Presiden KSPI Gunakan Nada Tinggi untuk Redam Amarah Pedemo, "Jangan Buat Gaduh, Dengarkan Saya!"

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal berusaha menenangkan peserta unjuk rasa yang terlibat kericuhan dengan aparat kepolisian saat demo buruh berlangsung di depan Gedung DPR/MPR, Rabu (15/6/2022).

Said Iqbal mencoba mendinginkan suasana dengan menggunakan pengeras suara.

"Aksi ini tertib, aksi ini damai, semua ikuti prosedur," ujar Said Iqbal dari atas mobil komando.

Melihat masih ada pedemo yang tidak mendengar instruksinya, Said Iqbal pun mengulangi instruksinya dengan nada yang lebih tinggi.

"Jangan ada yang membuat kegaduhan. Dengarkan saya!"

Baca juga: Demo di Depan Gedung DPR/MPR Ricuh saat Baru Dimulai, Buruh dan Polisi Terlibat Baku Hantam

Sebelumnya diberitakan, massa unjuk rasa menolak pemasangan kawat berduri di depan pagar Gedung DPR MPR RI.

"Apa-apaan ini kawat berduri, tidak seperti biasanya seperti ini," ujar salah satu pengunjuk rasa dari mobil komando.

Akibatnya, massa yang emosinya tersulut mulai menarik kawat berduri tersebut, dan petugas kepolisian berusaha mencegah aksi pedemo. Kericuhan pun tak dapat dihindari.

Sebagai informasi, sekitar 10.000 buruh disebut menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu.

Baca juga: Demo di Depan Gedung DPR/MPR Ricuh, 2 Buruh Diamankan Polisi

Presiden Partai Buruh Saiq Iqbal mengatakan, ada lima tuntutan yang akan disampaikan dalam demo hari ini.

Pertama, buruh menolak revisi Undang-Undang (UU) Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (PPP) karena pembahasannya kejar tayang dan tidak melihat partisipasi publik secara luas.

"Kami mendapat informasi, revisi UU PPP hanya dibahas 10 hari di Baleg, padahal UU PPP adalah ibu dari undang-undang, di mana kelahiran semua undang-undang harus mengacu secara formil ke UU PPP," kata Said dalam keterangannya, Selasa (14/6/2022).

Kedua, buruh menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja karena merugikan buruh, seperti contohnya outsourcing seumur hidup, upah murah, PHK mudah, hingga pesangon yang rendah.

Baca juga: Buruh Akan Demo di Depan Gedung DPR/MPR, Polda Metro Pastikan Belum Ada Rekayasa Lalu Lintas

"Sama seperti penolakan terhadap UU PPP, dalam menolak UU Cipta Kerja kami juga akan melakukan judicial review, baik formil maupun materiil," kata Said.

"Selanjutnya adalah dengan mengampanyekan jangan pilih parpol dan politisi yang mendukung Omnibus Law UU Cipta Kerja," tutur Said.

Ketiga, buruh menolak masa kampanye pemilu hanya 75 hari, tetapi harus sembilan bulan sesuai undang-undang.

Kemudian, dua isu terakhir yang akan diangkat adalah mendesak agar UU PPRT (Perlindungan Pekerja Rumah Tangga) segera disahkan dan menolak liberisasi pertanian melalui WTO.