Kompas.com - 29/03/2022, 16:05 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meminta PT Karya Citra Nusantara (KCN) untuk mengatasi polusi debu batu bara di kawasan Marunda, Jakarta Utara.

Riza menegaskan, sanksi yang diberikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus dilaksanakan sesuai batas waktu.

"Kami minta ada perbaikan dan sudah diberikan batasan waktunya," kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (29/3/2022).

Baca juga: Warga Rusun Marunda Tuntut Anies Segera Hentikan Pencemaran akibat Abu Batu Bara

Riza mengatakan, sanksi juga akan diberikan kepada perusahaan lain yang menimbulkan pencemaran debu batu bara.

Dia meminta agar masyarakat melaporkan perusahaan yang diduga telah melakukan pencemaran lingkungan.

"Kalau ada instansi lain perusahaan lain yang juga melakukan hal yang sama terkait pencemaran limbah dan sebagainya sampaikan, nanti kami lihat, cek, evaluasi kami juga akan beri sanksi bagi yang memang melanggar," ujar Riza.

Sebelumnya, warga Rusun Marunda meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan segera menghentikan pencemaran lingkungan akibat debu batu bara. Permintaan ini disampaikan perwakilan warga melalui keterangan tertulis pada Selasa (29/3/2022).

Warga juga menyarankan pemprov untuk menangguhkan atau memoratorium seluruh kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Marunda sampai semua sanksi yang dijatuhkan kepada PT KCN dilaksanakan.

Baca juga: Warga Marunda Masih Terdampak Debu Batu Bara, Wagub: Kami Sudah Lakukan Pengawasan bahkan Sanksi

Selain itu, Anies juga diminta membuat tim independen yang melibatkan unsur masyarakat terdampak untuk mengawasi pelaksanaan sanksi oleh PT KCN.

Adapun Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta telah menjatuhkan sanksi kepada PT KCN. Sanksi diberikan karena aktivitas perusahaan berdampak buruk terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat Marunda.

Sanksi tersebut tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Kepala Suku Dinas LH Jakarta Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada PT KCN yang diterbitkan 14 Maret 2022.

KCN terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan hasil pengawasan. Perusahaan tersebut diperintahkan untuk memperbaiki pengelolaan lingkungan hidup pada 32 item lengkap dengan jangka waktu penyelesaian.

Salah satu sanksinya yakni pembuatan tanggul setinggi empat meter di area penimbunan batu bara untuk mencegah keluarnya debu saat penyimpanan, paling lambat 60 hari.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kisah di Balik Kasus Mayat Dalam Karung, Dendam Teman Satu Atap yang Bikin Gelap Mata...

Kisah di Balik Kasus Mayat Dalam Karung, Dendam Teman Satu Atap yang Bikin Gelap Mata...

Megapolitan
Kenapa Holywings yang Izinnya Tak Lengkap Bisa Beroperasi Sejak Awal? Ini Jawaban Pemprov DKI

Kenapa Holywings yang Izinnya Tak Lengkap Bisa Beroperasi Sejak Awal? Ini Jawaban Pemprov DKI

Megapolitan
Saat Ketua DPRD DKI Sidak ke Kepulauan Seribu, Temukan Helipad yang Diduga Ilegal...

Saat Ketua DPRD DKI Sidak ke Kepulauan Seribu, Temukan Helipad yang Diduga Ilegal...

Megapolitan
UPDATE 30 Juni 2022: Tambah 127, Pasien Dirawat Kasus Covid-19 di Tangsel Kini 478

UPDATE 30 Juni 2022: Tambah 127, Pasien Dirawat Kasus Covid-19 di Tangsel Kini 478

Megapolitan
UPDATE 30 Juni: Tambah 59 Kasus Covid-19 di Kota Tangerang

UPDATE 30 Juni: Tambah 59 Kasus Covid-19 di Kota Tangerang

Megapolitan
Gelombang Protes Perubahan Nama Jalan di Jakarta, Warga dan DPRD Merasa Tidak Dilibatkan

Gelombang Protes Perubahan Nama Jalan di Jakarta, Warga dan DPRD Merasa Tidak Dilibatkan

Megapolitan
DPRD DKI Duga Banyak Tempat Langgar Izin Penjualan Minol, Holywings Hanya Puncak Gunung ES

DPRD DKI Duga Banyak Tempat Langgar Izin Penjualan Minol, Holywings Hanya Puncak Gunung ES

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] JJ Rizal Sesalkan Perubahan Nama Jalan Warung Buncit | Holywings Digugat Perdata

[POPULER JABODETABEK] JJ Rizal Sesalkan Perubahan Nama Jalan Warung Buncit | Holywings Digugat Perdata

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: DKI Jakarta Cerah Sepanjang Hari

Prakiraan Cuaca BMKG: DKI Jakarta Cerah Sepanjang Hari

Megapolitan
11 Rekomendasi Tempat Wisata di Bekasi

11 Rekomendasi Tempat Wisata di Bekasi

Megapolitan
Jadwal Konser PRJ Kemayoran Juli 2022

Jadwal Konser PRJ Kemayoran Juli 2022

Megapolitan
Cara ke ICE BSD Naik KRL Commuter Line dan Bus

Cara ke ICE BSD Naik KRL Commuter Line dan Bus

Megapolitan
Terjadi Pencabulan di Pesantren, Pengelola Mengaku Sudah Antisipasi dengan Pasang CCTV

Terjadi Pencabulan di Pesantren, Pengelola Mengaku Sudah Antisipasi dengan Pasang CCTV

Megapolitan
Terungkapnya Teka-teki Pembunuhan Mayat dalam Karung di Kali Pesanggrahan

Terungkapnya Teka-teki Pembunuhan Mayat dalam Karung di Kali Pesanggrahan

Megapolitan
Ketua DPRD DKI Pertanyakan Usulan Nama Jalan Ali Sadikin yang Belum Dieksekusi Anies

Ketua DPRD DKI Pertanyakan Usulan Nama Jalan Ali Sadikin yang Belum Dieksekusi Anies

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.