Siang Ini, Buruh dan Mahasiswa Demo "24 Tahun Reformasi Mati" di Kawasan Patung Kuda

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah elemen mahasiswa dan buruh bakal menggelar demonstrasi di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Sabtu (21/5/2022).

Aksi dalam memperingati 24 tahun reformasi ini bakal diikuti beberapa organisasi buruh, seperti Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI).

Kemudian, juga diikuti beberapa organisasi mahasiswa, yakni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jakarta Selatan, GMNI Jakarta Pusat, GMNI Sukabumi, GMNI Papua.

Baca juga: Uniknya Warung Kerek di Jaksel, Bermodal Ember dan Tali untuk Angkut Makanan Seberangi Sungai

Kemudian, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Universitas Nasional (Unas), PMII Universitas Satyagama, Pembaharu Jakarta, Petisi Rakyat Papua (PRP), dan Serikat Demokratik Mahasiswa Nasional (SDMN).

Dalam aksi ini, mereka mengusung tema "24 Tahun Reformasi Mati".

Sebab, sejak rezim Presiden Soeharto hingga Presiden Joko Widodo (Jokowi), pemerintah dinilai terus menunjukkan wataknya yang anti-rakyat.

"Dari rezim ke rezim sejak 1998 hingga saat ini di bawah kekuasaan rezim Jokowi, pemerintah terus menunjukan wataknya yang anti rakyat, semakin menindas dan memerosotkan penghidupan seluruh buruh dan rakyat Indonesia, belenggu terhadap ruang demokrasi semakin besar," bunyi keterangan tertulis perwakilan massa, dikutip dari Tribunnews.com, Sabtu.

Baca juga: Mau ke Car Free Day Besok? Ini Segala Hal yang Perlu Diketahui

Adapun beberapa poin tuntutan mereka sebagai berikut:

1. Cabut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (In-konstitusional) dan seluruh regulasi/peraturan turunannya.

2. Hentikan Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (RUU PPP), sebagai akal bulus, tipu-tipu Pemerintah dan DPR-RI untuk meloloskan Omnibus Law Cipta Kerja (UU Nomor 11 tahun 2020) lepas dari status In-konstitusional.

3. Hentikan politik upah murah dan perampasan upah. Perbaiki upah kaum buruh dan Berlakukan Segera Sistem Upah Minimum Nasional (UMN).

4. Hapuskan Pengenanan Pajak Penghasilan (PPH21) bagi buruh. Berikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi semua kaum buruh, Bantuan Tunai Langsung (BLT) bagi kaum tani dan seluruh rakyat Indonesia yang layak dan cukup, tanpa syarat, tidak diskriminasi adil-merata.

5. Hentikan PHK, berikan jaminan kepastian kerja bukan jaminan kehilangan pekerjaan, hapuskan sistem kerja kontrak jangka pendek dan outsourcing.

6. Berikan jaminan sosial sejati bagi seluruh rakyat indonesia, gratis tanpa mengutip iuran dari rakyat.

7. Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 190 tahun 2019 tentang Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja.

8. Tolak land bank, hapuskan peribaaan, perbaiki segera upah buruh tani, beri kaum tani penggarap bagi hasil yang adil, sediakan bibit, alat pertanian, obat pertanian, pupuk yang banyak dan murah, serta hapus semua pajak atas seluruh komoditas kaum tani.

9. Turunkan harga minyak goreng dan bahan pokok rakyat lainnya serta berikan jaminan kepastian ketersedian pasokannya bagi seluruh rakyat.

10. Batalkan kenaikan harga BBM Pertamax, PPN 11 % , Tarif Toll, Dan rencana kenaikan harga gas LPG 3 Kg.

11. Hentikan liberalisasi, komersialisasi dan privatiasi pendidikan, kesehatan dan pasilitas publik lainnya. Sediakan dan berikan sistem pendidikan, kesehatan, dan perawatan ibu dan anak-anak yang lebih baik di Pedesaan.

12. Hentikan Overcharging dan Berikan Perlindungan sejati bagi buruh migran Indonesia dan keluarganya.

13. Hentikan monopili dan perampasan tanah serta penggusuran pemukiman rakyat. Berikan pengakuan sungguh-sungguh pada suku Bangsa minoritas di pedalaman untuk menguasai dan mengolah tanah leluhurnya sendiri tanpa syarat apapun.

14. Hentikan berbagai bentuk intimidasi, kekerasan, penangkapan semena-mena, kriminalisasi, dan pemenjaraan rakyat, serta hentikan perampokan, eksploitasi SDA di seluruh wilayah Indonesia termasuk di tanah Papua.

15. Hentikan hutang dan bantuan luar negeri yang hanya memberi beban dan pengurangan pendapatan rakyat, serta lahirnya proyek-proyek nasional yang tak berguna bagi rakyat.

16. Tolak Otonomi Khusus (Otsus) Jilid 2 Tanah Papua.

17. Jalankan reforma agraria sejati dan bangun industri nasional.