Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat Sebut Integrasi Tarif Transportasi Jakarta Perlu Didukung Akses yang Memadai

Kompas.com - 22/03/2022, 20:30 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat transportasi Azas Tigor Nainggolan mengatakan program integrasi tarif transportasi Jakarta perlu didukung akses menuju stasiun atau halte yang memadai.

Hal itu disampaikan Tigor menaggapi rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang berupaya mengintegrasikan tarif Transjakartra, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta.

"Orang mau menjangkau stasiun LRT naik apa? Apakah ada juga layanan transportasi publik? Kan berarti harus sambung lagi dengan moda lain. Misalnya dengan transportasi online. Dan itu juga lumayan kan kalau naik ojek online kan," kata Tigor saat dihubungi, Selasa (22/3/2022).

Baca juga: Segera Diputuskan, Tarif Integrasi Transportasi di Jakarta Masih Dibahas Intensif

Ia mengatakan integrasi tarif transportasi Jakarta akan lebih baik jika didukung jaringan first and last mile, sehingga biaya yang dikeluarkan masyarakat untuk menggunakan layanan transportasi di ibu kota bisa ditekan.

Ia pun mengusulkan armada mobil yang lebih kecil bisa diikutsertakan dalam layanan integrasi untuk menuju stasiun MRT dan LRT atau halte Transjakarta terdekat.

"Misalnya dengan angkutan kecil, sedang. Itu dimasukkan dalam skema itu jadi integrasi. Itu yang penting menurut saya. Namanya integrasi itu harus ke sana. Akses itu mudah. Enggak bergerak dengan moda lain. Enggak perlu dukungan moda lain," tutur Tigor.

Sebelumnya Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, pembahasan tarif integrasi dibahas secara intensif dan maraton untuk mendapat keputusan dengan cepat. Pembahasan secara maraton dilakukan bersama Komisi B dan Komisi C DPRD DKI Jakarta.

"Prosesnya saat ini sedang dilakukan pembahasan secara intens dan maraton dengan Komisi B dan Komisi C," kata dia saat ditemui di Kantor Utama Transjakarta, Cawang, Jakarta Timur, Selasa (22/3/2022).

Baca juga: Derasnya Dukungan agar Pemprov DKI Terapkan Tarif Integrasi Transportasi Umum...

 

Syafrin mengatakan, pembahasan dengan DPRD diharapkan segera selesai agar tarif terintegrasi bisa diputuskan dan bisa ditetapkan melalui Keputusan Gubernur.

 

"Kita harapkan disegerakan untuk mendapatkan rekomendasi (dari DPRD) terkait dengan persetujuan penetapan tarif terintegrasi yang (kemudian) ditetapkan oleh Keputusan Gubernur," tutur Syafrin.

Dia berujar, rapat lanjutan akan dilaksanakan pada Rabu (23/3/2022) besok pukul 13.00 bersama Komisi B. Pembahasan akan dilanjutkan dengan kelengkapan data yang sebelumnya dinilai kurang saat pemaparan Rabu (16/3/2022) pekan lalu.

"Dibahas terus dan kami lengkapi data-data yang dibutuhkan," ucap dia.

Tarif terintegrasi tersebut rencananya akan diputuskan pada bulan ini, Maret 2022 jika disetujui oleh DPRD DKI Jakarta. Setelah mendapat persetujuan dari DPRD, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan membuat Keputusan Gubernur untuk penerapannya.

Akan ada uji coba selama dua pekan, sehingga tarif terintegrasi baru bisa berlaku efektif pada April 2022. Tarif terintegrasi dipatok Rp 10.000 untuk durasi tiga jam perjalanan.

