Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Unjuk Rasa di Patung Kuda, Mahasiswa Tuntut Jokowi Stabilkan Harga Pangan dan BBM

Kompas.com - 11/04/2022, 19:22 WIB
Reza Agustian,
Nursita Sari

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah mahasiswa dari berbagai kampus melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda atau Patung Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat, pada Senin (11/4/2022).

Presiden Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Aji Juasal mengatakan, demo ini merupakan aksi lanjutan yang sebelumnya dilaksanakan oleh Aliansi Mahasiswa Indonesia.

"Kami menyuarakan beberapa tuntutan hasil dari kajian strategis dari pihak kami," ujar Aji saat ditemui di kawasan Patung Kuda, Senin.

Baca juga: Pengeroyok Ade Armando Terekam Jelas dalam Video, Polisi Diminta Tangkap dalam 1x24 Jam

Menurut Aji, jumlah peserta pada unjuk rasa kali ini sebanyak 314 orang.

Aji mengungkapkan, setidaknya ada tiga tuntutan yang menjadi fokus mereka dalam aksi ini.

Pertama, mendesak dan menuntut Presiden Joko Widodo untuk menstabilkan harga pangan dan menjaga ketersediaan bahan pokok di masyarakat dan menyelesaikan persoalan ketahanan pangan lainnya.

"Kemudian, mendesak dan menuntut Presiden Joko Widodo untuk menstabilkan kembali harga dan ketersediaan BBM," ucap Aji.

Baca juga: Kronologi Ade Armando Dikeroyok dalam Aksi Demo di Gedung DPR, Diinjak dan Pakaiannya Dilucuti

Terakhir, pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo dapat mendengar aspirasi dan keresahan masyarakat yang disuarakan dengan memberikan respons kebijakan-kebijakan yang menguntungkan bagi rakyat Indonesia.

Diketahui, sejumlah mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa di dua lokasi di Jakarta yakni di Kawasan Patung Kuda dan depan Gedung DPR RI.

Mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) juga mengadakan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI.

Koordinator BEM SI Kaharuddin mengungkapkan, ada empat poin tuntutan unjuk rasa.

"Pertama, mendesak dan menuntut wakil rakyat agar mendengarkan dan menyampaikan aspirasi rakyat bukan aspirasi partai," ujar Kaharuddin.

Baca juga: Demo 11 April di DPR Ricuh, Pangdam Jaya: Saya Harap Unjuk Rasa Ini yang Terakhir

Tuntutan kedua, mahasiswa mendesak wakil rakyat untuk menjemput aspirasi rakyat sebagaimana aksi massa yang telah dilakukan di berbagai daerah dari 28 Maret 2022 hingga 11 April 2022.

Ketiga, mahasiswa menuntut agar wakil rakyat tidak mengkhianati konstitusi negara dengan melakukan amendemen, bersikap tegas menolak penundaan Pemilu 2024 atau masa jabatan presiden tiga periode.

"Tuntutan keempat, mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menyampaikan kajian disertai 18 tuntutan mahasiswa kepada Presiden yang hingga saat ini belum terjawab," kata Kaharuddin.

Baca juga: Polisi Pastikan Pengeroyok Ade Armando Bukan Mahasiswa

Menurut Kaharuddin, dari 18 tuntutan itu, enam di antaranya telah disampaikan pada aksi 28 Maret 2022 dan 12 tuntutan lainnya berasal dari unjuk rasa 7 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo pada 21 Oktober 2021.

"Tuntutan tersebut antara lain berisi tuntutan kepada Presiden bersikap tegas menolak isu penundaan Pemilu 2024," ungkapnya.

