Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies Surati DPRD DKI agar Integrasi Tarif Transportasi Umum Segera Disetujui

Kompas.com - 23/03/2022, 20:25 WIB
Singgih Wiryono,
Irfan Maullana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah bersurat ke DPRD DKI Jakarta untuk segera memberikan persetujuan terkait kebijakan integrasi tarif transportasi umum.

"Tentu Pak Gubernur (Anies) sudah melayangkan surat, kita berharap dari DPRD segera diluncurkan (setuju integrasi tarif)," kata Syafrin saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (23/3/2022).

Program integrasi tarif yang diinisiasi Anies tersebut, kata Syafrin, sudah melalui kajian mendalam, baik dari aspek ekonomi dan aspek legalitas.

Baca juga: Pemprov DKI Sebut Integrasi Tarif Transportasi Umum merupakan Amanat Presiden Jokowi

Program tersebut juga sudah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo sejak dua tahun lalu dalam rapat terbatas.

"Itu amanat (Presiden pada) rapat terbatas 8 Januari 2019," ucap Syafrin.

Memberikan kemudahan mobilitas

Syafrin mengatakan, selain amanat Presiden Jokowi, integrasi tarif transportasi umum di Jakarta juga mendesak diterapkan demi kemudahan mobilitas warga.

Warga bisa menikmati tarif yang lebih murah dengan moda transportasi yang berbeda-beda.

Tarif terintegrasi juga disebut bisa memangkas waktu antrean yang selama ini terjadi di pintu masuk stasiun atau halte busway.

Baca juga: Pemprov DKI Akan Bangun Halte Terintegrasi di Kota Tua dan Jalur Pedestrian Plaza BEOS

"Orang yang akan keluar di satu sistem dia harus tap out, begitu dia tap out itu sudah ada antrian di belakangnya, berapa waktu yang terbuang," kata Syafrin.

Kesempatan berbeda, Pengamat Transportasi Universitas Trisakti Yayat Supriyatna mengatakan, tarif integrasi akan membawa dampak positif bagi pembangunan keberlanjutan DKI Jakarta.

Menurut Yayat, tarif integrasi akan membantu warga yang saat ini masih bergaji rendah di Jakarta. Dengan tarif yang lebih murah, maka akan ada banyak warga yang memiliki tabungan.

Seiring dengan semakin membaiknya transportasi umum, Yayat menyebut akan ada banyak warga Jabodetabek yang beralih ke kendaraan pribadi dan otomatis akan mengurangi polusi udara di Jakarta.

Salah satu proposal program Anies yang disetujui Jokowi

Perihal Presiden Jokowi menyetujui integrasi transportasi umum di Jakarta juga pernah diungkapkan Anies Maret 2019 lalu.

Anies mengatakan, Jokowi menyetujui proposal senilai Rp 571 triliun untuk pembangunan Jakarta.

Salah satunya adalah integrasi transportasi umum di wilayah Jakarta kota penyangganya.

"Proposal yang dibawa (Pemprov DKI) Jakarta disetujui. Bahwa diperlukan anggaran sebesar Rp 571 Triliun," kata Anies, Selasa (19/3/2019).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

Megapolitan
PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

Megapolitan
Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan 'Pelanggannya' dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan "Pelanggannya" dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Megapolitan
KPU Jaktim Buka Pendaftarab PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

KPU Jaktim Buka Pendaftarab PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

Megapolitan
NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Megapolitan
Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Megapolitan
“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

Megapolitan
Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

Megapolitan
PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat di Puncak, Bahas Soal Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

DPRD dan Pemprov DKI Rapat di Puncak, Bahas Soal Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

Megapolitan
Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Disorot, Dinas Citata: Itu Masih Perencanaan

Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Disorot, Dinas Citata: Itu Masih Perencanaan

Megapolitan
Gerak Gerik NYP Sebelum Bunuh Wanita di Pulau Pari: Sempat Menyapa Warga

Gerak Gerik NYP Sebelum Bunuh Wanita di Pulau Pari: Sempat Menyapa Warga

Megapolitan
Tunggak Biaya Sewa, Warga Rusunawa Muara Baru Mengaku Dipersulit Urus Administrasi Akte Kelahiran

Tunggak Biaya Sewa, Warga Rusunawa Muara Baru Mengaku Dipersulit Urus Administrasi Akte Kelahiran

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com