Kendaraan umum yang akan terintegrasi dalam sistem tersebut berupa moda transportasi Transjakarta, MRT Jakarta dan LRT Jakarta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Harga Bawang Merah Melonjak, Pedagang Keluhkan Pembelinya Berkurang

Harga Bawang Merah Melonjak, Pedagang Keluhkan Pembelinya Berkurang

Megapolitan
NIK Ratusan Ribu Warga Jakarta yang Tinggal di Daerah Lain Terancam Dinonaktifkan

NIK Ratusan Ribu Warga Jakarta yang Tinggal di Daerah Lain Terancam Dinonaktifkan

Megapolitan
Wakil Ketua DPRD Niat Bertarung di Pilkada Kota Bogor: Syahwat Itu Memang Sudah Ada...

Wakil Ketua DPRD Niat Bertarung di Pilkada Kota Bogor: Syahwat Itu Memang Sudah Ada...

Megapolitan
Saksi Sebut Hujan Tak Begitu Deras Saat Petir Sambar 2 Anggota TNI di Cilangkap

Saksi Sebut Hujan Tak Begitu Deras Saat Petir Sambar 2 Anggota TNI di Cilangkap

Megapolitan
PAN Sebut Warga Depok Jenuh dengan PKS, Imam Budi: Bagaimana Landasan Ilmiahnya?

PAN Sebut Warga Depok Jenuh dengan PKS, Imam Budi: Bagaimana Landasan Ilmiahnya?

Megapolitan
Ketika Kajari Jaksel Lelang Rubicon Mario Dandy, Saksi Bisu Kasus Penganiayaan D di Jaksel

Ketika Kajari Jaksel Lelang Rubicon Mario Dandy, Saksi Bisu Kasus Penganiayaan D di Jaksel

Megapolitan
Warga Jakarta yang NIK-nya Dinonaktifkan Tak Bisa Pakai BPJS Kesehatan

Warga Jakarta yang NIK-nya Dinonaktifkan Tak Bisa Pakai BPJS Kesehatan

Megapolitan
Perempuan yang Ditemukan Tewas di Pulau Pari Dibuang 'Pelanggannya' di Kali Bekasi

Perempuan yang Ditemukan Tewas di Pulau Pari Dibuang "Pelanggannya" di Kali Bekasi

Megapolitan
Penemuan Mayat Perempuan di Cikarang, Saksi: Mau Ambil Sampah Ada Koper Mencurigakan

Penemuan Mayat Perempuan di Cikarang, Saksi: Mau Ambil Sampah Ada Koper Mencurigakan

Megapolitan
Pembunuh Wanita di Pulau Pari Sempat Minta Tolong untuk Gotong Kardus AC

Pembunuh Wanita di Pulau Pari Sempat Minta Tolong untuk Gotong Kardus AC

Megapolitan
Sedang Berpatroli, Polisi Gagalkan Aksi Pencurian Sepeda Motor di Tambora

Sedang Berpatroli, Polisi Gagalkan Aksi Pencurian Sepeda Motor di Tambora

Megapolitan
Terdengar Gemuruh Mirip Ledakan Bom Saat Petir Sambar 2 Anggota TNI di Cilangkap

Terdengar Gemuruh Mirip Ledakan Bom Saat Petir Sambar 2 Anggota TNI di Cilangkap

Megapolitan
Beredar Video Sopir Truk Dimintai Rp 200.000 Saat Lewat Jalan Kapuk Muara, Polisi Tindak Lanjuti

Beredar Video Sopir Truk Dimintai Rp 200.000 Saat Lewat Jalan Kapuk Muara, Polisi Tindak Lanjuti

Megapolitan
Maju Pilkada Bogor 2024, Jenal Mutaqin Ingin Tuntaskan Keluhan Masyarakat

Maju Pilkada Bogor 2024, Jenal Mutaqin Ingin Tuntaskan Keluhan Masyarakat

Megapolitan
Kemendagri Nonaktifkan 40.000 NIK Warga Jakarta yang Sudah Wafat

Kemendagri Nonaktifkan 40.000 NIK Warga Jakarta yang Sudah Wafat

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com