Kompas.com - 05/04/2022, 12:59 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Perwakilan Forum Rumah Susun Sewa (Rusunawa) Marunda Didi Suwandi mengatakan, pihaknya kecewa terhadap Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Marunda, Jakarta Utara berkait pencemaran debu batu bara di wilayah tersebut.

Kekecewaan tersebut timbul lantaran KSOP Marunda dinilai hanya melakukan pembenaran dan tidak bertindak sebagai regulator sepenuhnya.

"Kami sangat kecewa pada pihak KSOP, dia tidak menggunakan dirinya sebagai regulator pelabuhan, dia sibuk melakukan pembenaran-pembenaran," kata Didi dalam audiensi bersama Kepala KSOP Tanjung Priok Wisnu Handoko di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa (5/4/2022).

Baca juga: Terkait Pencemaran di Marunda, KSOP Pastikan Aturan Dinas Lingkungan Hidup Diterapkan Ke Semua Perusahaan

Menurut dia, KSOP Marunda tidak menjalankan tugas, pokok, dan fungsi sebagai otoritas pelabuhan.

Seharusnya, kata Didi, KSOP Marunda mengevaluasi dan monitoring wilayah kerjanya.

"Artinya seharusnya saat kami nyatakan ada pencemaran, harusnya koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (LH) bukan malah jadi juru bicara PT KCN dan melakukan pembenaran-pembenaran," kata dia.

Bahkan, kata Didi, Kepala KSOP Pelabuhan  Marunda mengatakan bahwa di wilayah kerja mereka tidak ada pelanggaran dan menyatakan pencemaran batu bara bukan berasal dari pelabuhan.

Baca juga: Terima Tuntutan Warga Marunda, Kemenhub Panggil Pimpinan KSOP dan Investigasi Pelabuhan

Padahal, menurut Didi, salah satu buktinya adalah adanya mobil truk tanpa terpal yang tetap mengangkut batu bara.

"Ini sangat menyakitkan bagi kami. Kalau sesuai SOP, pasti debu batu bara sudah tidak ada lagi," kata Didi.

Oleh karena itu, Forum Rusunawa Marunda pun menduga KSOP Marunda tidak mau mengurusi masalah pencemaran tersebut.

Oleh karena itu, warga meminta agar Kementerian Perhubungan mencopot Kepala KSOP Marunda Isa Amsari.

Baca juga: Dirut PT KCN: Sejak 2012 Bongkar Muat Batu Bara Tak Pernah Ada Keluhan Kesehatan dari Warga Marunda

"Karena sudah melakukan pembiaran dan ini bisa jadi gugatan hukum karena dia sebagai regulator sudah melakukan pembiaran tidak menjalankan regulasi sehingga perusahaan-perusahaan di wilayah tersebut tidak menjalankan regulasi," ujar dia.

Pihaknya pun mendorong agar KSOP Marunda menjalankan regulasi yang ada dan bisa memonitor serta mengevaluasi pelabuhan yang ada di Marunda.

"Jangan sampai opini masyarakat KSOP jadi juru bicara KCN. Tidak posisi menengahi adanya masalah ini," kata dia.

Diketahui, audiensi dilakukan oleh Forum Rusunawa Marunda didampingi oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta).

Kedatangan mereka diterima oleh Kepala KSOP Tanjung Priok Wisnu Handoko dan berdiskusi tentang masalah tersebut.

Wisnu mengatakan, pihaknya akan meneruskan keluhan-keluhan warga tersebut ke Kementerian Perhubungan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

20 Warga Rawajati Mengaku Belum Terima Kompensasi dari Pembebasan Lahan untuk Normalisasi Kali Ciliwung

20 Warga Rawajati Mengaku Belum Terima Kompensasi dari Pembebasan Lahan untuk Normalisasi Kali Ciliwung

Megapolitan
Pidato Kebangsaan Anies: 85 Persen Rumah di Jakarta Tak Perlu Bayar PBB

Pidato Kebangsaan Anies: 85 Persen Rumah di Jakarta Tak Perlu Bayar PBB

Megapolitan
Anies: 85 Persen Warga dan Bangunan di Jakarta Tidak Dikenakan Pajak

Anies: 85 Persen Warga dan Bangunan di Jakarta Tidak Dikenakan Pajak

Megapolitan
Mengenal Museum Kebangkitan Nasional, Saksi Mata Berdirinya Sekolah Kedokteran dan Organisasi Budi Utomo

Mengenal Museum Kebangkitan Nasional, Saksi Mata Berdirinya Sekolah Kedokteran dan Organisasi Budi Utomo

Megapolitan
Kios Bensin Eceran Terbakar di Cibitung Bekasi, Dua Orang Tewas

Kios Bensin Eceran Terbakar di Cibitung Bekasi, Dua Orang Tewas

Megapolitan
Mengenal Kong Usman, Pejuang Kemerdekaan Asal Bekasi yang Kini Berusia Lebih dari Seabad

Mengenal Kong Usman, Pejuang Kemerdekaan Asal Bekasi yang Kini Berusia Lebih dari Seabad

Megapolitan
Menengok Taman Proklamasi yang Miliki 3 Monumen Bersejarah Terkait Kemerdekaan Indonesia...

Menengok Taman Proklamasi yang Miliki 3 Monumen Bersejarah Terkait Kemerdekaan Indonesia...

Megapolitan
Warga Hujani Anies dengan Teriakan Calon Presiden Saat Bagikan SPPT PBB-P2 di Mangga Besar

Warga Hujani Anies dengan Teriakan Calon Presiden Saat Bagikan SPPT PBB-P2 di Mangga Besar

Megapolitan
Lenggak-lenggok ala Citayam Fashion Week Warga Persada Raya di Bekasi

Lenggak-lenggok ala Citayam Fashion Week Warga Persada Raya di Bekasi

Megapolitan
Keseruan Perayaan HUT ke-77 RI di Aliran Kali Baru Pangeran Jayakarta Bekasi, Ada Lomba Gebuk Bantal hingga Panjat Pinang

Keseruan Perayaan HUT ke-77 RI di Aliran Kali Baru Pangeran Jayakarta Bekasi, Ada Lomba Gebuk Bantal hingga Panjat Pinang

Megapolitan
Kondisi Mental Korban Pelecehan Seksual Verbal oleh Karyawan Kawan Lama Group Belum Stabil

Kondisi Mental Korban Pelecehan Seksual Verbal oleh Karyawan Kawan Lama Group Belum Stabil

Megapolitan
Mengenal Djiauw Kie Siong, Pemilik Rumah Tempat Soekarno-Hatta 'Diculik' di Rengasdengklok

Mengenal Djiauw Kie Siong, Pemilik Rumah Tempat Soekarno-Hatta "Diculik" di Rengasdengklok

Megapolitan
Pemkot Jaktim Sebut 106 Rumah Korban Kebakaran Pasar Gembrong Telah Direvitalisasi

Pemkot Jaktim Sebut 106 Rumah Korban Kebakaran Pasar Gembrong Telah Direvitalisasi

Megapolitan
Sebanyak 9.444 Narapidana di Jakarta Dapat Remisi, 111  Orang Langsung Bebas pada HUT ke-77 RI

Sebanyak 9.444 Narapidana di Jakarta Dapat Remisi, 111 Orang Langsung Bebas pada HUT ke-77 RI

Megapolitan
Terima Remisi Kemerdekaan, 25 Warga Binaan Lapas Bulak Kapal Bebas

Terima Remisi Kemerdekaan, 25 Warga Binaan Lapas Bulak Kapal Bebas

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.