Syarat Mengajukan IMB Kelas D

KOMPAS.com - Mendirikan bangunan di suatu wilayah tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Pemilik bangunan harus mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) agar legalitasnya tidak lagi pertanyakan di kemudian hari.

Proses pembuatan IMB dapat dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas PM & PTSP) setempat. Nantinya akan ada beberapa tahapan yang perlu dilalui sebelum IMB diterbitkan.

Setiap bangunan memiliki kelas-kelas sendiri mulai dari kelas A, B, C dan D. Masing-masing kelas pun memiliki persyaratan yang berbeda-beda untuk diajukan permohonannya.

Untuk Bangunan kelas D yaitu jenis bangunan rumah tinggal dengan luas tanah < 100m² dengan kondisi tanah kosong atau di atasnya atau terdapat bangunan tua yang akan dibongkar. Jumlah lantainya maksimal sampai dengan 2 lantai baik itu buat baru atau renovasi.

Berikut ini syarat IMB untuk kelas D seperti dilansir dari sitrus resmi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas PM & PTSP) DKI Jakarta.

Surat Permohonan

Terdapat dua jenis surat permohonan yang perlu dibuat yaitu surat permohonan atau formulir permohonan dan surat pernyataan di atas kertas bermaterai Rp 10.000 tentang kebenaran data dan keabsahan data. Biasanya struktur formulir bisa didapat dari website Dinas PM & PTSP setempat.

Identitas Pemohon

• Warga Negara Indonesia (WNI): Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
• Warga Negara Asing (WNA): KITAS/Visa, Paspor.

Keterangan Badan Hukum

Syarat ini perlu dipenuhi bila yang mengajukan izin adalah badan hukum. Syarat-syarat yang diperlukan yakni:

• Akta pendirian (kantor pusat dan kantor cabang, jika ada) dan SK pengesahan yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM jika PT dan yayasan, Kementerian Koperasi dan UKM atau Dinas Koperasi jika koperasi, dan pengadilan Negeri jika CV.
• Akta perubahan SK dan SK perubahan yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Ham jika akta pendirian mengalami perubahan.
• NPWP badan hukum.

Surat Kuasa

Surat ini diperlukan jika memang permohonannya dikuasakan kepada orang lain. Surat kuasa dibuat di atas kertas bermaterai Rp 10.000.

KTP Orang Yang Diberi Kuasa

Jika permohonannya dikuasakan kepada orang lain maka memerlukan identitas si kuasa yaitu KTP.

Ketetapan Rencana Kota (KRK)

Ketetapan Rencana Kota (KRK) yang dilampirkan yaitu berupa fotokopi.