Tuntutan lainnya mengenai stabilitas harga bahan-bahan pokok untuk masyarakat dan mengenai Undang-undang (UU) Cipta Kerja.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

7 Jenazah Korban Kebakaran Toko Bingkai 'Saudara Frame' di Mampang Telah Dipulangkan

7 Jenazah Korban Kebakaran Toko Bingkai "Saudara Frame" di Mampang Telah Dipulangkan

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] 7 Orang Tewas Terjebak Kebakaran Toko Saudara Frame | Serba-serbi Warung Madura yang Jarang Diketahui

[POPULER JABODETABEK] 7 Orang Tewas Terjebak Kebakaran Toko Saudara Frame | Serba-serbi Warung Madura yang Jarang Diketahui

Megapolitan
3 dari 7 Korban Kebakaran Toko Bingkai 'Saudara Frame' di Mampang adalah ART

3 dari 7 Korban Kebakaran Toko Bingkai "Saudara Frame" di Mampang adalah ART

Megapolitan
Staf Khusus Bupati Kediri Ikut Daftar Bakal Calon Wali Kota Bogor Lewat PDI-P

Staf Khusus Bupati Kediri Ikut Daftar Bakal Calon Wali Kota Bogor Lewat PDI-P

Megapolitan
4 dari 7 Korban Kebakaran Toko Bingkai di Mampang adalah Satu Keluarga

4 dari 7 Korban Kebakaran Toko Bingkai di Mampang adalah Satu Keluarga

Megapolitan
Tangkap Komplotan Pencuri yang Beraksi di Pesanggrahan, Polisi Sita 9 Motor

Tangkap Komplotan Pencuri yang Beraksi di Pesanggrahan, Polisi Sita 9 Motor

Megapolitan
Alami Luka Bakar Hampir 100 Persen, 7 Jenazah Korban Kebakaran 'Saudara Frame' Bisa Diidentifikasi Lewat Gigi

Alami Luka Bakar Hampir 100 Persen, 7 Jenazah Korban Kebakaran "Saudara Frame" Bisa Diidentifikasi Lewat Gigi

Megapolitan
Melawan Saat Ditangkap, Salah Satu Komplotan Pencuri Motor di Pesanggrahan Ditembak Polisi

Melawan Saat Ditangkap, Salah Satu Komplotan Pencuri Motor di Pesanggrahan Ditembak Polisi

Megapolitan
Uang Korban Dipakai 'Trading', Pelaku Dugaan Penipuan Beasiswa S3 ke Filipina Mengaku Siap Dipenjara

Uang Korban Dipakai "Trading", Pelaku Dugaan Penipuan Beasiswa S3 ke Filipina Mengaku Siap Dipenjara

Megapolitan
Siswa SMP yang Gantung Diri di Palmerah Dikenal Aktif Bersosialisasi di Lingkungan Rumah

Siswa SMP yang Gantung Diri di Palmerah Dikenal Aktif Bersosialisasi di Lingkungan Rumah

Megapolitan
Identitas 7 Jenazah Korban Kebakaran Toko Bingkai 'Saudara Frame' Berhasil Diidentifikasi

Identitas 7 Jenazah Korban Kebakaran Toko Bingkai "Saudara Frame" Berhasil Diidentifikasi

Megapolitan
Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Sebesar Rp 22 Miliar Tak Hanya untuk Perbaikan, tapi Juga Penambahan Fasilitas

Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Sebesar Rp 22 Miliar Tak Hanya untuk Perbaikan, tapi Juga Penambahan Fasilitas

Megapolitan
Komplotan Pencuri Motor di Pesanggrahan Ditangkap Polisi

Komplotan Pencuri Motor di Pesanggrahan Ditangkap Polisi

Megapolitan
Komisi A DPRD DKI Desak Pemprov DKI Kejar Kewajiban Pengembang di Jakarta soal Fasos Fasum

Komisi A DPRD DKI Desak Pemprov DKI Kejar Kewajiban Pengembang di Jakarta soal Fasos Fasum

Megapolitan
Sekretaris Pribadi Iriana Jokowi Ambil Formulir Calon Wali Kota Bogor Lewat PDIP, tapi Belum Mengembalikan

Sekretaris Pribadi Iriana Jokowi Ambil Formulir Calon Wali Kota Bogor Lewat PDIP, tapi Belum Mengembalikan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com