Mahasiswa Pengunjuk Rasa Minta Bertemu Jokowi-Ma'ruf untuk Sampaikan Tuntutan

JAKARTA, KOMPAS.com - Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan masih bertahan di kawasan Patung Arjuna Wijaya atau Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (21/4/2022).

Mereka berharap dapat bertemu dengan Presiden Joko Widodo atau Wakil Presiden Ma'ruf Amin untuk menyampaikan tuntutan.

Salah seorang mahasiswa yang menjadi orator menyatakan, perwakilan demonstran telah berkomunikasi dengan pihak Istana.

Namun hingga saat ini, belum ada perwakilan Istana yang bersedia bertemu atau datang ke lokasi unjuk rasa.

Baca juga: Naik, Naik, BBM Naik... Tinggi, Tinggi Sekali...

"Kita sudah menyampaikan tujuh tuntutan kita. Tapi sampai detik ini kita semua belum mendapatkan jawabannya," ujar perwakilan mahasis saat berorasi di atas mobil komando atau pengeras suara.

"Apakah salah kita rakyat Indonesia, kita meminta kepada pemimpin negeri ini untuk mendengarkan keluh kesah kita, untuk mendengarkan rakyat Indonesia mengalami kesusahan," ucapnya.

Para mahasiswa menyatakan akan tetap bertahan dan berusaha menerobos ke depan Istana Negara jika tidak kunjung ada pejabat yang menemui massa aksi.

"Sampai detik ini kita berdiri di sini untuk menyampaikan keresahan masyarakat secara langsung ke Jokowi dan Ma'ruf Amin," tegas Mahasiswa.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan kritik atas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Kritik tersebut disampaikan mahasiswa pengunjuk rasa sambil bernyanyi dengan nada lagu Naik-naik ke Puncang Gunung.

"Naik, naik, BBM naik," teriak salah satu mahasiswa yang menjadi orator di atas mobil pengeras suara.

"Tinggi-tinggi sekali," sahut para mahasiswa.

Baca juga: Unjuk Rasa di Patung Kuda, Mahasiswa Tuntut Jokowi Stabilkan Harga Pangan dan BBM

Mahasiswa juga menyampaikan enam tuntutan lainnnya, antara lain terkait penolakan wacana jabatan presiden tiga periode, penurunan harga bahan pokok, dan penuntasan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Kemudian, mahasiswa juga mengkritik kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10 persen menjadi 11 persen, penindakan segala tindakan represif terhadap masyarakat sipil, dan mewujudjab pendidikan ilmiah, gratis, serta demokratis.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan, tidak mungkin pemerintah tak menaikkan harga BBM.