Kompas.com - 08/04/2022, 15:26 WIB

Direktur Eksekutif Setara Institute Ismail Hasani menyatakan, setidaknya ada dua alasan mengapa Depok disebut sebagai kota paling intoleran.

Baca juga: [POPULER JABODETABEK] Pegawai Bank Bergaji Rp 60 Juta Rampok BJB Fatmawati | Jerit Pedagang Bensin Eceran

"Harus saya akui, problem utama di Depok dua hal yang sebenarnya bobotnya tinggi. Pertama, adanya produk hukum yang diskriminatif, yang mana eksisting dan efektif dijalankan pemerintah," kata Ismail kepada wartawan di Hotel Ashley, Rabu (30/3/2022).

Produk hukum ini memiliki bobot nilai 10 persen dari delapan indikator indeks kota toleran versi Setara Institute.

Di samping produk hukum, kepemimpinan politik di Depok dianggap tidak mempromosikan toleransi.

Padahal, kebijakan diskriminatif dan peristiwa intoleransi sama-sama memiliki bobot 20 persen dalam penilaian.

"Jadi bisa dibayangkan, atas dasar perintah wali kota, tidak ada angin dan tidak ada hujan, tiba-tiba sebuah masjid disegel," lanjut Ismail.

"Ini kan problem. Jadi, bukan hanya di level aturan yang itu bobotnya 20 persen, tapi juga tindakan politik wali kota yang tidak toleran," imbuh dia.

Baca juga: Pengakuan Kolonel Priyanto: Buang Handi-Salsabila untuk Lindungi Anak Buah dan Ingin Jejak Hilang

Pada Oktober 2021, Wali Kota Depok Mohammad Idris ramai dikritik karena mendadak menyegel ulang Masjid Al-Hidayah milik kelompok Ahmadiyah di Sawangan.

Penyegelan tersebut disertai intimidasi, ancaman, serta ujaran-ujaran kebencian dari sekelompok massa yang datang bersama Satpol PP Kota Depok.

"Lawan dari pemimpin yang toleran adalah pemimpin yang intoleran, dan itu terjadi di Depok. Kita bisa melihat bagaimana tidak terbukanya kepala daerah Depok terhadap kemajemukan," jelas Ismail.

Ismail menambahkan, dari empat variabel yang ada, elemen masyarakat sipil di Depok menorehkan skor cukup baik, tetapi tak cukup untuk menambal skor buruk dalam hal produk hukum daerah dan kepemimpinan politik.

Akibatnya, Depok dinilai amat terdominasi oleh salah satu agama dalam berbagai ruang-ruang publik, termasuk hingga sektor properti.

"Kalau teman-teman masuk ke Depok, bagaimana dalam 20 tahun berjalan, Depok mengalami satu proses penyeragaman yang serius atas nama agama dan moralitas," ujar Ismail.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Tiga Hal yang Dinilai Penting dan Harus Dijalankan Pj Gubernur DKI

Ini Tiga Hal yang Dinilai Penting dan Harus Dijalankan Pj Gubernur DKI

Megapolitan
Ridwan Kamil: Jawa Barat Paling Siap Terapkan Konversi ke Kendaraan Listrik

Ridwan Kamil: Jawa Barat Paling Siap Terapkan Konversi ke Kendaraan Listrik

Megapolitan
Guru Besar IPDN Ingatkan soal Transparansi Penunjukan Pj Gubernur DKI

Guru Besar IPDN Ingatkan soal Transparansi Penunjukan Pj Gubernur DKI

Megapolitan
Polisi Gerebek Rumah di Pamulang Terkait Dugaan Perdagangan Orang

Polisi Gerebek Rumah di Pamulang Terkait Dugaan Perdagangan Orang

Megapolitan
Terbukti Cemari Lingkungan, Operasional Pabrik Keramik di Cikarang Barat Dihentikan Sementara

Terbukti Cemari Lingkungan, Operasional Pabrik Keramik di Cikarang Barat Dihentikan Sementara

Megapolitan
Pemprov DKI Diminta Matangkan Kajian soal Titik Lokasi Sumur Resapan Pengendali Banjir

Pemprov DKI Diminta Matangkan Kajian soal Titik Lokasi Sumur Resapan Pengendali Banjir

Megapolitan
Polisi Pastikan Granat Asap 'Flashbang' yang Meledak di Cilincing Tak Mematikan

Polisi Pastikan Granat Asap "Flashbang" yang Meledak di Cilincing Tak Mematikan

Megapolitan
Periode Januari hingga September 2022, Ada 577 Kasus DBD di Tangsel

Periode Januari hingga September 2022, Ada 577 Kasus DBD di Tangsel

Megapolitan
Polisi Sebut Benda Meledak di Cilincing adalah Granat Asap 'Flashbang', Biasa Dipakai Latihan Tangkap Teroris

Polisi Sebut Benda Meledak di Cilincing adalah Granat Asap "Flashbang", Biasa Dipakai Latihan Tangkap Teroris

Megapolitan
Jumlah Pemilih di Tangsel pada Triwulan III-2022 Turun Jadi 987.730 Orang

Jumlah Pemilih di Tangsel pada Triwulan III-2022 Turun Jadi 987.730 Orang

Megapolitan
Sisa Material Trotoar di Margonda Berserakan, Pemkot Depok: Sabar, kalau Sudah Rapi Juga Nyaman...

Sisa Material Trotoar di Margonda Berserakan, Pemkot Depok: Sabar, kalau Sudah Rapi Juga Nyaman...

Megapolitan
Mobil Bak Terbuka Tabrak Separator 'Busway' di Slipi, Dahi Sopir Robek

Mobil Bak Terbuka Tabrak Separator "Busway" di Slipi, Dahi Sopir Robek

Megapolitan
Alasan Indra Kenz Gunakan Slogan 'Murah Banget' Saat Pamerkan Harta di Media Sosial

Alasan Indra Kenz Gunakan Slogan "Murah Banget" Saat Pamerkan Harta di Media Sosial

Megapolitan
Jasad Bayi Ditemukan Membusuk di Pinggir Kali Bekasi, Diduga Dibuang Lebih dari 3 Hari Lalu

Jasad Bayi Ditemukan Membusuk di Pinggir Kali Bekasi, Diduga Dibuang Lebih dari 3 Hari Lalu

Megapolitan
Pemkot Siapkan Strategi agar Lokasi PKL di Kota Tua Ramai Pengunjung

Pemkot Siapkan Strategi agar Lokasi PKL di Kota Tua Ramai Pengunjung

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.