawasan Jaksel, Ini Ciri-ciri Pelaku

Polisi Terbitkan DPO Kasus Perzinaan di Hotel Kawasan Jaksel, Ini Ciri-ciri Pelaku

Megapolitan
Santri Dianiaya di Pondok Pesantren di Tangerang, Orangtua Baru Diberitahu Usai Korban Tewas

Santri Dianiaya di Pondok Pesantren di Tangerang, Orangtua Baru Diberitahu Usai Korban Tewas

Megapolitan
Kala Manajer Artis BCL Pakai Psikotropika Tanpa Resep Dokter, Terancam 5 Tahun Penjara hingga Ajukan Rehabilitasi

Kala Manajer Artis BCL Pakai Psikotropika Tanpa Resep Dokter, Terancam 5 Tahun Penjara hingga Ajukan Rehabilitasi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.