BEM SI Gelar Unjuk Rasa Tolak Penundaan Pemilu dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar unjuk rasa penolakan terhadap wacana penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

Demonstrasi dilakukan di sekitar kawasan Patung Arjuna Wijaya atau Patung Kuda, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (28/3/2022).

Selain itu, BEM SI juga menuntut pemerintah agar mengkaji ulang Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN) sebab terdapat pasal-pasal yang dianggap masalah dalam aspek lingkungan, hukum, sosial, ekologi, politik, ekonomi, dan kebencanaan.

Baca juga: PDI-P: Big Data Luhut soal Penundaan Pemilu Terbantahkan

Aksi unjuk rasa tersebut diperkirakan akan diikuti oleh 500 mahasiswa dari berbagai universitas yang tergabung dalam BEM SI.

Saat ini sejumlah aksi massa telah memadati kawasan sekitar Patung Kuda dan aparat kepolisian tampak berjaga mengamankan lokasi demo.

Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasatlantas) Kepolisian Resor Jakarta Pusat, Komisaris Polisi Purwanta mengatakan, terkait unjuk rasa tersebut, penutupan jalan akan dilakukan sesuai kondisi.

"Aman, belum ada rencana pengalihan, dinormalkan saja, tentatif saja," kata Purwanta, kepada wartawan, Senin.

Penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden

Wacana penundaan pemilu sebelumnya dilontarkan oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar.

Beberapa hari kemudian, Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) juga punya narasi yang sama.

Sementara, enam parpol lain yang memiliki kursi di parlemen, yakni PDI-P, Nasdem, Demokrat, PKS, PPP, dan Gerindra menyatakan menolak wacana tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, pemerintah tidak pernah membahas soal penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

“Di tubuh pemerintah sendiri tidak pernah ada pembahasan tentang penundaan pemilu maupun penambahan masa jabatan presiden/wapres baik itu menjadi tiga periode maupun untuk memperpanjang satu atau dua tahun,” kata Mahfud, dalam keterangan tertulis, Senin (7/3/2022).

Baca juga: PDI-P Sebut Menteri yang Bahas Penundaan Pemilu Tak Paham Konstitusi

“Sama sekali tidak pernah ada pembicaraan masalah penundaan pemilu dan penambahan masa jabatan tersebut,” sambung dia.

Selama ini yang terjadi, kata Mahfud, Presiden Joko Widodo telah dua kali memimpin rapat kabinet bersama Mendagri Tito Karnavian, dan Kepala BIN Budi Gunawan untuk memastikan Pemilu 2024 berjalan aman dan tidak memboroskan anggaran. Rapat digelar pada 14 dan 27 September 2021.

Ia mengatakan, Jokowi meminta agar masa kampanye tidak terlalu lama. Presiden juga meminta agar tidak terlalu lama jarak antara pemungutan suara dan hari pelantikan pejabat-pejabat hasil pemilu dan Pilkada 2024.

“Ini maksudnya agar naiknya suhu politik menjelang pembentukan kabinet baru tahun 2024 tidak terlalu lama. Ini disampaikan oleh Presiden pada rapat tanggal 14 September 2021,” ungkap Mahfud.

Baca juga: Mahfud: Pemerintah Tak Pernah Bahas Penundaan Pemilu dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden