BEM SI Demo Tolak Penundaan Pemilu, #MahasiswaMelawan Trending di Twitter

JAKARTA, KOMPAS.com - Aksi unjuk rasa yang dilakukan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) di depan Istana Negara pada Senin (28/3/2022) ini menjadi perbincangan warganet, khususnya pengguna twitter. 

Hal itu terlihat dari kata "demo" dan tagar #MahasiswaMelawan yang menjadi trending topik di twitter pada Senin siang. 

Sebagian warganet menyatakan dukungan pada gerakan mahasiswa yang berani turun ke jalan dan dengan lantang menolak perpanjangan masa jabatan presiden. 

"Semoga teman2 disana dalam lindungan Allah SWT dan apa yang kalian perjuangkan membuahkan hasil yang memuaskan aamiin #MahasiswaMelawan," tulis pengguna akun twitter @sebuahnama99881, sambil mengunggah video aksi unjuk rasa mahasiswa. 

"Bravo ananda!! Salam juang, panjang umur perjuangan! Selamatkan NKRI #MahasiswaMelawan," tulis akun @MariaAlcaff.

Adapun unjuk rasa BEM SI yang digelar hari ini memang bertujuan untuk menolak penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

Demonstrasi dilakukan di sekitar kawasan Patung Arjuna Wijaya atau Patung Kuda, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, dekat dengan Istana Negara yang menjadi kantor Presiden Joko Widodo. 

Selain itu, BEM SI juga menuntut pemerintah agar mengkaji ulang Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN) sebab terdapat pasal-pasal yang dianggap masalah dalam aspek lingkungan, hukum, sosial, ekologi, politik, ekonomi, dan kebencanaan.

Aksi unjuk rasa tersebut diperkirakan akan diikuti oleh 500 mahasiswa dari berbagai universitas yang tergabung dalam BEM SI. 

Pantauan Kompas.com, saat ini sejumlah aksi massa telah memadati kawasan sekitar Patung Kuda dan aparat kepolisian tampak berjaga mengamankan lokasi demo.

Penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden Wacana penundaan pemilu sebelumnya dilontarkan oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar.

Beberapa hari kemudian, Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) juga punya narasi yang sama.

Lalu belakangan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan juga mengklaim mempunyai 110 juta data digital (big data) tentang dukungan masyarakat yang menginginkan supaya pemilu ditunda dengan berbagai alasan.

Salah satunya adalah untuk menjaga proses pemulihan perekonomian, dan rakyat masih menghendaki Presiden Joko Widodo memimpin.

Akan tetapi, Luhut menolak membuka data itu kepada masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, pemerintah tidak pernah membahas soal penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

“Di tubuh pemerintah sendiri tidak pernah ada pembahasan tentang penundaan pemilu maupun penambahan masa jabatan presiden/wapres baik itu menjadi tiga periode maupun untuk memperpanjang satu atau dua tahun,” kata Mahfud, dalam keterangan tertulis, Senin (7/3/2022).

Selama ini yang terjadi, kata Mahfud, Presiden Joko Widodo telah dua kali memimpin rapat kabinet bersama Mendagri Tito Karnavian, dan Kepala BIN Budi Gunawan untuk memastikan Pemilu 2024 berjalan aman dan tidak memboroskan anggaran. Rapat digelar pada 14 dan 27 September 2021.