Audiensi dengan Kemendag soal Harga Minyak Goreng, Partai Buruh: Pemerintah Harus Intervensi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perdagangan menerima perwakilan peserta aksi unjuk rasa untuk melakukan audiensi di Kantor Kementerian Perdagangan, Gambir, Jakarta Pusat pada Selasa (22/3/2022).

"Ketemu Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Pak Oke Nurwan tadi perwakilan ada sembilan orang," ujar Presiden Partai Buruh Said Iqbal saat ditemui di lokasi, Selasa.

Baca juga: Partai Buruh Minta Pemerintah Kendalikan Harga dan Stok Minyak Goreng

Said mengatakan, audiensi tersebut tidak menemui titik tengah. Pihak Kemendag hanya menjelaskan lebih lengkap mengenai mahalnya harga minyak goreng kemasan.

"Katanya karena harga crude palm oil (CPO) tingkat dunia mahal, kemudian mereka melepas harga minyak goreng mengikuti harga pasar yang berbahan dasar CPO," kata Said Iqbal saat ditemui di lokasi, Selasa.

Menurut Said, pihaknya menolak dengan tegas sikap pemerintah dalam menentukan harga minyak dengan mengikuti mekanisme pasar.

"Pemerintah atau negara harus mengintervensi, dengan cara subsidi minyak goreng kemasan dapat diturunkan Rp 11.000 sampai Rp 14.000 per liter. Itu yang di mau rakyat Indonesia," imbuh dia.

Said mendorong pemerintah segera dapat menurunkan minyak goreng menjadi Rp 11.000 sampai Rp 14.000.

Baca juga: Hujan Deras Tak Surutkan Unjuk Rasa Serikat Buruh dan Petani soal Harga Minyak Goreng

Kelompok buruh akan menggelar demonstrasi yang lebih besar lagi jika pemerintah tidak memenuhi tuntutan tersebut.

"Kalau Sabtu atau Minggu ini tidak didengarkan, kita demo besar-besaran seluruh Indonesia," tutur dia.

Sebelumnya diberitakan, sejumlah buruh bersama petani melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jalan M Ridwan Rais, Gambir, Jakarta Pusat, pada Selasa (22/3/2022).