Cegah PMK, DKP3 Kota Depok Terbitkan Panduan Pelaksanaan Kurban

DEPOK, KOMPAS.com - Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Depok menerbitkan panduan pelaksanaan kurban di tengah wabah penyakit mulut dan kuku (PMK).

Kepala DKP3 Kota Depok, Widyati Riyandani mengatakan, panduan tersebut untuk menjamin pemotongan hewan sesuai dengan syariat Islam, memastikan daging kurban aman dan sehat serta meminimalisasi penyebaran PMK.

"Pertama, harus memenuhi syariat Islam. Kedua, hewan sehat dan tidak menunjukkan gejala klinis PMK," kata Widyati, dalam keterangan tertulis, Selasa (14/6/2022).

Baca juga: Pemkot Jakarta Pusat Larang Penjualan Hewan Kurban di Fasilitas Umum

Kemudian, hewan kurban harus memiliki sertifikat veteriner (SV) atau surat keterangan kesehatan hewan (SKKH). 

Selanjutnya, hewan dinyatakan sehat oleh dokter hewan atau paramedik veteriner di bawah pengawasan dokter berwenang.

Selain itu, Widyati menjelaskan, ada sejumlah persyaratan bagi tempat penjualan hewan kurban, di antaranya mendapatkan persetujuan dari otoritas atau dinas.

Kemudian, memiliki lahan yang cukup dan sesuai dengan jumlah hewan, memiiki pagar atau pembatas, hewan tidak berkeliaran dan mencegah hewan lain masuk ke tempat penjualan.

"Memiliki fasilitas penampungan limbah, tersedia fasilitas serta bahan untuk pembersihan dan desinfeksi terhadap orang, kendaraan, peralatan, hewan, dan limbah," kata Widyati.

"Tidak lupa tersedia tempat isolasi hewan terduga PMK atau sakit terakhir tersedia tempat pemotongan bersyarat untuk hewan yang tidak dapat diobati atau ambruk," tutur dia.

Panduan tersebut juga mengatur beberapa kewajiban panitia kurban yakni, mengawasi proses pemotongan hewan kurban, melakukan penanganan yang baik terhadap daging, jeroan dan limbah.

Baca juga: Cegah PMK, Pedagang Hewan Kurban di Tangsel Harus Penuhi Dua Syarat

Selanjutnya, panitia kurban wajib mendistribusikan daging dan jeroan dalam waktu kurang dari lima jam, melakukan pembersihan dan desinfektan terhadap tempat pemotongan, peralatan dan petugas.

Terakhir, panitia harus melaporkan kepada dinas jika ada hewan yang sakit atau terduga sakit.

"Sementara untuk persyaratan tempat pemotongan hewan kurban di luar Rumah Potong Hewan Rumnansia (RPH-R), sama seperti persyaratan tempat penjualan hewan kurban," kata Widyati.

"Namun, dengan tambahan seperti tersedia fasilitas pemotongan hewan yang memenuhi persyaratan hewan sanitasi, tersedia fasilitas air bersih yang mencukupi dan tersedia fasilitas perebusan," imbuhnya.