Pembangunan Kluster Perumahan di Pesanggrahan Diduga Langgar Aturan, Pemprov DKI Diminta Bertindak Tegas

JAKARTA, KOMPAS.com- Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta August Hamonangan meminta kepada Pemprov DKI Jakarta untuk memerintahkan penghentian pembangunan kluster di Jalan Nuri RT 02 RW 03, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, karena ditemukan banyak pelanggaran yang dilakukan pengembangnya.

"Banyak sekali pelanggaran yang diduga dilakukan pengembang kluster tersebut. Sepertinya pengembang itu tidak mengikuti kaidah-kaidah dan norma-norma yang ada," kata August Hamonangan kepada wartawan, Senin (13/6/2022), dilansir dari Tribun Jakarta.

August mendapatkan informasi soal pelanggaran yang dilakukan pengembang kluster itu dari keluhan warga sekitar.

Ia pun menindaklanjuti keluhan itu dan memang menemukan banyak pelanggaran. 

Baca juga: Keluhkan Kluster Perumahan Langgar Aturan, Warga Pesanggrahan Mengadu ke Anggota Dewan

Dia membeberkan, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pengembang tersebut di antaranya pelanggaran terhadap Peraturan Zonasi dan pelanggaran Garis Sempadan Bangunan (GSB) terhadap Garis Sempadan Jalan (GSJ) dan terhadap Garis Sempadan Sungai (GSS).

"Selain itu, pembangunan perumahan kluster tersebut diduga juga melanggar IMB dan terindikasi pelanggaran HAM atas privasi," jelasnya.

August juga menambahkan, dari 19 bangunan di yang tengah dibangun di kluster itu, hanya 14 bangunan yang memiliki izin mendirikan bangunan (IMB). 

Namun dari jumlah itu, 8 IMB dinilai janggal karena lokasinya tertulis di Kelurahan Ulujami, bukan di Kelurahan Pesanggrahan.

August Hamonangan memastikan dirinya akan memantau perkembangan kasus pelanggaran yang dilakukan oleh pengembang tersebut.

Baca juga: Warga Resah akan Penyerangan di Jatinegara: Ibu-ibu dan Anak-anak Nangis Tiap Hari

Ia pun mempertanyakan kenapa pembangunan kluster tersebut dilanjutkan kembali. Padahal kluster itu sebelumnya sudah disegel bahkan dirobohkan karena terbukti melakukan pelanggaran.

"Selain itu pelanggaran ini sedang berproses di pengadilan, kok Pemprov DKI membiarkan pengembang melanjutkan pembangunan. Ini sudah jelas sekali pengembang tidak menghormati aturan hukum yang berlaku," tegas August.

Lurah Pesanggrahan Akui Terjadinya Pelanggaran

Sebelumnya, Lurah Pesanggrahan Jumadi membenarkan bahwa proyek pembangunan kluster perumahan yang diprotes warga Komplek Jerman, Jalan Nuri, RT 02 RW 03, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pernah disegel dan dibongkar bangunannya.

Dia juga membenarkan bahwa pengembang kluster tersebut kini telah kembali membangun kembali, padahal penyelesaian terhadap pelanggaran tersebut tengah berproses secara hukum.

“Benar pernah disegel dan dibongkar bangunannya beberapa waktu lalu. Benar juga sekarang ini pembangunan kluster dilakukan kembali, padahal sedang digugat di pengadilan,” kata Jumadi saat dihubungi melalui telepon, Senin (6/6/2022).

Baca juga: Khawatir Rumahnya Kebanjiran, Warga Pesanggrahan Gugat Anak Buah Anies

Namun, Jumadi menyatakan dirinya tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak bisa memberikan sanksi.

“Saya hanya bisa menunggu perintah dari PSTP dan Sudin Citata Jakarta Selatan. Selain itu, persoalan ini juga sudah masuk ke pengadilan,” ucapnya.

Begitu juga dengan ditemukannya pelanggaran dalam Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Jumadi menyatakan dirinya saat ini diperintahkan untuk menunggu hasil keputusan di pengadilan.

Pelanggaran IMB yang dilakukan kluster di Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, telah digugat oleh seorang warga bernama Esti Sri Dewi ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta.

Gugatan Sri Dewi tercatat dengan Nomor 245/G2021.PTUN.JKT dan 300/G/2021.PTUN.JKT.

Artikel ini telah tayang di TribunJakarta.com dengan judul "Komisi D DPRD DKI Minta Pembangunan Kluster di Pesanggrahan Dihentikan"