Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bantahan M Taufik soal Keterkaitan antara Pencopotan Jabatan Wakil Ketua DPRD DKI dan Kasus Lahan Munjul

Kompas.com - 02/04/2022, 10:39 WIB
Mita Amalia Hapsari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Gerindra M Taufik dicopot dari jabatan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, surat penggantian M Taufik sudah dilayangkan ke DPRD.

"Sudah disampaikan, (surat) pergantian sudah, bulan Maret (surat diberikan kepada Ketua DPRD)," ujar Riza, saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (1/4/2022).

Baca juga: M Taufik Bantah Pencopotan dari Posisi Wakil Ketua DPRD DKI karena Kasus Korupsi Lahan Munjul

Dalam surat tersebut, kata Riza, sudah ditentukan juga pengganti Taufik untuk menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD, yakni Ketua Fraksi Gerindra DKI Jakarta Rani Mauliani. 

Wakil Gubernur DKI Jakarta itu menyatakan, penggantian tersebut merupakan hal yang lumrah dilakukan sebuah partai.

Menurut Riza, tidak ada alasan khusus terkait pencopotan Taufik, kecuali untuk memberikan kesempatan bagi anggota lainnya untuk menjadi Wakil Ketua DPRD DKI.

"Seperti partai-partai lain, itu suatu hal biasa saja, memberikan kesempatan yang lain," ucap Riza.

Meski Taufik sudah dicopot sebagai Wakil Ketua DPRD DKI, Riza memastikan politisi senior itu tetap bersama Partai Gerindra.

"Pak Taufik tetap ya (di) partai Gerindra di DPD membantu saya, saya Ketua DPD, Pak Taufik sebagai Ketua Penasihat," ucap dia.

Bantah dicopot karena terlibat kasus korupsi

Terkait pencopotannya itu, Taufik membantah lantaran tersangkut kasus dugaan korupsi terkait pengadaan lahan di Munjul, Jakarta Timur.

Diketahui, nama Taufik sempat disebut dalam persidangan. Taufik disebut terlibat dalam proses pembayaran lahan Munjul Tahap II yang dilakukan oleh Perumda Pembangunan Sarana Jaya kepada PT Adonara Propertindo.

Hal itu terungkap saat jaksa mengkonfirmasi berita acara pemeriksaan (BAP) mantan Direktur Utama Pembangunan Sarana Jaya Yorry C Pinontoan.

"Dalam BAP 75, 'saya pernah diingatkan oleh Yaddy bahwa pernah ditelepon oleh Taufik di mana meminta kepada saya agar membantu Tommy Ardian dalam proses pembayaran tahap II terkait pengadaan tanah di Munjul," sebut Jaksa dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (3/2/2022).

Baca juga: Surat Pencopotan M Taufik sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Sudah Dilayangkan Gerindra

Terkait hal tersebut, Taufik menegaskan tidak memiliki kaitan sama sekali terkait kasus pengadaan lahan Munjul baik sebagai politikus ataupun sebagai anggota dewan.

"Kan saya enggak ada hubungannya sama Munjul, bukan di bawah koordinasi saya," ujar Taufik, Jumat.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Harga Bawang Merah di Pasar Perumnas Klender Naik, Pedagang: Mungkin Belum Masa Panen

Harga Bawang Merah di Pasar Perumnas Klender Naik, Pedagang: Mungkin Belum Masa Panen

Megapolitan
Polisi Tangkap Pembegal Motor Warga yang Sedang Cari Makan Sahur di Bekasi

Polisi Tangkap Pembegal Motor Warga yang Sedang Cari Makan Sahur di Bekasi

Megapolitan
Tertipu Program Beasiswa S3 di Filipina, Korban Temukan Berbagai Kejanggalan

Tertipu Program Beasiswa S3 di Filipina, Korban Temukan Berbagai Kejanggalan

Megapolitan
Heru Budi Minta Kadis dan Kasudin Tingkatkan Pengawasan Penggunaan Mobil Dinas oleh ASN

Heru Budi Minta Kadis dan Kasudin Tingkatkan Pengawasan Penggunaan Mobil Dinas oleh ASN

Megapolitan
Usai Dicopot, Pejabat Dishub DKI yang Pakai Mobil Dinas ke Puncak Tak Dapat Tunjangan Kinerja

Usai Dicopot, Pejabat Dishub DKI yang Pakai Mobil Dinas ke Puncak Tak Dapat Tunjangan Kinerja

Megapolitan
Harga Cabai Rawit di Pasar Perumnas Klender Turun Jadi Rp 40.000 Per Kilogram Setelah Lebaran

Harga Cabai Rawit di Pasar Perumnas Klender Turun Jadi Rp 40.000 Per Kilogram Setelah Lebaran

Megapolitan
Dukung Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Rp 22 Miliar, Fraksi PKS: Biar Nyaman Jadi Kantor Kedua

Dukung Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Rp 22 Miliar, Fraksi PKS: Biar Nyaman Jadi Kantor Kedua

Megapolitan
Harga Bawang Putih di Pasar Perumnas Klender Masih Stabil dari Sebelum Lebaran

Harga Bawang Putih di Pasar Perumnas Klender Masih Stabil dari Sebelum Lebaran

Megapolitan
PSI DKI Ingatkan Heru Budi soal Keberadaan Biro Jasa Pembebasan Lahan Normalisasi Kali Ciliwung

PSI DKI Ingatkan Heru Budi soal Keberadaan Biro Jasa Pembebasan Lahan Normalisasi Kali Ciliwung

Megapolitan
Penampilan Pengemudi Fortuner Arogan Berpelat Palsu TNI yang Kini Berbaju Tahanan

Penampilan Pengemudi Fortuner Arogan Berpelat Palsu TNI yang Kini Berbaju Tahanan

Megapolitan
Gerindra Mulai Jaring Sosok Calon Wali Kota Bogor untuk Pilkada 2024

Gerindra Mulai Jaring Sosok Calon Wali Kota Bogor untuk Pilkada 2024

Megapolitan
DBD di Jaksel Turun Drastis, dari 507 Menjadi 65 Kasus per April 2024

DBD di Jaksel Turun Drastis, dari 507 Menjadi 65 Kasus per April 2024

Megapolitan
Dalam Rapat LKPJ 2023, Heru Budi Klaim Normalisasi Berhasil Atasi Banjir Jakarta

Dalam Rapat LKPJ 2023, Heru Budi Klaim Normalisasi Berhasil Atasi Banjir Jakarta

Megapolitan
Pria di Bekasi Jadi Korban Penipuan Program Beasiswa Doktoral di Filipina

Pria di Bekasi Jadi Korban Penipuan Program Beasiswa Doktoral di Filipina

Megapolitan
Tak Hanya Kader, PKS Juga Usulkan Anies dan Eks Kapolda Masuk Bursa Bacagub DKI

Tak Hanya Kader, PKS Juga Usulkan Anies dan Eks Kapolda Masuk Bursa Bacagub DKI

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com