Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Massa Mengaku FPI dan Beratribut HTI Deklarasi Dukung Anies, Benarkah Ada Gerakan Intelijen Dibaliknya?

Kompas.com - 09/06/2022, 16:35 WIB
Editor Ihsanuddin

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam waktu berdekatan, dua kelompok massa mendeklarasikan dukungannya kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk maju dalam pemilihan presiden 2024 mendatang.

Deklarasi pertama dilakukan oleh kelompok yang mengatasnamakan Front Persaudaraan Islam (FPI) Reborn.

Sementara itu, deklarasi kedua dilakukan oleh kelompok yang memasang atribut mirip bendera Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Dukungan dari dua kelompok itu justru dicurigai sebagai kampanye hitam untuk menjegal Anies karena FPI dan HTI saat ini sama-sama sudah dinyatakan sebagai organisasi terlarang. 

Bahkan dicurigai ada gerakan intelijen untuk menjatuhkan Anies. 

FPI Palsu

Pada Senin (6/6/2022), sejumlah orang yang mengatasnamakan FPI Reborn mendeklarasikan dukungan kepada Anies untuk maju pada Pilpres 2024 di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat.

Aksi tersebut pun ramai diperbincangkan di media sosial. Sejumlah foto memperlihatkan sekelompok orang mengenakan baju serba putih dan membawa bendera putih besar dengan tulisan FPI berwarna hijau.

Baca juga: FPI Reborn Deklarasi Dukung Anies di Pilpres 2024, Front Persaudaraan Islam: Aksi Palsu

Adapun FPI atau Front Pembela Islam sebenarnya sudah dibubarkan oleh pemerintah dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang pada Desember 2020 lalu. 

Setelahnya, pentolan dari organisasi massa itu membentuk organisasi baru bernama Front Persaudaraan Islam yang juga disingkat FPI. 

 

Dewan Pimpinan Pusat Front Persaudaraan Islam pun membantah aksi yang mengatasnamakan FPI Reborn tersebut.

Ketua Umum DPP FPI Muhmmad Alattas menyebutkan, ada gerakan intelijen yang sangat berbahaya menggerakkan massa tidak dikenal dengan menggunakan nama FPI untuk mendeklarasikan Anies.

"Beberapa hari sebelumnya, mereka lewat medsos (media sosial) telah menyebarkan undangan aksi tersebut dengan kop surat FPI yang dipalsukan," ujar Alattas dikutip dari keterangan resmi, Senin.

Baca juga: FPI Reborn Tak Terdaftar di Kemenkumham

 

Menurut Alattas, surat itu dipalsukan tanpa dibubuhkan tanda tangan maupun stempel dengan mengatasnamakan M Fahril sebagai koordinator aksi.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hilang 2 Pekan, Jasad Anak Panti Asuhan yang Tenggelam di Kali Ciliwung Akhirnya Ditemukan

Hilang 2 Pekan, Jasad Anak Panti Asuhan yang Tenggelam di Kali Ciliwung Akhirnya Ditemukan

Megapolitan
Adakah yang Diuntungkan dari Kebijakan Jalan Berbayar di Jakarta?

Adakah yang Diuntungkan dari Kebijakan Jalan Berbayar di Jakarta?

Megapolitan
Mahasiswa UI Tewas Ditabrak Pensiunan Polisi, Dijadikan Tersangka hingga Disebut Lalai

Mahasiswa UI Tewas Ditabrak Pensiunan Polisi, Dijadikan Tersangka hingga Disebut Lalai

Megapolitan
Tak Terima Bakal Dipecat Usai Jadi Tersangka, Bripka HK Laporkan Balik Istrinya Terkait Perzinaan

Tak Terima Bakal Dipecat Usai Jadi Tersangka, Bripka HK Laporkan Balik Istrinya Terkait Perzinaan

Megapolitan
Kegetiran Orangtua Mendapati Anaknya Jadi Tersangka Usai Jadi Korban Tabrak Lari

Kegetiran Orangtua Mendapati Anaknya Jadi Tersangka Usai Jadi Korban Tabrak Lari

Megapolitan
Krisis Air Bersih di Kampung Apung Muara Baru, Warga: Bisa 3 Hari Enggak Mandi

Krisis Air Bersih di Kampung Apung Muara Baru, Warga: Bisa 3 Hari Enggak Mandi

Megapolitan
Keluarga Hasya: Pensiunan Polri Tak Menolong Saat Korban Sekarat

Keluarga Hasya: Pensiunan Polri Tak Menolong Saat Korban Sekarat

Megapolitan
Pakar Hukum: Kalau Polisi Mau Hentikan Kasus Mahasiswa UI Tewas Ditabrak Pensiunan Polri, Jangan Korban Mati Jadi Alasan

Pakar Hukum: Kalau Polisi Mau Hentikan Kasus Mahasiswa UI Tewas Ditabrak Pensiunan Polri, Jangan Korban Mati Jadi Alasan

Megapolitan
Sebelum Hasya Dijadikan Tersangka, Polisi Sempat Paksa Keluarga untuk Berdamai

Sebelum Hasya Dijadikan Tersangka, Polisi Sempat Paksa Keluarga untuk Berdamai

Megapolitan
Mahasiswa UI Tewas Ditabrak Pensiunan Polri Jadi Tersangka, Pakar Hukum: Kontradiktif dan Tidak Tepat!

Mahasiswa UI Tewas Ditabrak Pensiunan Polri Jadi Tersangka, Pakar Hukum: Kontradiktif dan Tidak Tepat!

Megapolitan
Cara Daftar Paspor Online 2023

Cara Daftar Paspor Online 2023

Megapolitan
Kereta Terakhir dari Tanah Abang ke Bekasi 2023

Kereta Terakhir dari Tanah Abang ke Bekasi 2023

Megapolitan
Cara ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Naik Kereta dan Transjakarta

Cara ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Naik Kereta dan Transjakarta

Megapolitan
Kereta Terakhir dari Bogor ke Manggarai 2023

Kereta Terakhir dari Bogor ke Manggarai 2023

Megapolitan
Kereta Terakhir dari Serpong ke Tanah Abang 2023

Kereta Terakhir dari Serpong ke Tanah Abang 2023

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.