Kompas.com - 11/05/2022, 16:00 WIB
Editor Ihsanuddin

JAKARTA, KOMPAS.com - Wali Kota Depok Mohammad Idris mendapatkan mosi tidak percaya dari 38 anggota DPRD Kota Depok.

Salah satu pemicu utama mosi tidak percaya ini adalah program Kartu Depok Sejahtera (KDS) yang dinilai telah dipolitisasi untuk kepentingan Partai Keadilan Sejahtera, partai tempat Idris bernaung. 

Sebanyak 38 anggota DPRD Depok yang melayangkan mosi tidak percaya itu berasal dari beberapa fraksi yakni Fraksi PDI-P, PAN, Gerindra, Golkar, Demokrat, PPP, dan PKB-PSI.

Anggota Fraksi PKB-PSI Babai Suhaimi mengatakan, hanya anggota DPRD dari Fraksi PKS yang tidak melayangkan mosi tidak percaya.

"38 anggota DPRD minus Fraksi PKS menggugat pemerintah dan melakukan mosi tidak percaya kepada Ketua DPRD Kota Depok," kata Babai dalam keterangannya, Senin (10/5/2022).

Baca juga: Layangkan Mosi Tidak Percaya, Anggota DPRD Tuduh Program Pemkot Depok Dipolitisasi untuk Kepentingan PKS

 

Babai mengatakan, dari hasil evaluasi individu anggota DPRD dan pengawasan Komisi D, ditemukan bahwa pelaksanaan program KDS tidak transparan.

"Ada kejanggalan dan ada tindakan tidak transparan serta mempolitisasi program KDS untuk kepentingan partai penguasa. Partai katakanlah PKS itu sendiri," kata Babai.

Babai mengungkapkan, KDS diberikan secara tidak merata kepada masyarakat. Selain itu, penunjukan koordinator lapangan dinilai tidak transparan.

Menurut Babai, berdasarkan hasil temuan di lapangan, para koordinator program KDS merupakan kader-kader PKS.

"Di dalam proses penerapan koordinatornya itu tidak pernah dibicarakan oleh siapa pun, dalam hal ini DPRD Komisi D, kemudian tidak jelas siapa orangnya, bahkan ternyata banyak di lapangan kader-kader PKS," ungkap Babai.

Baca juga: PKS Bantah Program Pemkot Depok Dipolitisasi untuk Kepentingan Partai

Sebelum masalah soal KDS ini, kebijakan Mohammad Idris juga memang telah beberapa kali menuai kontroversi. Berikut daftarnya sebagaimana dilansir dari Tribun Jakarta:

1. Razia LGBT

Pada 2020 lalu, Mohammad Idris pernah jadi sorotan karena disebut mengeluarkan kebijakan untuk merazia Lesbi, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Kota Depok.

Namun, Idris membantah dirinya mengeluarkan kebijakan terkait razia LGBT.

"Sama sekali Pemerintah Kota Depok, Pak Idris dalam hal ini sebagai Wali Kota Depok, belum mengeluarkan kebijakan apapun. Periksa saja, edaran saja belum punya saya," tegasnya kepada wartawan, Kamis (16/1/2020).

Berkembangnya pemberitaan soal kebijakan itu muncul ketika Idris ditanya mengenai kasus Reynhard Sinaga yang merupakan Warga Negara Indonesia ber-KTP Depok.

Baca juga: Korban Reynhard Sinaga: Dia Predator Setan

Dari pertanyaan tersebut, Idris menjelaskan ketika itu bahwa Pemkot Depok sudah memerintahkan Sat Pol PP dan Dinas Kependudukan untuk melakukan tindakan terhadap aktivitas penertiban di tempat-tempat kos dan apartemen.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tim SAR Turunkan Penyelam untuk Cari Dua Bocah yang Terseret Arus Kali Bekasi

Tim SAR Turunkan Penyelam untuk Cari Dua Bocah yang Terseret Arus Kali Bekasi

Megapolitan
Penumpang Sepeda Motor Luka Robek di Kepala Setelah Terjun Bebas dari Flyover Kemayoran

Penumpang Sepeda Motor Luka Robek di Kepala Setelah Terjun Bebas dari Flyover Kemayoran

Megapolitan
Hendak Tawuran di Kawasan GDC Depok, 3 Remaja Ditangkap Tim Patroli Perintis Presisi

Hendak Tawuran di Kawasan GDC Depok, 3 Remaja Ditangkap Tim Patroli Perintis Presisi

Megapolitan
Sepekan Beroperasi, Stasiun BNI Layani 18.622 Penumpang KRL

Sepekan Beroperasi, Stasiun BNI Layani 18.622 Penumpang KRL

Megapolitan
Kelelahan Saat Berenang di Kali Bekasi, Dua Bocah Hilang Terseret Arus

Kelelahan Saat Berenang di Kali Bekasi, Dua Bocah Hilang Terseret Arus

Megapolitan
Hilang Kendali, Pengendara Motor Jatuh dari 'Flyover' Kemayoran

Hilang Kendali, Pengendara Motor Jatuh dari "Flyover" Kemayoran

Megapolitan
UPDATE 7 Agustus 2022: Bertambah 224, Total Kasus Covid-19 di Tangerang Tembus 80.240

UPDATE 7 Agustus 2022: Bertambah 224, Total Kasus Covid-19 di Tangerang Tembus 80.240

Megapolitan
Seorang Santri di Kabupaten Tangerang Tewas, Diduga Dianiaya Temannya

Seorang Santri di Kabupaten Tangerang Tewas, Diduga Dianiaya Temannya

Megapolitan
BPBD DKI: Waspadai Banjir Rob 7-13 Agustus di Pesisir Jakarta

BPBD DKI: Waspadai Banjir Rob 7-13 Agustus di Pesisir Jakarta

Megapolitan
Perjuangan Keluarga Cari Keadilan untuk Akseyna, Surati Kompolnas tapi Lagi-lagi Kecewa

Perjuangan Keluarga Cari Keadilan untuk Akseyna, Surati Kompolnas tapi Lagi-lagi Kecewa

Megapolitan
Tabrak Pembatas 'Flyover' Kemayoran, Pengendara Motor Terjun Bebas hingga Terluka Parah

Tabrak Pembatas "Flyover" Kemayoran, Pengendara Motor Terjun Bebas hingga Terluka Parah

Megapolitan
Kantor Pusatnya Kebakaran, Pegadaian Pastikan Tak Ada Gangguan Pelayanan

Kantor Pusatnya Kebakaran, Pegadaian Pastikan Tak Ada Gangguan Pelayanan

Megapolitan
Pedagang Kopi Keliling Ditabrak Pengendara Mobil di Jakarta Barat

Pedagang Kopi Keliling Ditabrak Pengendara Mobil di Jakarta Barat

Megapolitan
Banjir di Cipulir Sudah Surut, Kini Jalan Sudah Bisa Kembali Dilintasi Kendaraan

Banjir di Cipulir Sudah Surut, Kini Jalan Sudah Bisa Kembali Dilintasi Kendaraan

Megapolitan
UPDATE 7 Agustus 2022: Bertambah 276, Total Kasus Covid-19 di Tangsel Tembus 96.228

UPDATE 7 Agustus 2022: Bertambah 276, Total Kasus Covid-19 di Tangsel Tembus 96.228

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.