Bantah Program KDS Tak Tepat Sasaran, Wakil Wali Kota Depok: Data Diverifikasi Ulang

Kompas.com - 15/05/2022, 12:26 WIB
Wakil Walikota Depok Imam Budi Hartono saat dimintai keterangan di Ruang Wakil Walikota Depok, Kamis (6/1/2022). M Chaerul HalimWakil Walikota Depok Imam Budi Hartono saat dimintai keterangan di Ruang Wakil Walikota Depok, Kamis (6/1/2022).
Penulis Joy Andre
|

 

DEPOK, KOMPAS.com - Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono membantah bahwa penyaluran program bantuan sosial Kartu Depok Sejahtera (KDS) tidak tepat sasaran dan tumpang tindih.

Menurut dia, penerima program KDS merupakan warga prasejahtera yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteran Sosial (DTKS) dan melalui verifikasi berdasarkan parameter kemiskinan Kota Depok.

“Jadi, tidak ada double bantuan, DTKS tersebut diverifikasi ulang untuk memastikan layak atau tidak layak menerima bantuan, jika tidak layak KDS bisa dicabut,” ujar Imam, dikutip dari laman resmi Pemerintah Kota Depok, Minggu (15/5/2022).

Baca juga: Mosi Tidak Percaya, Wali Kota Depok Diminta Transparan soal Anggaran Program KDS

Imam mengatakan, penerima KDS itu diprioritaskan bagi warga miskin di DTKS yang belum atau tidak mendapatkan bantuan dari pusat maupun provinsi. Kemudian, penerima KDS juga harus merupakan warga miskin ber-KTP Depok.

Selain itu, calon penerima KDS yang belum terdaftar juga akan diusulkan masuk dalam DTKS agar bisa mendapatkan akses bantuan pemerintah pusat maupun daerah, termasuk KDS.

“KDS adalah program tambahan dan pelengkap bagi warga miskin yang belum mendapatkan bantuan apa pun, penerima KDS juga tidak tumpang tindih dengan penerima bantuan pusat lainnya. Seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bantuan Sosial Pangan (BSP),” tutur dia.

Adapun program KDS tengah menjadi soroton sejumlah anggota DPRD Kota Depok. Menurut mereka, penyaluran program tersebut tidak transparan dan sarat kepentingan politik partai penguasa, yakni Partai Keadilan Sejahtara (PKS).

Selain itu, anggota DPRD juga mempersoalkan soal mutasi aparatur sipil negara (ASN).

"Kami tidak percaya kepada pemerintah dalam dua hal pelaksanaan program KDS itu sendiri dan mutasi ASN. Jadi ada dua substansi pokok," ujar anggota DPRD dari Fraksi PKB-PSI Babai Suhaimi, saat dikonfirmasi, Selasa (11/5/2022).

Baca juga: Wakil Wali Kota Depok Bantah Politisasi Program KDS untuk Kepentingan PKS

Lantas, 38 anggota DPRD Kota Depok melayangkan mosi tidak percaya kepada Wali Kota Depok Mohammad Idris.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anies Dijadwalkan Tiba di Jakarta Rabu Besok Usai Kunjungan ke 3 Negara Eropa

Anies Dijadwalkan Tiba di Jakarta Rabu Besok Usai Kunjungan ke 3 Negara Eropa

Megapolitan
Bapak dan Anak Lakukan Percobaan Pembegalan di Teluk Naga, Seorang Ibu Muda Dibacok

Bapak dan Anak Lakukan Percobaan Pembegalan di Teluk Naga, Seorang Ibu Muda Dibacok

Megapolitan
Wagub Sebut Rusun Kampung Bayam Akan Diisi Warga Sekitar serta Mereka yang Terdampak Normalisasi Sungai

Wagub Sebut Rusun Kampung Bayam Akan Diisi Warga Sekitar serta Mereka yang Terdampak Normalisasi Sungai

Megapolitan
Jadi Saksi Kasus Mafia Tanah, Nirina Zubir Harap Eks ART Divonis Seberat-beratnya

Jadi Saksi Kasus Mafia Tanah, Nirina Zubir Harap Eks ART Divonis Seberat-beratnya

Megapolitan
Volume Angkutan Kargo Bandara Naungan AP II Capai 41.500 Ton Selama Periode Lebaran 2022

Volume Angkutan Kargo Bandara Naungan AP II Capai 41.500 Ton Selama Periode Lebaran 2022

Megapolitan
Sosialisasi Pencegahan Hepatitis Akut, Pemkot Jakpus Libatkan Kader Dasawisma

Sosialisasi Pencegahan Hepatitis Akut, Pemkot Jakpus Libatkan Kader Dasawisma

Megapolitan
Antisipasi Kekeringan, BPBD DKI Imbau Masyarakat untuk Hemat Air dan Tampung Air Hujan

Antisipasi Kekeringan, BPBD DKI Imbau Masyarakat untuk Hemat Air dan Tampung Air Hujan

Megapolitan
Mulai Malam Ini Pelintasan Rel Kereta Jalan Dewi Sartika Depok Ditutup, Ada Pembangunan 'Underpass'

Mulai Malam Ini Pelintasan Rel Kereta Jalan Dewi Sartika Depok Ditutup, Ada Pembangunan "Underpass"

Megapolitan
Dugaan Kasus Permainan Mafia Tanah yang Dialami Nirina Zubir...

Dugaan Kasus Permainan Mafia Tanah yang Dialami Nirina Zubir...

Megapolitan
Datangi PN Jakarta Barat Terkait Perkara Mafia Tanah, Nirina Zubir: Akhirnya Masuk Persidangan

Datangi PN Jakarta Barat Terkait Perkara Mafia Tanah, Nirina Zubir: Akhirnya Masuk Persidangan

Megapolitan
Kapolda Metro Fadil Imran Bisa Berpeluang Jadi Pj Gubernur DKI Setelah Anies Lengser

Kapolda Metro Fadil Imran Bisa Berpeluang Jadi Pj Gubernur DKI Setelah Anies Lengser

Megapolitan
Dinkes DKI: 3.792.426 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Ketiga

Dinkes DKI: 3.792.426 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Ketiga

Megapolitan
Sidang Kasus Kebakaran Lapas Kelas I Tangerang Kembali Digelar Selasa Siang

Sidang Kasus Kebakaran Lapas Kelas I Tangerang Kembali Digelar Selasa Siang

Megapolitan
Taufik Gerindra: Kita Aminkan supaya Airin Jadi Gubernur DKI 2024

Taufik Gerindra: Kita Aminkan supaya Airin Jadi Gubernur DKI 2024

Megapolitan
Libur Hari Raya Waisak, 38.000 Pengunjung Padati Ancol

Libur Hari Raya Waisak, 38.000 Pengunjung Padati Ancol

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.