Cerita Anies soal Kerja Keras demi Meraih Opini WTP Membudaya di Pemprov DKI Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menceritakan kerja keras jajaran Pemprov DKI Jakarta menjadikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jakarta sebagai budaya yang harus dipelihara.

Kata Anies, saat awal menjabat sebagai gubernur, banyak pekerjaan rumah yang harus dia selesaikan agar Pemprov DKI Jakarta berhasil mendapatkan opini WTP.

"Bagaimana ini menjadi sebuah kebiasaan, pertama kami kerja luar biasa keras ketika awal tahun 2018, itu pertama kali (mendapatkan opini WTP)," kata Anies saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (31/5/2021).

Baca juga: 5 Kali Berturut-turut, Pemprov DKI Jakarta Kembali Raih Opini WTP dari BPK

Anies berujar, pengalamannya memperbaiki sistem pengelolaan keuangan pada masa transisi kepemimpinan kemudian dia pelajari dengan baik.

"Kemudian dari situ kami belajar, di tahun 2019 mulai kami lebih efisien, sampai sekarang juga begitu," ujar Anies.

Kerja keras pada tahun pertama dan efisiensi yang berhasil diterapkan pada 2019, kata dia, terus dilanjutkan.

Baca juga: Pemprov DKI Raih WTP 5 Kali Berturut-turut, Anies: Hasil Kerja Kolektif untuk Masyarakat

Anies kemudian memberlakukan kebiasaan pengelolaan keuangan sesuai aturan yang ditetapkan dan budaya tersebut mulai terbiasa dilakukan oleh seluruh jajaran Pemprov DKI.

"Proses ini sekarang sudah menginstitusi, sudah ada kebiasaan-kebiasaan yang terbentuk selama lima tahun ini, dan kebiasaan-kebiasaan yang terbentuk inilah insya Allah nanti bisa dipertahankan," imbuh Anies.

Sebagai informasi, Pemprov DKI Jakarta kembali meraih opini WTP dari BPK dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) tahun anggaran 2021.

Opini WTP diraih Pemprov DKI Jakarta secara berturut-turut sejak 2017. Predikat tertinggi dalam pemeriksaan BPK itu terus diraih Pemprov DKI pada 2018, 2019, 2020, dan 2021.

Baca juga: Unggah Gambar Sirkuit Formula E Jakarta, Anies: Sampai Jumpa 4 Juni 2022

Dikutip dari situs web bpk.go.id, berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004, terdapat empat jenis opini yang diberikan oleh BPK RI atas pemeriksaan laporan keuangan pemerintah:

1. Opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atau unqualified opinion: menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

2. Opini wajar dengan pengecualian (WDP) atau qualified opinion: menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.

3. Opini tidak wajar atau adversed opinion: menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

4. Pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion) atau tidak memberikan pendapat (TMP): menyatakan bahwa auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan apabila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini.