KILAS METRO

Pemkot Bekasi Hentikan LKM-NIK, Fraksi PKS Latu Har Hary: Keputusan yang Prematur

Kompas.com - 26/03/2022, 17:56 WIB

 

KOMPAS.com – Anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PKS Latu Har Hary menilai, keputusan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi memberhentikan Layanan Kesehatan Masyarakat berbasis Nomor Induk Kependudukan (LKM NIK) prematur dan akan merugikan masyarakat setempat.

Untuk diketahui, pada Rabu (23/3/2022), Pemkot Bekasi mengeluarkan Surat Wali Kota Nomor 440/2169/Dinkes. Warkat ini berisi informasi terkait penyetopan kerja sama LKM NIK per 1 April 2022.

Latu Har Hary yang akrab disapa Bang Jampang mengatakan, indikator universal health coverage (UHC) Kota bekasi masih belum ideal. Hal ini terlihat dari jumlah kepesertaan BPJS Kesehatan di sana yang baru mencapai 85 persen dari total penduduk.

“Sementara, untuk mencapai UHC, tingkat kepesertaaan harus 95 persen,” imbuhnya dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Sabtu (26/3/2022).

Lebih lanjut, pejabat yang menaruh perhatian pada isu kesehatan itu mengungkapkan, sebanyak Rp 64 miliar telah dianggarkan untuk Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (Jamkesda) 2022. Dana ini diharapkan mampu menyerap kepesertaan hingga 235.371 jiwa.

“Rencananya akan ada penambahan kepesertaan BPJS sebanyak 169,869 jiwa pada Maret-April 202. Namun, hal itu baru bisa menaikan angka 90 persen dari target UHC. Jadi, masih butuh sebanyak 136.652 jiwa peserta baru lagi untuk mencapai 95 target UHC,” terang Bang Jampang.

Melihat kondisi itu, ia pun mengimbau Pemkot Bekasi tidak melepas kebijakan LKM NIK dengan terburu-buru. Pemkot masih harus memberikan layanan LKM NIK sebagai pendamping bagi masyarakat yang belum punya atau menunggak iuran BPJS Kesehatan.

“Termasuk masyarakat yang belum menjadi kepesertaan BPJS PBI APBD,” imbuhnya.

Ke depan, DPRD Kota Bekasi akan memanggil Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota, dinas dan stakeholder terkait agar bisa duduk bersama mencari solusi yang komprehensif terkait permasalahan tersebut.

“Supaya masyarakat kota Bekasi tidak khawatir ataupun dirugikan. Kami di Komisi IV DPRD Kota Bekasi sangat mendukung percepatan UHC di kota ini,” kata Bang Jampang

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Belasan Santriwati di Ponpes Depok Dicabuli Ustaz hingga Kakak Kelas, Pemkot Depok Beri Pendampingan Psikologis

Belasan Santriwati di Ponpes Depok Dicabuli Ustaz hingga Kakak Kelas, Pemkot Depok Beri Pendampingan Psikologis

Megapolitan
Kronologi Penusukan Ibu dan Anak oleh Pria Beratribut Polisi di Bekasi...

Kronologi Penusukan Ibu dan Anak oleh Pria Beratribut Polisi di Bekasi...

Megapolitan
Pria Beratribut Polisi Tusuk Ibu dan Anak di Bekasi, Polsek Bantargebang Lakukan Penyelidikan

Pria Beratribut Polisi Tusuk Ibu dan Anak di Bekasi, Polsek Bantargebang Lakukan Penyelidikan

Megapolitan
JIS Bakal Jadi Lokasi Shalat Idul Adha 2022, Kapasitas hingga 20.000 Jemaah

JIS Bakal Jadi Lokasi Shalat Idul Adha 2022, Kapasitas hingga 20.000 Jemaah

Megapolitan
Peringati Hari Bhayangkara 2022, Sebanyak 1.641 Personel Polda Metro Jaya Naik Pangkat Satu Tingkat

Peringati Hari Bhayangkara 2022, Sebanyak 1.641 Personel Polda Metro Jaya Naik Pangkat Satu Tingkat

Megapolitan
Lurah Tanah Tinggi Klaim Warga Dapat Sosialisasi Perubahan Nama Jalan, Kantornya Langsung Digeruduk

Lurah Tanah Tinggi Klaim Warga Dapat Sosialisasi Perubahan Nama Jalan, Kantornya Langsung Digeruduk

Megapolitan
Tjahjo Kumolo Meninggal Dunia, Anies: Hingga Akhir Hayatnya Almarhum Selalu Memikirkan Bangsa

Tjahjo Kumolo Meninggal Dunia, Anies: Hingga Akhir Hayatnya Almarhum Selalu Memikirkan Bangsa

Megapolitan
Pukul lalu Gigit dan Tabrak Polisi di Kampung Melayu, Mahasiswi Pelanggar Lalin Jadi Tersangka

Pukul lalu Gigit dan Tabrak Polisi di Kampung Melayu, Mahasiswi Pelanggar Lalin Jadi Tersangka

Megapolitan
Klaim PMK Belum Muncul di Jakarta, Wagub Ariza: Mudah-mudahan Tak Ada

Klaim PMK Belum Muncul di Jakarta, Wagub Ariza: Mudah-mudahan Tak Ada

Megapolitan
Polisi Masih Selidiki Kasus Akseyna, Ayah: Ini Utang Polisi, Jangan Sampai Kedaluwarsa

Polisi Masih Selidiki Kasus Akseyna, Ayah: Ini Utang Polisi, Jangan Sampai Kedaluwarsa

Megapolitan
Kanwil Kemenkumham Jakarta Klaim Berhasil Putus Pengendalian Narkoba dari Balik Lapas

Kanwil Kemenkumham Jakarta Klaim Berhasil Putus Pengendalian Narkoba dari Balik Lapas

Megapolitan
Bisa Tampung 20 Ribu Orang, Pemprov DKI Pusatkan Salat Iduladha di JIS

Bisa Tampung 20 Ribu Orang, Pemprov DKI Pusatkan Salat Iduladha di JIS

Megapolitan
Soal Nasib Karyawan Holywings di Jakarta, Wagub DKI: Silakan Cari Lowongan Kerja

Soal Nasib Karyawan Holywings di Jakarta, Wagub DKI: Silakan Cari Lowongan Kerja

Megapolitan
Pemadaman Listrik Jakarta Disebut Bisa Hemat Ekonomi Rp 247,8 Juta

Pemadaman Listrik Jakarta Disebut Bisa Hemat Ekonomi Rp 247,8 Juta

Megapolitan
Saat Remaja Depok Rela Desak-desakan di KRL demi Bikin Konten di Terowongan Kendal...

Saat Remaja Depok Rela Desak-desakan di KRL demi Bikin Konten di Terowongan Kendal...

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.