Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polemik Program KDS, Anggota DPRD Depok Akan Interpelasi Wali Kota Idris

Kompas.com - 13/05/2022, 15:41 WIB
M Chaerul Halim,
Nursita Sari

Tim Redaksi

DEPOK, KOMPAS.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok akan mengajukan interpelasi kepada Wali Kota Depok Mohammad Idris dan wakilnya, Imam Budi Hartono.

Alasannya, anggota DPRD menyebutkan bahwa pelaksanaan program Kartu Depok Sejahtera (KDS) tidak transparan.

Anggota DPRD dari Fraksi PKB-PSI Babai Suhaimi menyatakan, hak interpelasi akan diajukan pada sidang paripurna berikutnya.

"Alhamdulillah kami sudah siap, kami akan luncurkan (interpelasi) pada saat sidang paripurna yang kemungkinan (digelar) Selasa atau Rabu (pekan depan)," kata Babai saat dikonfirmasi Kompas.com, Jumat (13/5/2022).

Baca juga: Dari KDS hingga Lagu di Lampu Merah, Ini Sederet Kontroversi Wali Kota Depok Mohammad Idris

"Karena interpelasi itu hak bertanya kami kepada wali kota dan wakil wali kota untuk pemerintahan kota," tambahnya.

Babai menuturkan, setidaknya ada beberapa poin yang akan ditanyakan dalam hak interpelasi soal KDS, yakni terkait pemilihan koordinator dan penerima bantuan KDS yang tidak transparan serta kartu KDS yang dinilai dipolitisasi partai penguasa.

"Kemudian bentuk kartu yang sangat identik dengan nilai politis, itu kan contoh, dan banyak hal lagi yang enggak mungkin saya buka sebelum kami laksanakan hak interpelasi," sambung dia.

Baca juga: Mosi Tidak Percaya, Wali Kota Depok Diminta Transparan soal Anggaran Program KDS

Babai berujar, hak interpelasi dilakukan bukan semata-mata untuk menghentikan program yang sudah berjalan lama, melainkan mendorong agar Pemerintah kota Depok bersikap transparan dan adil, terlebih berkaitan dengan bantuan untuk masyarakat.

"Sebab dalam interpelasi ini kami bukan lagi memberhentikan program, tapi kami mendorong agar pemerintah benar-benar transparan, adil memberikan kartu KDS itu," pungkas Babai.

Sebelumnya diberitakan, sebanyak 38 anggota DPRD Kota Depok akan melayangkan mosi tidak percaya kepada Idris.

Puluhan anggota yang melayangkan mosi tidak percaya terdiri dari beberapa fraksi di luar Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Baca juga: Saat Anggota DPRD Depok Layangkan Mosi Tidak Percaya Soal KDS dan Mutasi ASN...

Rinciannya, 10 orang dari Fraksi Gerindra, 10 orang dari Fraksi PDI-P, lima orang dari Fraksi Golkar, empat orang dari Fraksi PAN, lima orang dari Fraksi Demokrat-PPP, dan empat orang dari Fraksi PKB-PSI.

"38 anggota DPRD minus Fraksi PKS menggugat pemerintah dan melakukan mosi tidak percaya," kata Babai Suhaimi saat dikonfirmasi, Selasa (11/5/2022).

Mereka menuduh program pemerintah dan kebijakan Idris dibumbui oleh kepentingan politik dari partai penguasa.

Kebijakan yang dimaksud adalah program KDS dan mutasi aparatur sipil negara (ASN) yang dinilai tidak transparan.

"Kami tidak percaya kepada pemerintah dalam dua hal pelaksanaan program KDS itu sendiri dan mutasi ASN. Jadi ada dua substansi pokok," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KSAL: Setelah Jakarta, Program Pesantren Kilat di Kapal Perang Bakal Digelar di Surabaya dan Makasar

KSAL: Setelah Jakarta, Program Pesantren Kilat di Kapal Perang Bakal Digelar di Surabaya dan Makasar

Megapolitan
Masjid Agung Bogor, Simbol Peradaban yang Dinanti Warga Sejak 7 Tahun Lalu

Masjid Agung Bogor, Simbol Peradaban yang Dinanti Warga Sejak 7 Tahun Lalu

Megapolitan
Duduk Perkara Penganiayaan 4 Warga Sipil oleh Oknum TNI di Depan Polres Jakpus

Duduk Perkara Penganiayaan 4 Warga Sipil oleh Oknum TNI di Depan Polres Jakpus

Megapolitan
45 Orang Jadi Korban Penipuan Jual Beli Mobil Bekas Taksi di Bekasi, Kerugian Capai Rp 3 Miliar

45 Orang Jadi Korban Penipuan Jual Beli Mobil Bekas Taksi di Bekasi, Kerugian Capai Rp 3 Miliar

Megapolitan
Telan Anggaran Rp 113 Miliar, Bima Arya Harap Masjid Agung Bogor Jadi Pusat Perekonomian

Telan Anggaran Rp 113 Miliar, Bima Arya Harap Masjid Agung Bogor Jadi Pusat Perekonomian

Megapolitan
Driver Taksi Online Diduga Berniat Culik dan Rampok Barang Penumpangnya

Driver Taksi Online Diduga Berniat Culik dan Rampok Barang Penumpangnya

Megapolitan
TNI AD Usut Peran Oknum Personelnya yang Aniaya 4 Warga Sipil di Jakpus

TNI AD Usut Peran Oknum Personelnya yang Aniaya 4 Warga Sipil di Jakpus

Megapolitan
Polisi Temukan Dua Luka di Kepala Wanita yang Tewas Bersimbah Darah di Bogor

Polisi Temukan Dua Luka di Kepala Wanita yang Tewas Bersimbah Darah di Bogor

Megapolitan
Pembunuh Wanita di Bogor Ternyata Suaminya Sendiri

Pembunuh Wanita di Bogor Ternyata Suaminya Sendiri

Megapolitan
Diduga Korban Pembunuhan, Wanita di Bogor Ditemukan Tewas Bersimbah Darah

Diduga Korban Pembunuhan, Wanita di Bogor Ditemukan Tewas Bersimbah Darah

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Polisi Hentikan Kasus Aiman Witjaksono | Pengakuan Sopir Truk yang Tabrakan di GT Halim Utama

[POPULER JABODETABEK] Polisi Hentikan Kasus Aiman Witjaksono | Pengakuan Sopir Truk yang Tabrakan di GT Halim Utama

Megapolitan
Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Jumat 29 Maret 2024, dan Besok: Tengah Malam ini Cerah Berawan

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Jumat 29 Maret 2024, dan Besok: Tengah Malam ini Cerah Berawan

Megapolitan
Tarif Tol Jakarta-Pekalongan untuk Mudik 2024

Tarif Tol Jakarta-Pekalongan untuk Mudik 2024

Megapolitan
Jadwal Imsak di Tangerang 29 Maret 2024

Jadwal Imsak di Tangerang 29 Maret 2024

Megapolitan
Jadwal Imsak di Wilayah Bekasi, 29 Maret 2024

Jadwal Imsak di Wilayah Bekasi, 29 Maret 2024

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com