Sengkarut Penyelesaian Pencemaran Debu Batu Bara di Marunda, Warga Kecewa, KSOP Minta Bukti Akurat

Kompas.com - 06/04/2022, 08:52 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Masyarakat rumah susun sewa (rusunawa) Marunda yang tergabung dalam Forum Masyarakat Rusunawa Marunda (FMRM) masih menuntut agar pencemaran debu batu bara di wilayah mereka bisa segera hilang.

Salah satunya adalah dengan melakukan audiensi dengan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Marunda di Kantor KSOP Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa (5/4/2022).

Dalam audiensi tersebut, FMRM yang didampingi oleh pihak Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta diterima oleh Kepala KSOP Tanjung Priok Wisnu Handoko.

Baca juga: PT KCN Berharap Tak Ada Gugatan Warga Soal Pencemaran Debu Batu Bara di Marunda

Mereka menyampaikan berbagai keluhan kepada KSOP meskipun akhirnya audiensi tersebut belum membuahkan hasil yang diharapkan masyarakat.

Kecewa pada KSOP Marunda

Ketua FMRM dalam audiensi tersebut Didi Suwandi menyampaikan, pihaknya kecewa terhadap KSOP Marunda, Jakarta Utara terkait pencemaran debu batu bara di wilayah tersebut.

Kekecewaan tersebut timbul lantaran KSOP Marunda dinilai hanya melakukan pembenaran dan tidak bertindak sebagai regulator sepenuhnya.

"Kami sangat kecewa pada pihak KSOP, dia tidak menggunakan dirinya sebagai regulator pelabuhan, dia sibuk melakukan pembenaran-pembenaran," kata Didi.

Menurut dia, KSOP Marunda tidak menjalankan tugas, pokok, dan fungsi sebagai otoritas pelabuhan.

Seharusnya, kata Didi, KSOP Marunda mengevaluasi dan monitoring wilayah kerjanya.

Baca juga: Terkait Pencemaran di Marunda, KSOP Pastikan Aturan Dinas Lingkungan Hidup Diterapkan Ke Semua Perusahaan

"Artinya seharusnya saat kami nyatakan ada pencemaran, harusnya koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (LH) bukan malah jadi juru bicara PT KCN dan melakukan pembenaran-pembenaran," kata dia.

Bahkan, Kepala KSOP Pelabuhan Marunda Isa Amsyari mengatakan bahwa di wilayah kerja mereka tidak ada pelanggaran dan menyatakan pencemaran batu bara bukan berasal dari pelabuhan.

Padahal, menurut Didi, salah satu buktinya adalah adanya mobil truk tanpa terpal yang tetap mengangkut batu bara.

"Ini sangat menyakitkan bagi kami. Kalau sesuai SOP, pasti debu batu bara sudah tidak ada lagi," kata Didi.

Tuntut kepala KSOP Marunda dicopot

FMRM menuntut pencopotan Kepala KSOP Marunda sebagai tindak lanjut dari pencemaran lingkungan di sana.

Didi mengatakan, pihak KSOP Marunda terkesan membantah adanya pencemaran lingkungan di sana yang disebabkan oleh aktivitas bongkar muat batu bara PT Karya Citra Nusantara (KCN).

KSOP juga dituding bertindak layaknya juru bicara PT KCN, alih-alih menindaklanjuti laporan warga soal pencemaran abu batu bara di Marunda.

"Intinya kami minta pihak kementerian untuk segera mencopot KSOP Marunda karena sudah melakukan pembiaran. Ini bisa jadi gugatan hukum karena dia sebagai regulator sudah melakukan pembiaran sehingga perusahaan-perusahaan di wilayah tersebut tidak menjalankan regulasi," ujar Didi.

Warga Rusunawa Marunda berharap KSOP Marunda menjalankan regulasi yang ada dan bisa memonitor serta mengevaluasi aktivitas pelabuhan di Marunda.

Baca juga: Pemprov DKI Juga Beri Sanksi PT HSD dan PT PBI Terkait Pencemaran Lingkungan di Marunda

Bahkan, ujar Didi, Kepala KSOP Pelabuhan Marunda mengatakan bahwa di wilayah kerja mereka tidak ada pelanggaran dan menyatakan bahwa pencemaran batu bara bukan berasal dari pelabuhan.

4 poin tuntutan warga Marunda

Pengacara Publik LBH Jihan Fauziah Hamdi mengatakan, warga Rusunawa Marunda, Cilincing, Jakarta Utara menuntut 4 poin terkait pencemaran batu bara yang diduga berasal dari PT KCN.

