Politisi PDI-P Kritik Pemprov DKI yang Tak Gelar Operasi Yustisi Setelah Lebaran

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PD-P Hardiyanto Kenneth, mengkritik kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang memperbolehkan semua pendatang untuk bermukim dan mencari pekerjaan di ibu kota.

"Memang Jakarta sebagai kota besar yang terbuka untuk seluruh rakyat Indonesia. Tapi, tetap harus dilakukan pendataan dan operasi yustisi, harus di data orang-orang baru yang masuk ke Jakarta agar jelas," kata Kenneth, dikutip dari TribunJakarta.com, Minggu (15/5/2022).

Menurut Kenneth, kebijakan tersebut sangat berbahaya dan sarat kepentingan politik. Ia mengatakan warga pendatang baru di Jakarta tetap harus memiliki keterampilan khusus agar bisa bersaing di ibu kota.

Baca juga: Tak Ada Operasi Yustisi untuk Pendatang Baru, Pemprov DKI: Jakarta untuk Semua

Hal ini dirasa penting agar tidak melahirkan masalah sosial baru. Mereka yang tidak memiliki keterampilan khusus dikhawatirkan akan menjadi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan pelaku kriminalitas.

"Persaingan di Jakarta sangat ketat, masyarakat yang mau datang ke Jakarta harus memahami hal ini, harus mempunyai modal keahlian," kata dia.

Menurut Kenneth, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Jakarta merupakan salah satu yang terbesar di Indonesia. Namun hingga saat ini kata dia, Pemerintah Provinsi DKI belum bisa mengentaskan angka kemiskinan.

"Saat ini Kota Jakarta yang mempunyai APBD terbesar di Indonesia saja belum bisa mengentaskan angka kemiskinan dan gizi buruk masih menjadi momok yang membelenggu Jakarta," ujarnya.

Baca juga: Arus Mudik-Balik Lebaran 2022, Tak Ada Lonjakan Pemudik Lintasi Jalan Arteri di Jakarta Barat

Saat ini, sambung Kenneth, berdasarkan laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta, angka kemiskinan di kawasan Ibu Kota mencapai 498.000 orang pada periode September 2021.

Hal itu mengutip laporan BPS Provinsi DKI Jakarta, pada Selasa (18/1/2022). Adapun persentase angka kemiskinan jika dihitung pada tahun ini dibandingkan periode tahun lalu mengalami kenaikan dari 496.000 pada September 2020 menjadi 498.000 orang pada September 2021.

Lalu jumlah PMKS di DKI Jakarta tercatat sebanyak 2.169 orang pada 2020. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.003 orang berstatus sebagai gelandangan.

"Jangan sampai angka kemiskinan kembali melonjak di Jakarta, kemudian membuat angka PMKS pun semakin tinggi."

Sebelumnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan tidak ada operasi yustisi bagi pendatang baru di Ibu Kota.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta Budi Awaludin menegaskan, Jakarta sebagai ibu kota negara terbuka untuk seluruh masyarakat Indonesia.

"Tidak ada operasi yustisi untuk para pendatang ke Jakarta, karena Jakarta milik semua, milik seluruh warga negara Indonesia, siapa aja bisa bekerja di Jakarta," katanya saat dihubungi, Rabu (4/5/2022).

Anak buah Gubernur Anies ini hanya mengimbau para pendatang untuk melaporkan kedatangannya ke pengurus rukun tetangga (RT) setempat. Pemprov DKI pun sudah menyiapkan aplikasi agar para pendatang bisa melapor dengan mudah.

"Kami siapkan aplikasi data warga bagi pendatang baru yang datang ke Jakarta bisa melapor ke RT dan pak RT akan menginput dalam aplikasi data warga," katanya.

Artikel ini telah tayang di TribunJakarta.com dengan judul Anggota DPRD DKI Kenneth Minta Pemprov Gelar Operasi Yustisi untuk Mendata Warga Pendatang Baru