Kompas.com - 11/05/2022, 16:00 WIB
Editor Ihsanuddin

JAKARTA, KOMPAS.com - Wali Kota Depok Mohammad Idris mendapatkan mosi tidak percaya dari 38 anggota DPRD Kota Depok.

Salah satu pemicu utama mosi tidak percaya ini adalah program Kartu Depok Sejahtera (KDS) yang dinilai telah dipolitisasi untuk kepentingan Partai Keadilan Sejahtera, partai tempat Idris bernaung. 

Sebanyak 38 anggota DPRD Depok yang melayangkan mosi tidak percaya itu berasal dari beberapa fraksi yakni Fraksi PDI-P, PAN, Gerindra, Golkar, Demokrat, PPP, dan PKB-PSI.

Anggota Fraksi PKB-PSI Babai Suhaimi mengatakan, hanya anggota DPRD dari Fraksi PKS yang tidak melayangkan mosi tidak percaya.

"38 anggota DPRD minus Fraksi PKS menggugat pemerintah dan melakukan mosi tidak percaya kepada Ketua DPRD Kota Depok," kata Babai dalam keterangannya, Senin (10/5/2022).

Baca juga: Layangkan Mosi Tidak Percaya, Anggota DPRD Tuduh Program Pemkot Depok Dipolitisasi untuk Kepentingan PKS

 

Babai mengatakan, dari hasil evaluasi individu anggota DPRD dan pengawasan Komisi D, ditemukan bahwa pelaksanaan program KDS tidak transparan.

"Ada kejanggalan dan ada tindakan tidak transparan serta mempolitisasi program KDS untuk kepentingan partai penguasa. Partai katakanlah PKS itu sendiri," kata Babai.

Babai mengungkapkan, KDS diberikan secara tidak merata kepada masyarakat. Selain itu, penunjukan koordinator lapangan dinilai tidak transparan.

Menurut Babai, berdasarkan hasil temuan di lapangan, para koordinator program KDS merupakan kader-kader PKS.

"Di dalam proses penerapan koordinatornya itu tidak pernah dibicarakan oleh siapa pun, dalam hal ini DPRD Komisi D, kemudian tidak jelas siapa orangnya, bahkan ternyata banyak di lapangan kader-kader PKS," ungkap Babai.

Baca juga: PKS Bantah Program Pemkot Depok Dipolitisasi untuk Kepentingan Partai

Sebelum masalah soal KDS ini, kebijakan Mohammad Idris juga memang telah beberapa kali menuai kontroversi. Berikut daftarnya sebagaimana dilansir dari Tribun Jakarta:

1. Razia LGBT

Pada 2020 lalu, Mohammad Idris pernah jadi sorotan karena disebut mengeluarkan kebijakan untuk merazia Lesbi, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Kota Depok.

Namun, Idris membantah dirinya mengeluarkan kebijakan terkait razia LGBT.

"Sama sekali Pemerintah Kota Depok, Pak Idris dalam hal ini sebagai Wali Kota Depok, belum mengeluarkan kebijakan apapun. Periksa saja, edaran saja belum punya saya," tegasnya kepada wartawan, Kamis (16/1/2020).

Berkembangnya pemberitaan soal kebijakan itu muncul ketika Idris ditanya mengenai kasus Reynhard Sinaga yang merupakan Warga Negara Indonesia ber-KTP Depok.

Baca juga: Korban Reynhard Sinaga: Dia Predator Setan

Dari pertanyaan tersebut, Idris menjelaskan ketika itu bahwa Pemkot Depok sudah memerintahkan Sat Pol PP dan Dinas Kependudukan untuk melakukan tindakan terhadap aktivitas penertiban di tempat-tempat kos dan apartemen.

