Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Langkah Pemprov DKI Tak Mempan Atasi Polusi Batu Bara, Warga Rusun Marunda Minta Jokowi Turun Tangan

Kompas.com - 28/03/2022, 17:04 WIB
Ihsanuddin

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Warga rumah susun Marunda menggelar aksi unjuk rasa di sekitar kawasan Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (28/3/20222).

Mereka menuntut Presiden Joko Widodo turun tangan mengatasi masalah pencemaran abu batu bara yang terjadi di Rusun Marunda, Jakarta Utara.

"Pak Presiden Jokowi, kami adalah korban pak, korban pencemaran batu bara di Marunda. Kami warga Marunda ingin hidup damai, hidup sehat," ucap sang orator dari mobil komando, dilansir dari Tribun Jakarta.

Baca juga: Warga Marunda Masih Terdampak Debu Batu Bara, Wagub: Kami Sudah Lakukan Pengawasan bahkan Sanksi

Pemprov DKI Jakarta sebenarnya sudah menjatuhkan sanksi kepada PT Karya Citra Nusantara (KCN) yang dinilai bersalah atas pencemaran yang terjadi.

Namun, warga menuding PT KCN tak menjalankan sanksi yang dijatuhkan Pemprov DKI Jakarta.

Pasalnya, pencemaran batu bara masih dirasakan warga Rusun Marunda hingga saat ini.

Oleh karena itu, massa aksi menuntut Presiden Jokowi turun tangan dan meminta Kementerian Perhubungan menghentikan operasional perusahaan pengelola pelabuhan itu.

"KCN masih beroperasi, gimana nyali pemerintah? Bagaimana nyali Kemenhub? Tutup KCN," ujarnya.

Baca juga: Terpapar Polusi Debu Batu Bara, Warga Rusun Marunda Ikuti Skrining Kesehatan

Bila tuntutan ini tak dikabulkan pemerintah, massa aksi mengancam akan menggelar demo lagi dengan jumlah peserta lebih banyak.

"Saya berharap bahwa kalau seandainya debu batu bara tidak hilang, kami akan melakukan aksi kembali dengan massa lebih banyak," tuturnya.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup menjatuhkan sanksi administrasi kepada PT KCN yang dianggap terbukti melakukan pencemaran lingkungan abu batu bara akibat proses bongkar muat di Pelabuhan Marunda. 

Sanksi tersebut tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Kepala Suku Dinas LH Jakarta Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Kepada PT KCN yang diterbitkan 14 Maret 2022.

Baca juga: Pencemaran akibat Debu Batu Bara yang Makin Mengancam Lingkungan Rusun Marunda

Kepala Dinas LH DKI Jakarta Asep Kuswanto mengatakan, sanksi itu dijatuhkan berdasarkan hasil sidak pengawasan penataan lingkungan hidup oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) Dinas LH DKI Jakarta.

Dari hasil sidak itu, PT KCN terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

Sanksi yang diberikan yaitu mewajibkan PT KCN untuk membuat tanggul setinggi 4 meter pada area stockpile atau penimbunan batu bara untuk mencegah terbawa debu batu bara pada saat penyimpanan paling lambat 60 hari kalender.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Keluarga Ini Liburan Saat Puncak Arus Balik: Supaya Enggak Bentrok Sama yang Mudik

Keluarga Ini Liburan Saat Puncak Arus Balik: Supaya Enggak Bentrok Sama yang Mudik

Megapolitan
Cerita Mereka yang Mudik ke Jakarta dan Kembali Merantau ke Luar Ibu Kota

Cerita Mereka yang Mudik ke Jakarta dan Kembali Merantau ke Luar Ibu Kota

Megapolitan
Enaknya jadi Alpin Sekeluarga, Mudik ke Kebumen dan Balik ke Jakarta Tak Keluar Uang Sepeser pun

Enaknya jadi Alpin Sekeluarga, Mudik ke Kebumen dan Balik ke Jakarta Tak Keluar Uang Sepeser pun

Megapolitan
Biaya Ramah di Kantong jadi Alasan Wisatawan Pilih Pulau Pari Sebagai Destinasi Libur Lebaran 2024

Biaya Ramah di Kantong jadi Alasan Wisatawan Pilih Pulau Pari Sebagai Destinasi Libur Lebaran 2024

Megapolitan
Keamanan Angkutan Wisatawan ke Kepulauan Seribu Diperketat Selama Libur Lebaran

Keamanan Angkutan Wisatawan ke Kepulauan Seribu Diperketat Selama Libur Lebaran

Megapolitan
Mudik Lebaran yang Terasa Singkat, Besok Harus Bekerja Lagi...

Mudik Lebaran yang Terasa Singkat, Besok Harus Bekerja Lagi...

Megapolitan
Kemenhub Jamin Wisatawan di Kepulauan Seribu Tak Kena Pungli Lagi

Kemenhub Jamin Wisatawan di Kepulauan Seribu Tak Kena Pungli Lagi

Megapolitan
Pertama Kalinya Mey Menginjakkan Kaki di Jakarta: Saya Mau Cari Uang

Pertama Kalinya Mey Menginjakkan Kaki di Jakarta: Saya Mau Cari Uang

Megapolitan
Tarif Kapal ke Kepulauan Seribu Dipastikan Tak Naik Meski Libur Lebaran

Tarif Kapal ke Kepulauan Seribu Dipastikan Tak Naik Meski Libur Lebaran

Megapolitan
Rekayasa Lalin Saat Arus Mudik Bikin Keberangkatan Bus di Terminal Kampung Rambutan Terlambat

Rekayasa Lalin Saat Arus Mudik Bikin Keberangkatan Bus di Terminal Kampung Rambutan Terlambat

Megapolitan
Dishub DKI Jakarta Kempiskan Puluhan Ban Kendaraan yang Parkir Liar di Monas

Dishub DKI Jakarta Kempiskan Puluhan Ban Kendaraan yang Parkir Liar di Monas

Megapolitan
Arus Balik Wisatawan di Pulau Pari Diprediksi Terjadi Sampai Esok Hari

Arus Balik Wisatawan di Pulau Pari Diprediksi Terjadi Sampai Esok Hari

Megapolitan
Tetap Olahraga Meski Tak Ada CFD, Warga: Sudah Sebulan Libur Olahraga karena Puasa

Tetap Olahraga Meski Tak Ada CFD, Warga: Sudah Sebulan Libur Olahraga karena Puasa

Megapolitan
Ancol Tambah Personel 'Lifeguard' dan Pengeras Suara Antisipasi Anak Terpisah dari Orangtua

Ancol Tambah Personel 'Lifeguard' dan Pengeras Suara Antisipasi Anak Terpisah dari Orangtua

Megapolitan
Kronologi Warga Makasar Diserang Gerombolan Pemuda Pakai Celurit Hingga Kabur Lewat Kali

Kronologi Warga Makasar Diserang Gerombolan Pemuda Pakai Celurit Hingga Kabur Lewat Kali

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com