Salah satu dari empat poin itu adalah meminta agar dokumen lingkungan hidup PT KCN yang diduga menyebabkan pencemaran batu bara di kawasan Marunda.

Sayangnya, hingga saat ini dokumen lingkungan hidup tersebut belum juga diserahkan salinanannya kepada warga.

"Kami meminta dokumen lingkungan hidup, tapi sampai hari ini warga rusunawa belum memegang dokumen lingkungan hidup yang katanya KCN tidak punya analisis dampak lingkungan (amdal), tapi upaya pengelolaan lingkungan (UKL/UPL) dan amdal lalin juga kami belum pegang," kata Jihan.

Menurut Jihan, warga Marunda sudah pernah meminta dokumen lingkungan hidup tersebut ke Suku Dinas (Sudin) Lingkungan Hidup Jakarta Utara. Namun, mereka dialihkan agar permintaannya disampaikan ke Dinas Lingkungan Hidup.

Baca juga: Pencemaran Debu Batu Bara di Marunda, Forum Rusunawa Kecewa pada KSOP

Hal itu pula yang membuat warga hingga saat ini jadi belum mendapatkan dokumen lingkungan hidup tersebut.

"Jadi kalau melihat dari pengawasan, pihak KSOP (Marunda, seharusnya) punya dong dokumen lingkungan hidupnya, karena tugas mereka mengawasi, kalau tidak punya bagaimana mau mengawasi?" kata dia.

Hal tersebut juga menurutnya terkait dengan tuntutan pertama, yaitu soal tugas dan fungsi kewenangan KSOP yakni melakukan pengawasan dan penegakkan di dalam pelabuhan.

Terutama untuk menjaga lingkungan di kawasan pelabuhan agar tidak mencemari lingkungan lainnya.

Tuntutan selanjutnya, sebagai tindaklanjut dari aksi demonstrasi beberapa waktu lalu, warga juga meminta pencopotan Isa Amsyari.

Baca juga: Warga Rusunawa Tuntut Pencopotan Kepala KSOP Marunda karena Dituding Berpihak pada PT KCN

"Karena fungsi mereka harusnya dalam pengawasan dan penegakan hukum tapi kok tidak berpihak ke warga, seolah-olah jadi juru bicara buat PT KCN. Seharusnya kalau ada pelanggaran di usaha pelabuhan ya ditindak dong," ujar dia.

Adapun tuntutan terakhir adalah permintaan evaluasi konsesi antara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dengan PT KCN.

Menurut Jihan, hal tersebut dikarenakan jika dilihat dasar hukumnya, kewenangan otoritas pelabuhan, salah satunya menjadi perpanjangan tangan dari Kemenhub untuk melakukan konsesi.

"Jadi kok bisa ya ada kegiatan berjalan sudah dari 2012, tidak punya dokumen lingkungan kok masih berjalan sampe hari ini. Bahkan sanksi administratifnya sudah keluar dari Suku Dinas Lingkungan Hidup 14 Maret lalu bahwa banyak poin yang belum dijalankan oleh PT KCN," kata dia.

Sayangnya, kata dia, dari hasil audiensi pun, warga tidak mendapatkan satu pun dari 4 tuntutan yang disampaikan.

Baca juga: LBH Jakarta Beberkan 4 Poin Tuntutan Warga Marunda soal Pencemaran Batu Bara

Bahkan terkait dokumen lingkungan hidup yang diminta, kata dia, warga diarahkan untuk memintanya ke Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta.

Jihan juga menyebut bahwa sanksi administratif yang diberikan kepada PT KCN tidak cukup.

"Menurut kami sanksi saja memang tidak cukup, jadi kami akan kawal terus sanksi administratif tersebut," ujar Jihan.

Oleh karena itu, kata dia, selaku kuasa hukum warga Rusunawa Marunda, pihaknya akan terus meminta dokumen lingkungan hidup.

Sebab, dokumen lingkungan hidup merupakan yang paling utama untuk dijadikan pegangan dalam masalah pencemaran akibat debu batu bara tersebut.

Baca juga: LBH Jakarta Nilai Sanksi Administratif soal Pencemaran di Marunda Tak Cukup untuk PT KCN

"Setelah ini LBH Jakarta bersama teman-teman jaringan lain, khususnya warga, akan meminta yang paling utama adalah dokumen lingkungan hidup, karena kami tidak punya pegangan dokumen lingkungan hidup dari PT KCN untuk pergerakan kami," kata dia.

Hingga saat ini pihaknya terus dioper saat meminta dokumen lingkungan hidup tersebut, antara lain kepada Suku Dinas Lingkungan Hidup.

Karena itu, dokumen lingkungan hidup ini menjadi satu dari empat poin tuntutan yang ingin disampaikan warga.

Adapun PT KCN mendapat sanksi administratif atas dugaan pencemaran lingkungan akibat debu batu bara di Marunda.

Salah satu sanksi yang harus dilakukan PT KCN adalah membangun tanggul untuk mencegah paparan debu batu bara dari aktivitas bongkar muat.

Baca juga: KSOP Marunda Bantah Berpihak ke PT KCN seperti yang Dituduhkan Warga

PT KCN sendiri menyatakan akan melaksanakan sanksi tersebut, tetapi juga melakukan investigasi internal untuk membuktikan apakah benar paparan debu batu bara tersebut berasal dari PT KCN.

Hal tersebut dikarenakan di Pelabuhan Marunda, aktivitas bongkar muat batu bara dilakukan tidak hanya oleh PT KCN.

Bantah berpihak pada PT KCN

Sementara itu, Isa Amsyari membantah bahwa dirinya seolah menjadi juru bicara (jubir) PT KCN terkait pencemaran akibat debu batu bara di Marunda, Jakarta Utara.

"Tidak benar itu, saya tidak pernah mengatasnamakan KCN, baik itu terkait pencemaran batu bara atau yang lainnya," ujar dia.

Menurut Isa, tuduhan sebagai jubir PT KCN itu adalah hoaks.

Kehadirannya dalam audiensi, kata dia, semata-mata untuk mendengarkan keluhan-keluhan yang disampaikan warga dan menindaklanjutinya.

"Kalau dibicarakan warga bahwa saya bertindak selaku jubir KCN, itu hoaks," kata dia.

Baca juga: KSOP Marunda Minta Pencemaran Debu Batu Bara Dibuktikan dengan Data Akurat

Berdasarkan keluhan-keluhan warga tersebut, kata dia, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan instansi terkait, antara lain Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta.

"Namun sampai sekarang data terkait kualitas udara itu masih belum saya dapatkan. Mungkin bisa ditanyakan ke Dinas LH, seperti apa menyatakan bahwa di Pelabuhan Marunda masih ada pencemaran batu bara," kata dia.

Selanjutnya, stokpile atau timbunan batu bara juga ditutup terpal dan dipasang jaring. "Itu hal-hal teknis yang sudah dilakukan saat ini," kata dia.

Menurut Isa, sejumlah upaya PT KCN dalam mencegah pencemaran pun sudah cukup maksimal.

Salah satunya dengan mengundang tim dari Institut Pertanian Bogor (IPB) untuk menanam sejumlah pohon dalam menahan debu batu bara agar tidak sampai ke luar.

Baca juga: Dirut PT KCN: Sejak 2012 Bongkar Muat Batu Bara Tak Pernah Ada Keluhan Kesehatan dari Warga Marunda

"Saya rasa sudah maksimal yang dilakukan, tinggal kami (KSOP) maintain pengawasannya sehingga tetap dilakukan pelaksanaannya sesuai alur dalam dokumen lingkungan hidup," ucap dia.

Bukti data akurat

Isa juga meminta masalah pencemaran debu batu bara dibuktikan dengan data yang akurat.

Pasalnya, warga di Rusunawa Marunda mengaku masih merasakan dampak debu batu bara setelah Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta memberikan sanksi dan rekomendasi kepada PT KCN yang diduga menyebabkan polusi debu batu bara.

"Kalau memang masih ada pencemaran, mari kita buktikan dengan data yang akurat, valid yaitu yang dibuat oleh instansi berwenang, Dinas Lingkungan Hidup (DKI Jakarta)," kata Isa.

Isa menuturkan, pada 31 Maret 2022, pihaknya sudah melayangkan surat kepada PT KCN.

Dalam surat tersebut, KSOP meminta PT KCN untuk mengukur ulang kualitas udara di lokasi yang diduga tercemar.

Baca juga: PT KCN Bentuk Tim Investigasi untuk Buktikan Sumber Pencemaran Batu Bara di Marunda

"Sehingga ini bisa memberi perimbangan data bahwa udara ini tercemar atau tidak sebetulnya. Apakah masih di bawah baku mutu atau melebihi. Kalau melebihi baku mutu yang ditetapkan kementerian, berarti masih tercemar, nanti akan kami lakukan penindakan," kata Isa.

Selain itu, kata Isa, KSOP juga telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi dampak pencemaran batu bara.

Upaya yang dilakukan antara lain penyemprotan air saat pembongkaran batu bara. Tujuannya agar debu batu bara tersebut tidak beterbangan.

Kemudian, truk yang mengangkut batu bara juga harus ditutup terpal supaya debunya tidak keluar saat diangkut.