Halaman:
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Teknisi Listrik Tewas Terjepit di Lift Barang di Ruko Kawasan Grogol Petamburan

Teknisi Listrik Tewas Terjepit di Lift Barang di Ruko Kawasan Grogol Petamburan

Megapolitan
Pamer Pemprov DKI Bangun 33 Tower Rusun selama 2018-2022, Anies: Kerja yang Luar Biasa

Pamer Pemprov DKI Bangun 33 Tower Rusun selama 2018-2022, Anies: Kerja yang Luar Biasa

Megapolitan
Hunian di Ibu Kota Terpaksa Berbentuk Rusun, Anies: Lebarnya Jakarta Enggak Bisa Ditambah

Hunian di Ibu Kota Terpaksa Berbentuk Rusun, Anies: Lebarnya Jakarta Enggak Bisa Ditambah

Megapolitan
Deolipa Yumara Laporkan Pengacara Baru Bharada E ke Polisi Terkait Dugaan Pencemaran Nama Baik

Deolipa Yumara Laporkan Pengacara Baru Bharada E ke Polisi Terkait Dugaan Pencemaran Nama Baik

Megapolitan
Polisi Hentikan Kasus Penyekapan Pengusaha di Depok, Korban dan PT Indocertes Sepakat Berdamai

Polisi Hentikan Kasus Penyekapan Pengusaha di Depok, Korban dan PT Indocertes Sepakat Berdamai

Megapolitan
Imbas Hujan Deras di Depok, Genangan Air di Jalan Arief Rahman Hakim Sebabkan Kemacetan

Imbas Hujan Deras di Depok, Genangan Air di Jalan Arief Rahman Hakim Sebabkan Kemacetan

Megapolitan
Pengendara Motor Terobos Palang Pintu dan Tertabrak KA Bandara, Warga: Pas Dia Jalan, Kereta Lewat

Pengendara Motor Terobos Palang Pintu dan Tertabrak KA Bandara, Warga: Pas Dia Jalan, Kereta Lewat

Megapolitan
Anies Luncurkan Sirukim, Aplikasi Berisi Informasi soal Rumah DP Rp 0 hingga Rusunami

Anies Luncurkan Sirukim, Aplikasi Berisi Informasi soal Rumah DP Rp 0 hingga Rusunami

Megapolitan
Kecewa Notaris Mafia Tanah Divonis Ringan, Keluarga Nirina Zubir: Efek Jera yang Mana?

Kecewa Notaris Mafia Tanah Divonis Ringan, Keluarga Nirina Zubir: Efek Jera yang Mana?

Megapolitan
Polisi Akan Periksa Sejumlah Saksi dan Bukti Terkait Laporan terhadap Pesulap Merah

Polisi Akan Periksa Sejumlah Saksi dan Bukti Terkait Laporan terhadap Pesulap Merah

Megapolitan
Air Mengalir Deras dari Atap Bocor di Mal Kawasan Gambir, Saksi: Air Semakin Lama Semakin Besar

Air Mengalir Deras dari Atap Bocor di Mal Kawasan Gambir, Saksi: Air Semakin Lama Semakin Besar

Megapolitan
Pohon Tumbang Menimpa Angkot di Jalan Raya Bogor, 5 Penumpang Terluka

Pohon Tumbang Menimpa Angkot di Jalan Raya Bogor, 5 Penumpang Terluka

Megapolitan
Rumah di Kawasan Senen Kebakaran, Diduga akibat Korsleting

Rumah di Kawasan Senen Kebakaran, Diduga akibat Korsleting

Megapolitan
Lurah Sebut Lomba Panjat Pinang di Aliran Kalimalang Diganti Jadi Lomba Jalan di Atas Bambu

Lurah Sebut Lomba Panjat Pinang di Aliran Kalimalang Diganti Jadi Lomba Jalan di Atas Bambu

Megapolitan
3.200 Personel Polri Disiagakan Saat Upacara HUT Ke-77 RI di Istana Negara

3.200 Personel Polri Disiagakan Saat Upacara HUT Ke-77 RI di Istana Negara

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.