Polisi Pastikan Demo Buruh di Patung Kuda Berjalan Tertib

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan memastikan bahwa aksi unjuk rasa beberapa elemen buruh yang digelar di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Sabtu (21/5/2022) berjalan tertib.

Dia mengatakan, aksi unjuk rasa tersebut digelar masih berkaitan dengan peringatan May Day pada 1 Mei lalu.

"Demo hari ini masih kaitannya dengan May Day yang dilakukan oleh elemen buruh, berjalan dengan tertib," ujar Zulpan di lokasi.

Zulpan mengapresiasi para peserta aksi demontrasi berjumlah 1.500 orang yang merupakan gabungan dari berbagai elemen buruh, yakni Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) itu.

Baca juga: Polda Metro Jaya Pastikan Oknum Polisi yang Lepaskan Tembakan di Kompleks Polri Ragunan Sudah Diamankan

Mereka dinilai telah menjaga kedamaian aksi hingga akhir yang terus dikawal oleh pihak kepolisian sejak awal.

Zulpan juga memastikan tidak ada penyusup dari massa peserta aksi.

"Tidak ada (penyusup), dari peserta aksi sekitar 1.500 ini berjalan tertib. Kami saksikan mereka mengikuti ketentuan yang ada sesuai UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang batasan waktu penyampaian pendapat di muka umum", kata dia.

Selain itu, Zulpan juga mengatakan bahwa aksi demonstrasi berlangsung hanya di satu titik, yakni di Patung Kuda.

Sebelumnya, diinformasikan pula bahwa aksi unjuk rasa juga digelar di depan Gedung DPR/MPR.

Sebelumnya, para pengunjuk rasa memaparkan sejumlah tuntutan untuk pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin.

Ketua Konfederasi KASBI Nining Elitos mengatakan, aksi digelar karena bangsa dan rakyat Indonesia dinilainya semakin tidak baik-baik saja.

Baca juga: Demo Buruh di Patung Kuda Selesai, Massa Mulai Membubarkan Diri

"Dalam aksi ini kami menuntut, cabut Omnibuslaw beserta turunannya, hentikan pembahasan revisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, hentikan tindakan represivitas kriminalisasi," kata Nining di lokasi.

Selain itu, pihaknya juga menuntut agar pemerintah menurunkan harga berbagai kebutuhan.

Mulai dari bahan bakar minyak (BBM), tarif dasar listrik, LPG, sembako, hingga tarif tol.

"Karena imbas dari kenaikan ini dalam dua tahun terkahir upah buruh tidak dinaikan dan buruh tercekik. Itulah yang menjadi tuntutan utama kami," kata dia.

Di samping itu, pihaknya juga ingin agar pemerintah menghentikan segala tindakan pergusuran dan perampasan tanah rakyat atas nama investasi pembangunan.

Sebab hal tersebut dinilainya malah berdampak pada hilangnya ekonomi rakyat itu sendiri secara berkepanjangan.

"Mau tidak mau ketika rakyat kehilangan tanahnya, mereka bermigrasi dan menjadi buruh kontrak alih daya magang dan tidak memilki kepastian kerja," kata dia.

"Sehingga kami juga mendorong agar hapus sistem kerja kontrak alih daya dan outsourcing dan menuntut tentang pendidikan yang gratis dan ilmiah untuk rakyat," lanjut Nining.

Para buruh juga menuntut ruang demokrasi untuk rakyat, mengadili dan menangkap para koruptor, serta menyita aset-asetnya untuk kepentingan rakyat.

Adapun aksi tersebut diikuti oleh gerakan buruh bersama rakyat yang terdiri dari kaum buruh petani, mahasiswa miskin kota, serta mahasiswa dan pelajar.