Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Subsidi Dinilai Banyak Salah Sasaran, DPRD DKI Bentuk Pansus Pendidikan

Kompas.com - 21/04/2022, 17:08 WIB
Singgih Wiryono,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - DPRD Provinsi DKI Jakarta resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) Pendidikan yang disahkan Rabu (20/4/2022) kemarin.

Wakil Ketua Pansus Achmad Nawawi mengatakan, alasan dibentuknya Pansus karena belum optimalnya pemberian subsidi yang dominan diberikan kepada sekolah negeri, sementara banyak warga yang sekolah di swasta juga membutuhkan bantuan subsidi yang sama.

Dampaknya, banyak orang kurang mampu yang tidak melanjutkan sekolah karena masuk ke sekolah negeri sebagian masih menggunakan nilai ebtanas murni (NEM).

Baca juga: Buruh Berencana Gunakan JIS untuk Deklarasi Perjuangan, Wagub DKI: Kami Pelajari Apakah Dimungkinkan...

"Jakarta hanya mengurus sekolah negeri, mau apa saja dibiayai jadi gratis, tapi yang sekolah justru orang berada. Kalau aturan tidak diubah rasanya sulit orang miskin masuk sekolah negeri. Ada tapi jumlahnya tidak sampai 5 persen" kata Nawawi dalam keterangan tertulis, Kamis (21/4/2022).

Nantinya, Pansus Pendidikan bisa mengeluarkan rekomendasi untuk mengubah kebijakan yang saat ini masih diterapkan dan berharap akan muncul kesetaraan antara sekolah negeri dan swasta.

"Artinya supaya kebijakan sistem pendidikan harus dirubah, harus mengurus semua sekolah. Jangan hanya sekolah negeri saja, tapi swasta dan madrasah juga," tutur dia.

Selain itu, Pansus Pendidikan akan memperjuangkan sekolah gratis bagi seluruh sekolah di Jakarta dalam program wajib belajar 12 tahun.

"Salah satu yang akan kita dorong yakni SPP anak sekolah negeri, swasta dan madrasah wajib ditanggung Pemda menggunakan APBD. Saya rasa DKI sanggup dengan APBD yang cukup besar ini," tutur Riza.

Baca juga: Dishub Provinsi DKI Jakarta Masih Buka Pendaftaran Mudik Gratis 2022, Cek Syaratnya

Pansus Pendidikan akan diketuai Merry Hotma dan Achmad Nawawi sebagai Wakil Ketua. Sementara anggota diisi oleh Jhonny Simanjuntak, Yuke Yurike, Siegvrieda, Wa Ode Herlina, Dwi Rio Sambodo, Mohamad Taufik, Yudha Pratama, dan Syarif.

Selanjutnya Prabowo Soenirman, Abdul Ghonni, Muhammad Thamrin, Solikhah, Israyani, Suhud Alynuddin, Ali Muhammad Johan, Zita Anjani, Oman Rakinda, Idris Ahmad, Anggara Wicitra S, Wibi Andrino, Hariadi Anwar, Basri Baco, dan Sutikno.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dinas SDA DKI Sebut Proyek Polder di Tanjung Barat Akan Selesai pada Mei 2024

Dinas SDA DKI Sebut Proyek Polder di Tanjung Barat Akan Selesai pada Mei 2024

Megapolitan
Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Megapolitan
Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Megapolitan
Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Megapolitan
PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

Megapolitan
PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

Megapolitan
Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan 'Pelanggannya' dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan "Pelanggannya" dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Megapolitan
KPU Jaktim Buka Pendaftaran PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

KPU Jaktim Buka Pendaftaran PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

Megapolitan
NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Megapolitan
Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Megapolitan
“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

Megapolitan
Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

Megapolitan
PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com