Kompas.com - 06/06/2022, 17:30 WIB
Penulis Larissa Huda
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana menjadika Stasiun Manggarai menjadi stasiun sentral memang masih banyak menyisakan persoalan. Meski begitu, rencana itu masih mungkin dijalankan asalkan pemerintah pusat turut melibatkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Terlebih, mayoritas masyarakat dari Bogor, Depok, Tangerang yang memanfaatkan kereta rel listrik (KRL) commuter line bekerja di Jakarta.

Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno berujar keterlibatan Pemprov DKI Jakarta dapat dilakukan dengan membuka lahan. Menurut dia, saat ini banyak lahan dimanfaatkan warga setempat sebagai tempat hunian di sekitar Manggarai.

Baca juga: Manggarai Bakal Jadi Stasiun Sentral, Mungkinkah?

"Koordinasi harus dengan Kementerian Perhubungan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT Kereta Api Indonesia, Pemprov DKI Jakarta untuk merangkul masyarakat sekitar," tutur ujar Djoko dikutip keterangannya, Senin (6/6/2022).

Djoko menuturkan pengembangan Stasiun Manggarai masih memungkinkan untuk dilakukan pada 5-10 tahun mendatang. Pasalnya, saat ini masih ada Balai Yasa di Manggarai yang bisa digeser atau dipindahkan untuk kemudian lahannya dikembangkan sebagai stasiun. Bahkan, pengembangan Transit Oriented Development (TOD) juga dinilai masih memungkinkan untuk dibangun di sekitar Stasiun Manggarai.

"Untuk menjadi stasiun besar dengan melayani antar kota, Stasiun Manggarai perlu daya dukung lingkungan seperti parkir. Sementara, banyak lahan di sekitar Manggarai yang dipakai warga," ujar Djoko yang juga merupakan akademikus program studi teknik sipil Unika Soegijapranata.

Baca juga: Stasiun Manggarai Dinilai Masih Kantongi Persoalan Bottleneck Kereta

Selain penertiban lahan, Djoko mengatakan penyediaan pemukiman untuk mengganti hunian yang ditertibkan juga butuh waktu. Artinya, pemerintah harus warga harus menyediakan permukiman terlebih dulu. Meskipun penertiban lahan memang bukan tanggung jawab Pemprov DKI Jakarta, Djoko menilai urusan penertiban ini berkaitan dengan warga ibu kota.

Djoko menilai setelah stasiun pusat terealisasi, Pemprov sebetulnya juga bisa mendapat keuntungan, salah satunya memiliki bangunan stasiun yang megah dan luas. Untuk itu, persoalan lahan ini penting untuk disikapi serius karena berpengaruh pada daya dukung operasional Stasiun Manggarai itu sendiri.

"Untuk menjadi stasiun besar, paling tidak Stasiun Manggarai memiliki lahan parkir seluas Stasiun Gambir. Selain itu juga ada layanan bus bandara dan bus Damri ke Lampung," kata Djoko.

Di sisi lain, Djoko menekankan perlu kerja ekstra untuk mengatur arus penumpang yang begitu berjubel di saat jam sibuk dan semua ingin cepat. Namun, kata dia, perubahan harus tetap berlangsung. Tidak hanya penumpang yang melakukan penyesuaian, masinis KRL pun turut melakukan penyesuaian dengan adanya perubahan seperti sekarang ini.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.