"Nah di lingkungan pelabuhan harapan kami sampai di luar ditutup terpal, tapi kami pastikan tidak mungkin keluar dari pelabuhan kalau tidak memakai terpal," kata Isa.

Baca juga: Soal Polusi Debu Batu Bara di Marunda, PT KCN Sebut Ada Pihak yang Ingin Benturkan dengan Pemprov DKI

Tak hanya itu, di tempat stockpile, gunungan batu bara juga harus ditutup terpal dan dipasangi jaring net agar batu bara tak beterbangan.

"Itu hal-hal teknis yang sudah dilakukan saat ini," ucap dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Butuh 400 Kantong Darah Per Hari, PMI Jaksel Pastikan Stok Masih Aman

Butuh 400 Kantong Darah Per Hari, PMI Jaksel Pastikan Stok Masih Aman

Megapolitan
375 PMI Kembali Diberangkatkan ke Korea Selatan, Bekerja di Sektor Manufaktur dan Perikanan

375 PMI Kembali Diberangkatkan ke Korea Selatan, Bekerja di Sektor Manufaktur dan Perikanan

Megapolitan
Anies Ungkap Alasan Ubah 22 Nama Jalan di Jakarta dengan Nama Tokoh Betawi

Anies Ungkap Alasan Ubah 22 Nama Jalan di Jakarta dengan Nama Tokoh Betawi

Megapolitan
Pemkot Bekasi Pantau Aktivitas Holywings di Wilayahnya Pasca Kontroversi Promosi Miras dengan Nama Muhammad-Maria

Pemkot Bekasi Pantau Aktivitas Holywings di Wilayahnya Pasca Kontroversi Promosi Miras dengan Nama Muhammad-Maria

Megapolitan
Ponsel dan Jutaan Uang Milik Pedagang Kelontong di Ciputat Raib Saat Korban Tertidur di Warungnya

Ponsel dan Jutaan Uang Milik Pedagang Kelontong di Ciputat Raib Saat Korban Tertidur di Warungnya

Megapolitan
Holywings Kalideres Digerebek Ormas, Ratusan Polisi Dikerahkan Menjaga Keamanan

Holywings Kalideres Digerebek Ormas, Ratusan Polisi Dikerahkan Menjaga Keamanan

Megapolitan
Angka Harapan Hidup Warga Jakarta Disebut Berkurang hingga 4 Tahun, Ini Sanggahan Pemprov DKI...

Angka Harapan Hidup Warga Jakarta Disebut Berkurang hingga 4 Tahun, Ini Sanggahan Pemprov DKI...

Megapolitan
Dinkes DKI Sebut Kasus Covid-19 di Jakarta Kembali Meningkat

Dinkes DKI Sebut Kasus Covid-19 di Jakarta Kembali Meningkat

Megapolitan
Hari Ini Terakhir Hewan Kurban dari Luar Daerah Banten Masuk ke Tangsel, Ini Ketentuannya...

Hari Ini Terakhir Hewan Kurban dari Luar Daerah Banten Masuk ke Tangsel, Ini Ketentuannya...

Megapolitan
Anies Jajaki Potensi Investasi Senilai 500 Miliar Dolar dari London

Anies Jajaki Potensi Investasi Senilai 500 Miliar Dolar dari London

Megapolitan
Ditangkap Polisi terkait Narkoba, DJ Sekaligus Mantan Model Majalah Dewasa Diperiksa Intensif

Ditangkap Polisi terkait Narkoba, DJ Sekaligus Mantan Model Majalah Dewasa Diperiksa Intensif

Megapolitan
Forum Batak Intelektual Laporkan Holywings ke Polda Metro Jaya terkait Dugaan Penistaan Agama

Forum Batak Intelektual Laporkan Holywings ke Polda Metro Jaya terkait Dugaan Penistaan Agama

Megapolitan
Sepeda Motor dan Uang Milik Pedagang Nasi Bebek Digondol Maling Saat Korban Tertidur Lelap di Tokonya

Sepeda Motor dan Uang Milik Pedagang Nasi Bebek Digondol Maling Saat Korban Tertidur Lelap di Tokonya

Megapolitan
2.460 Pengendara Langgar Aturan Lalu Lintas Selama Operasi Patuh Jaya 2022 di Jakarta Barat

2.460 Pengendara Langgar Aturan Lalu Lintas Selama Operasi Patuh Jaya 2022 di Jakarta Barat

Megapolitan
Seorang DJ Ditangkap Terkait Narkoba, Polisi Cek Barang Bukti ke Puslabfor

Seorang DJ Ditangkap Terkait Narkoba, Polisi Cek Barang Bukti ke Puslabfor

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.