JAKARTA, KOMPAS.com- Ketua Bidang Kepemudaan Dewan Pimpinan Pusat Pejuang Bravo Lima (DPP PBL) Kevin Haikal menyatakan mendukung proses hukum terhadap Ali Fanser Marasabessy, anggota PBL yang terlibat dalam kasus penganiayaan.
Kevin mengatakan, sikap DPP PBL sangat tegas dalam menyikapi pelanggaran hukum, termasuk kekerasan dan main hakim sendiri.
"DPP PBL mendukung penuh proses hukum atas pelanggaran tersebut, agar siapapun pelaku pelanggaran mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum," kata Kevin Haikal dalam keterangan tertulisnya kepada Kompas.com, Senin (6/6/2022).
"DPP PBL tidak mentolerir aksi kekerasan dalam bentuk apapun," sambungnya.
Baca juga: Saat Ketua Pemuda Pejuang Bravo 5 Terlibat Kasus Pemukulan Anak Politisi PDI-P di Tol Jakarta...
Aksi penganiayaan yang melibatkan Ketua Pemuda PBL Ali Fanser Marasabessy itu terjadi di ruas jalan Tol Dalam Kota, dekat gerbang Tol Tebet arah Cawang, Jakarta Timur, Sabtu (4/6/2022).
Dalam video yang viral di media sosial, tampak Ali Fanser Marasabessy hanya menonton saat anaknya berinisial FM melakukan pemukulan terhadap korban.
Adapun korban diketahui adalah Justin Frederick, anak anggota DPR Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Indah Kurnia.
Kevin pun menegaskan, apa yang terjadi pada insiden di tol itu, tidak ada kaitan maupun sangkut pautnya dengan organisasi DPP PBL.
"Keberadaan saudara AF, dan FM dalam kejadian ini sebagai seorang personal dan tidak ada kaitannya dengan kegiatan DPP PBL, maka yang bersangkutan harus bertanggung jawab secara personal dalam menjalani konsekuensi dari tindakan pribadinya tersebut," kata Kevin.
Baca juga: Kronologi Penganiayaan Anak Anggota DPR di Tol, Pelaku Ngebut lalu Serempet dan Adang Mobil Korban
Kevin menambahkan, sebagai organisasi, DPP PBL menjunjung tinggi supremasi hukum karena didirikan oleh tokoh-tokoh nasional yang sangat menghormati nilai-nilai hak asasi manusia (HAM).
Oleh karena itu, ia akan mendorong agar DPP PBL menyiapkan sanksi tegas sesuai AD/ART organisasi terhadap anggota yang melakukan pelanggaran.
"Terlebih karena kasus tersebut telah mencoreng nama baik organisasi dan tokoh pendiri DPP PBL," ujarnya.
Ormas Pejuang Bravo Lima mulanya bernama Bravo 5, kelompok purnawirawan TNI yang dibentuk untuk mendukung Joko Widodo dalam Pemilihan Presiden 2014.
Inisiatornya adalah Letjen (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan, yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi.
Baca juga: Mengenal Bravo 5, Kelompok Pendukung Jokowi yang Diinisiasi Luhut
Tim relawan itu kemudian vakum setelah pasangan Jokowi-Jusuf Kalla memenangkan pilpres 2014.