Keganjilan Sistem Ganjil Genap Jakarta

SUKA tak suka terpaksa harus diakui bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masa kini masih setara dengan para pemprov masa lalu dalam hal belum berhasil menanggulangi masalah kemacetan lalu lintas.

Memang di masa pagebluk Corona prahara jalan macet sempat mereda dengan sendirinya sebab masyarakat takut ke luar rumah.

Namun setelah pagebluk Corona mereda langsung lambat namun pasti malapetaka jalan macet kembali merajalela. Bahkan kini dapat dikatakan lebih parah ketimbang di masa sebelum pagebluk Corona.

Banyak penyebab kemacetan lalu lintas Jakarta, namun satu di antaranya ternyata adalah sistem ganjil genap.

Maka dengan penuh kerendahan hati sebagai pembayar pajak kendaraan bermotor saya memberanikan diri memohon perkenan Pemprov DKI jakarta meninjau ulang sistem ganjil genap.

Permohonan saya terkait fakta bahwa beberapa tujuan penerapan sistem ganjil genap terbukti tidak tercapai.

Tujuan mengurangi kemacetan lalu lintas serta mengurangi polusi udara akibat gas beracun yang keluar dari knalpot mobil jelas tidak tercapai sebab sistem ganjil-genap gagal dalam mengurangi jumlah mobil yang turun ke jalan kota Jakarta.

Pada kenyataan terbukti mobil yang kebetulan dilarang lewat di kawasan jalan terlarang tetap bisa bebas berkeliaran di kawasan jalan tidak terlarang yang tetap sama-sama berada di dalam wilayah DKI Jakarta. Berarti kemacetan bukan ditiadakan, namun sekadar dipindah.

Sistem ganjil-genap alih-alih mengurangi polusi udara akibat gas knalpot malah menambah kemacetan jalan cuma dipindah ke kawasan jalan lain sehingga kemacetan di jalan lain makin menjadi-jadi serta merta menambah polusi udara akibat para mobil makin lambat, bahkan tidak bisa bergerak di jalan raya sambil terus mengepulkan gas dari knalpot masing-masing.

Saya masih ingat masa krisis bensin di Jerman pada tahun 1970-an abad XX, pemerintah Jerman memang menggunakan sistem ganjil genap, namun bukan secara bergilir di kawasan tertentu saja.

Sistem ganjil genap berlaku di seluruh Jerman di mana pada hari Senin semua mobil pribadi bernomor genap boleh turun ke jalan, namun semua mobil bernomor ganjil dilarang keras turun ke jalan.

Lalu pada hari Selasa, semua mobil pribadi bernomor genap boleh berkeliaran di jalan, sementara yang bernomor ganjil harus tetap nongkrong di garasi atau tempat parkir masing- masing.

Memang penyelenggaraan sistem ganjil genap secara adil dan merata terbukti bisa dilakukan penghematan bensin secara sukses di Jerman. Namun lain padang lain belalang, maka lain Jerman lain Jakarta.

Kembali ke Jakarta, pada hakikatnya sistem ganjil genap tidak sesuai dengan sila terakhir Pancasila, yaitu Keadilan Sosial Untuk Seluruh Rakyat Indonesia. Mereka yang memiliki mobil pribadi lebih dari satu berdasar teori kemungkinan, ada yang memiliki mobil bernomor ganjil mau pun sekaligus yang bernomor genap.

Pemilik mobil lebih dari satu memang lebih diuntungkan ketimbang mereka yang hanya punya satu mobil saja sebab bisa menyesuaikan mobil yang turun ke jalan dengan nomor yang diperbolehkan berkeliaran di jalan.

Sejak sistem ganjil genap mulai diterapkan di Jakarta, saya sudah mengemukakan keganjilan sistem ganjil genap.

Maka sebagai warga pembayar pajak mobil yang tidak murah, saya memohon Pemprov DKI Jakarta berkenan meninjau ulang sistem ganjil-genap untuk lebih disempurnakan atau diganti dengan sistem yang lebih baik agar kemacetan jalan sebagai biang keladi polusi udara di Jakarta dapat nyata dikurangi.

Insya Allah, di samping bebas macet, kota Jakarta dapat berperan serta nyata dalam gelora semangat perjuangan umat manusia menyelamatkan planet bumi dari kiamat akibat pemanasan iklim. MERDEKA!