Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Depok Dapat Predikat Kota Paling Intoleran, Ridwan Kamil: Saya Tidak Melihat Itu...

Kompas.com - 08/04/2022, 15:26 WIB
M Chaerul Halim,
Ivany Atina Arbi

Tim Redaksi

DEPOK, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tidak sepakat dengan hasil survei Setara Institute yang menyatakan bahwa Kota Depok di Jawa Barat merupakan kota yang paling intoleran.

Menurut pria yang akrab disapa Kang Emil ini, masyarakat Depok merupakan masyarakat yang baik dan toleran.

"Mungkin metode surveinya perlu diklarifikasi dan saya doakan tentunya di mana pun, khususnya di Jawa Barat, realitanya di lapangan adalah masyarakat yang sangat toleran," ujar Emil, Jumat (8/4/2022).

Emil mengatakan, kesimpulan yang diambil Setara Institute yang menyatakan bahwa Depok merupakan kota paling intoleran merupakan kesimpulan yang prematur.

Di sisi lain, Emil meminta agar masyarakat Jawa Barat bisa menjaga persaudaraan di tengah ragam latar belakang agama dan kebudayaan.

"Saya berharap semua warga (Jabar) bisa saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Jangan karena keragaman dan perbedaan kita sampai terpecah belah," pungkasnya.

Baca juga: Vaksin Booster Jabodetabek 8 April 2022

Depok kota intoleran

Baru-baru ini, Setara Institute merilis Indeks Kota Toleran (IKT) 2021 dengan menilai tingkat toleransi beberapa kota di Indonesia.

Dalam studinya, Setara Institute menggunakan empat variabel dan delapan indikator untuk menilai tingkat toleransi 94 kota di Indonesia.

Keempat variabel tersebut adalah:

  1. Regulasi Pemerintah Kota: Rencana pembangunan dalam bentuk RPJMD dan produk hukum pendukung lainnya; dan kebijakan diskriminatif.
  2. Tindakan Pemerintah: Pernyataan pejabat kunci tentang peristiwa intoleransi; dan tindakan nyata terkait peristiwa.
  3. Regulasi Sosial: Peristiwa intoleransi; dan dinamika masyarakat sipil terkait peristiwa intoleransi.
  4. Demografi Agama: Heterogenitas keagamaan penduduk; dan inklusi sosial keagamaan.

Kota Depok menjadi kota paling tidak toleran dengan skor paling rendah, yakni 3,577.

Direktur Eksekutif Setara Institute Ismail Hasani menyatakan, setidaknya ada dua alasan mengapa Depok disebut sebagai kota paling intoleran.

Baca juga: [POPULER JABODETABEK] Pegawai Bank Bergaji Rp 60 Juta Rampok BJB Fatmawati | Jerit Pedagang Bensin Eceran

"Harus saya akui, problem utama di Depok dua hal yang sebenarnya bobotnya tinggi. Pertama, adanya produk hukum yang diskriminatif, yang mana eksisting dan efektif dijalankan pemerintah," kata Ismail kepada wartawan di Hotel Ashley, Rabu (30/3/2022).

Produk hukum ini memiliki bobot nilai 10 persen dari delapan indikator indeks kota toleran versi Setara Institute.

Di samping produk hukum, kepemimpinan politik di Depok dianggap tidak mempromosikan toleransi.

Padahal, kebijakan diskriminatif dan peristiwa intoleransi sama-sama memiliki bobot 20 persen dalam penilaian.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Megapolitan
Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Megapolitan
Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Megapolitan
Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Megapolitan
Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Megapolitan
Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Megapolitan
Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Megapolitan
Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Megapolitan
Cari Calon Wakil Wali Kota, Imam Budi Hartono Sebut Sudah Kantongi 6 Nama

Cari Calon Wakil Wali Kota, Imam Budi Hartono Sebut Sudah Kantongi 6 Nama

Megapolitan
Sepakat Koalisi di Pilkada Bogor, Gerindra-PKB Siap Kawal Program Prabowo-Gibran

Sepakat Koalisi di Pilkada Bogor, Gerindra-PKB Siap Kawal Program Prabowo-Gibran

Megapolitan
Foto Presiden-Wapres Prabowo-Gibran Mulai Dijual, Harganya Rp 250.000

Foto Presiden-Wapres Prabowo-Gibran Mulai Dijual, Harganya Rp 250.000

Megapolitan
Pemprov DKI Diingatkan Jangan Asal 'Fogging' buat Atasi DBD di Jakarta

Pemprov DKI Diingatkan Jangan Asal "Fogging" buat Atasi DBD di Jakarta

Megapolitan
April Puncak Kasus DBD, 14 Pasien Masih Dirawat di RSUD Tamansari

April Puncak Kasus DBD, 14 Pasien Masih Dirawat di RSUD Tamansari

Megapolitan
Bakal Diusung Jadi Cawalkot Depok, Imam Budi Hartono Harap PKS Bisa Menang Kelima Kalinya

Bakal Diusung Jadi Cawalkot Depok, Imam Budi Hartono Harap PKS Bisa Menang Kelima Kalinya

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com