Pemkot Jaktim Pertimbangkan Cabut Kartu Jakarta Pintar bagi Pelajar yang Demo Hari Ini

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Jakarta Timur mempertimbangkan untuk mencabut Kartu Jakarta Pintar (KJP) bagi pelajar yang ikut aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta Pusat, pada Senin (11/4/2022).

Hal itu disampaikan Wali Kota Jakarta Timur M Anwar saat meninjau bazar Ramadhan di Kantor Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo.

"Saya kira itu (pertimbangan mencabut KJP) nanti kami akan pikirkan ke depan, karena kemarin kami baru bicara antisipasi, bukan sanksi," ujar Anwar.

Anwar juga sudah meminta pihak sekolah-sekolah untuk mengawasi siswanya agar tidak ikut-ikutan demo di depan Gedung DPR/MPR.

Baca juga: Ini Rute Bus Transjakarta yang Alami Pengalihan Rute Akibat Demo Mahasiwa

"Sudah saya imbau sesuai dengan hasil rapat kemarin bersama para kepala sekolah, Kasudin (Pendidikan) agar memperhatikan sekolah-sekolah, khususnya SMK," kata Anwar.

"Kami imbau di Jakarta Timur jangan sampai mereka ikut hal-hal yang belum mereka saatnya," tutur Anwar.

Sebagai informasi, mahasiswa yang tergabung dalam aliansi BEM SI menggelar unjuk rasa besar-besaran di depan Gedung DPR/MPR RI, Senin ini.

Lokasinya bergeser dari rencana sebelumnya yang direncanakan berlangsung di depan Istana Negara, Jakarta Pusat.

Baca juga: Demo Mahasiswa di Depan Gedung DPR Ricuh, Polisi Pukul Mundur Massa Aksi dengan Tembakan Gas Air Mata

Koordinator Media BEM SI Luthfi Yusrizal menyebutkan, poin pertama adalah mendesak dan menuntut wakil rakyat agar mendengarkan dan menyampaikan aspirasi rakyat.

"Bukan aspirasi partai," kata Luthfi dalam keterangannya.

Poin kedua, BEM SI mendesak para wakil rakyat agar menjemput aspirasi rakyat yang telah disampaikan dalam aksi demonstrasi di berbagai daerah sejak 28 Maret 2022 sampai 11 April 2022.

Selanjutnya pada poin ketiga, BEM SI menuntut dan mendesak anggota parlemen secara tegas menolak penundaan Pemilu 2024 atau masa jabatan tiga periode.

"Mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk tidak mengkhianati konstitusi negara dengan melakukan amandemen," kata Luthfi.

Poin terakhir, BEM SI mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menyampaikan kajian disertai 18 tuntutan mahasiswa kepada Presiden Joko Widodo, yang sampai saat ini belum terjawab.