Massa Mengaku FPI dan Beratribut HTI Deklarasi Dukung Anies, Benarkah Ada Gerakan Intelijen Dibaliknya?

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam waktu berdekatan, dua kelompok massa mendeklarasikan dukungannya kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk maju dalam pemilihan presiden 2024 mendatang.

Deklarasi pertama dilakukan oleh kelompok yang mengatasnamakan Front Persaudaraan Islam (FPI) Reborn.

Sementara itu, deklarasi kedua dilakukan oleh kelompok yang memasang atribut mirip bendera Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Dukungan dari dua kelompok itu justru dicurigai sebagai kampanye hitam untuk menjegal Anies karena FPI dan HTI saat ini sama-sama sudah dinyatakan sebagai organisasi terlarang. 

Bahkan dicurigai ada gerakan intelijen untuk menjatuhkan Anies. 

FPI Palsu

Pada Senin (6/6/2022), sejumlah orang yang mengatasnamakan FPI Reborn mendeklarasikan dukungan kepada Anies untuk maju pada Pilpres 2024 di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat.

Aksi tersebut pun ramai diperbincangkan di media sosial. Sejumlah foto memperlihatkan sekelompok orang mengenakan baju serba putih dan membawa bendera putih besar dengan tulisan FPI berwarna hijau.

Baca juga: FPI Reborn Deklarasi Dukung Anies di Pilpres 2024, Front Persaudaraan Islam: Aksi Palsu

Adapun FPI atau Front Pembela Islam sebenarnya sudah dibubarkan oleh pemerintah dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang pada Desember 2020 lalu. 

Setelahnya, pentolan dari organisasi massa itu membentuk organisasi baru bernama Front Persaudaraan Islam yang juga disingkat FPI. 

Dewan Pimpinan Pusat Front Persaudaraan Islam pun membantah aksi yang mengatasnamakan FPI Reborn tersebut.

Ketua Umum DPP FPI Muhmmad Alattas menyebutkan, ada gerakan intelijen yang sangat berbahaya menggerakkan massa tidak dikenal dengan menggunakan nama FPI untuk mendeklarasikan Anies.

"Beberapa hari sebelumnya, mereka lewat medsos (media sosial) telah menyebarkan undangan aksi tersebut dengan kop surat FPI yang dipalsukan," ujar Alattas dikutip dari keterangan resmi, Senin.

Baca juga: FPI Reborn Tak Terdaftar di Kemenkumham

Menurut Alattas, surat itu dipalsukan tanpa dibubuhkan tanda tangan maupun stempel dengan mengatasnamakan M Fahril sebagai koordinator aksi.

Ia menambahkan, sejak Front Persaudaraan Islam berdiri, kelompoknya tidak pernah terlibat dalam aksi dukung mendukung calon presiden 2024.

"Dan DPP FPI pun hingga saat ini belum menentukan sikap apa pun terkait capres 2024," tutur Alattas.