Pemkot Akan Kembali Pertemukan Warga dan Pertamina Terkait Polemik Lahan Pancoran Buntu II

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Jakarta Selatan akan kembali menggelar sosialisasi tahap kedua terkait sengketa lahan Pancoran Buntu II, Jakarta Selatan.

Sengketa terjadi antara warga dengan PT Pertamina yang mengeklaim lahan tersebut. Hingga kini, masih ada sejumlah warga yang tinggal di 23 bangunan di Pancoran Buntu II.

"Untuk sosialisasi tahap kedua soal lahan Pancoran Buntu II itu mungkin kita lakukan habis Lebaran," ujar Wali Kota Jakarta Selatan, Munjirin, saat dikonfirmasi, Selasa (19/4/2022).

Baca juga: Cerita Warga Soal Polemik Sengketa Lahan Pancoran Buntu, Berawal dari 2 Orang yang Mengaku Ahli Waris

Dalam sosialisasi, pemerintah kota yang mewadahi persoalan sengketa lahan akan menghadirkan warga dan pihak PT Pertamina.

"Kita akan undang warga Pancoran Buntu dan Pertamina. Dilakukan dengan prosedur," ucap Munjirin.

Sebelumnya, Pemkot Jaksel mempertemukan warga Pancoran Buntu II dengan PT Pertamina, dan juga jaksa pengacara negara pada 24 Maret 2022 lalu.

"Kami melakukan sosialisasi terhadap tanah negara. Lengkap, ada pihak Pertamina, Satpol PP Provinsi. Kami undang sesuai dengan nama-nama 23 (warga Pancoran Buntu II)," ujar Asisten Pemerintahan Kota Jakarta Selatan Mahludin.

Namun, hanya tiga orang yang hadir pada pertemuan itu. Saat itu, dua di antaranya kembali pulang, sedangkan satu warga memberikan surat penolakan.

Rencananya, sosialisasi dalam upaya menyelesaikan masalah sengketa tanah itu akan kembali diagendakan.

PT Pertamina menawarkan warga yang saat ini masih menduduki lahan tersebut untuk pindah ke rumah susun (rusun).

"Kami tawarkan rusun (kepada warga). Kami sudah sangat memanusiakan mereka," ujar Ketua Tim Recovery Aset PT Pertamina Aditya Karma.

Baca juga: Warga yang Masih Duduki Lahan di Pancoran Buntu II Ditawari Pindah ke Rusun

Pertamina juga memberi keleluasaan kepada warga yang masih tinggal di Pancoran Buntu II untuk dapat membongkar bangunannya sendiri.

Selain itu, Pertamina juga akan memberikan uang pindah kepada warga yang nominalnya disesuaikan dengan luas bangunan dan bidang lahan yang saat ini ditempati.

Warga yang mendirikan bangunan dan menguasai lahan dengan luas di bawah 100 meter persegi akan diberikan uang pindah sebesar Rp 18.700.000.

Sementara itu, warga yang menguasai lahan di atas 100-300 meter persegi akan diberikan uang pindah sebesar Rp 36.850.000.

Adapun warga yang menduduki lahan seluas di atas 300 meter persegi akan diberikan uang sebesar Rp 60.500.000.

Untuk diketahui, permasalahan soal sengketa lahan di Pancoran Buntu II telah terjadi sejak beberapa tahun lalu. Bahkan pada Maret 2021, sempat terjadi bentrokan antarwarga di sekitar Pancoran Buntu II.