Buruh Akan Demo di Depan Gedung DPR/MPR, Polda Metro Pastikan Belum Ada Rekayasa Lalu Lintas

JAKARTA, KOMPAS.com - Polda Metro Jaya memastikan belum ada rekayasa lalu lintas yang diterapkan pada Rabu (15/6/2022) di sejumlah ruas jalan kawasan Gedung DPR/MPR.

Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo menjelaskan, rekayasa lalu lintas di depan kompleks parlemen yang menjadi titik aksi demonstrasi para elemen buruh pada Rabu hari ini bersifat situasional.

"Untuk rekayasa lalu lintas bersifat situasional," ujar Sambodo kepada Kompas.com, Rabu (15/6/2022).

Baca juga: Ribuan Buruh Akan Demo di Depan Gedung DPR/MPR Hari Ini, Long March dari TVRI

Menurut Sambodo, rekayasa lalu lintas dengan mengalihkan atau menutup ruas jalan di sekitar kawasan Gedung DPR/MPR RI menunggu perkembangan jumlah massa yang mengikuti demonstrasi.

"Jadi untuk penerapannya tergantung jumlah massanya," kata Sambodo.

Meski begitu, Sambodo menyebut bahwa Ditlantas Polda Metro Jaya telah menyiagakan 120 personel kepolisian untuk mengamankan sekaligus mengatur arus lalu lintas di sekitar kompleks parlemen.

Diberitakan sebelumnya, Partai Buruh bersama sejumlah elemen buruh lainnya berencana untuk menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (15/6/2022).

Direktur Intelijen dan Keamanan (Dirintelkam) Polda Metro Jaya Kombes Hirbakh Wahyu Setiawan membenarkan perihal rencana aksi demonstrasi di depan kompleks parlemen itu.

Baca juga: Polisi Sebut Sekitar 1.000 Buruh dari Tangerang Akan Demo di Depan Gedung DPR

Pihak kepolisian sudah menerima surat pemberitahuan dari Partai Buruh terkait kegiatan unjuk rasa tersebut.

"Untuk surat pemberitahuan sudah diterima," ujar Hirbakh W saat dikonfirmasi, Selasa (14/6/2022).

Dalam pemberitahuannya, aksi unjuk rasa itu hanya akan dihadiri oleh massa dari elemen buruh. Terdapat sedikitnya 6.000 peserta yang mengikuti demo tersebut.

"Pemberitahuan mereka 6.000. Elemen buruh saja," kata Hirbakh.

Sementara itu, Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan bahwa aksi unjuk rasa pada 15 Juni 2022 itu akan digelar serempak di sejumlah wilayah Tanah Air.

Baca juga: Partai Buruh Akan Demo di Depan Gedung DPR Besok, Diawali Long March dari TVRI

"Aksi 15 Juni akan dipusatkan di DPR/MPR RI dengan melibatkan hampir 10.000 buruh," kata Said dalam keterangannya.

Menurut Said, aksi ini akan mengangkat lima isu, di antaranya menolak revisi Undang-Undang (UU) Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (PPP), Menolak Omnibus Law, dan UU Cipta Kerja.

Selain itu, kata Said, aksi kali ini juga akan menyuarakan pengesahan RUU PPRT, dan penolakan liberalisasi pertanian melalui WTO, serta masa kampanye yang hanya 75 hari.

"Tetapi, harus sembilan bulan (kampanye) sesuai undang-undang," pungkasnya.