Kompas.com - 20/06/2022, 09:05 WIB
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Ihsanuddin

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi meminta Perusahaan Listrik Negara (PLN) tak asal memberikan sanksi denda kepada konsumen yang segel meteran listriknya tidak original. 

Hal ini disampaikan Tulus menanggapi keluhan seorang warga di Jakarta yang dikenakan sanksi denda Rp 68 juta karena menggunakan segel meteran yang tak sesuai standar. 

Warga itu mempertanyakan mengapa segel yang sudah terpasang dari tahun 1993 itu baru dipermasalahkan sekarang. 

Baca juga: Viral, Unggahan Pelanggan PLN Didenda hingga Rp 68 Juta karena Segel Meteran Tidak Asli, Ini Penjelasannya

Tulus pun menegaskan, masih banyaknya segel meteran listrik yang tak sesuai standar adalah karena minimnya pengawasan dari PLN sendiri.

"Kasus seperti ini bermula dari masih minimnya pengawasan terhadap kWh meter oleh PLN. Jumlah kWh meter yang belum ditera ulang masih sangat signifikan baik di Jakarta, dan di seluruh Indonesia," kata Tulus kepada Kompas.com, Senin (20/6/2022). 

"Dengan rutinnya tera ulang kWh meter, akan ketahuan mana segel asli atau tidak sejak awal, tidak sampai berlarut," sambungnya. 

Tulus mengatakan, PLN harus melakukan investigasi perihal duduk persoalan yang sebenarnya secara transparan dan akuntabel sebelum menjatuhkan sanksi denda. 

Harus ada penyelesaian yang adil, dengan memerhatikan latar belakang kasusnya, latar belakang sosial ekonomi konsumen, serta sikap kooperatif konsumen.

"Sebaiknya PLN tidak bisa hitam putih dalam melihat kasus ini," kata Tulus.

Baca juga: Penjelasan PLN soal Geser Tiang Listrik Diminta Bayar Rp 74 Juta

Apalagi, pada kasus yang sudah viral ini, didapati segel meteran di rumah konsumen itu sudah terpasang sejak puluhan tahun lalu.

Halaman:
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Momen Wakil Ketua DPRD Depok Jabat Tangan dan Rangkul Sopir Truk yang Disuruhnya 'Push Up'...

Momen Wakil Ketua DPRD Depok Jabat Tangan dan Rangkul Sopir Truk yang Disuruhnya "Push Up"...

Megapolitan
Anies Masukkan Sumur Resapan Pengendali Banjir ke Pergub RDTR

Anies Masukkan Sumur Resapan Pengendali Banjir ke Pergub RDTR

Megapolitan
Pembangunan Rukan Diduga Jadi Penyebab Banjir di Puskesmas Rawa Buntu, Wali Kota Tangsel: Kami Sudah Panggil Kontraktornya

Pembangunan Rukan Diduga Jadi Penyebab Banjir di Puskesmas Rawa Buntu, Wali Kota Tangsel: Kami Sudah Panggil Kontraktornya

Megapolitan
Ini Pernyataan yang Bikin Saksi Kasus Indra Kenz Diceramahi Hakim di Persidangan

Ini Pernyataan yang Bikin Saksi Kasus Indra Kenz Diceramahi Hakim di Persidangan

Megapolitan
Pemprov DKI Alokasikan Dana Rp 28 Miliar untuk Aktivitas Seni Budaya di TIM

Pemprov DKI Alokasikan Dana Rp 28 Miliar untuk Aktivitas Seni Budaya di TIM

Megapolitan
Cabut Laporan, Sopir Truk Berdamai dengan Wakil Ketua DPRD Depok yang Menyuruhnya 'Push Up'

Cabut Laporan, Sopir Truk Berdamai dengan Wakil Ketua DPRD Depok yang Menyuruhnya "Push Up"

Megapolitan
Komisi D DPRD Akan Panggil Pemprov DKI soal Konsep Perluasan Daratan dalam Pergub RDTR

Komisi D DPRD Akan Panggil Pemprov DKI soal Konsep Perluasan Daratan dalam Pergub RDTR

Megapolitan
Mobil Tabrak Truk di Tol JORR, Dua Penumpang Tewas

Mobil Tabrak Truk di Tol JORR, Dua Penumpang Tewas

Megapolitan
Pengamat Sebut Saringan Sampah Kali Ciliwung Tak Efektif Cegah Banjir

Pengamat Sebut Saringan Sampah Kali Ciliwung Tak Efektif Cegah Banjir

Megapolitan
Kronologi Kecelakaan Minibus dan Truk di Tol Jorr KM5 yang Tewaskan 2 Orang

Kronologi Kecelakaan Minibus dan Truk di Tol Jorr KM5 yang Tewaskan 2 Orang

Megapolitan
Sopir Truk yang Disuruh 'Push Up' dan Berguling oleh Wakil Ketua DPRD Cabut Laporannya di Polres Depok

Sopir Truk yang Disuruh "Push Up" dan Berguling oleh Wakil Ketua DPRD Cabut Laporannya di Polres Depok

Megapolitan
Nilai Perluasan Daratan Sama seperti Reklamasi, Komisi D DPRD DKI: Siasat Bahasa Saja

Nilai Perluasan Daratan Sama seperti Reklamasi, Komisi D DPRD DKI: Siasat Bahasa Saja

Megapolitan
Didesak Warga, Polisi Sebut Lokalisasi Rawa Malang Akan Ditutup Malam Ini

Didesak Warga, Polisi Sebut Lokalisasi Rawa Malang Akan Ditutup Malam Ini

Megapolitan
Pengamat Sebut Pembangunan Saringan Sampah Tak Efektif jika Tak Ada Sanksi Tegas

Pengamat Sebut Pembangunan Saringan Sampah Tak Efektif jika Tak Ada Sanksi Tegas

Megapolitan
Abrasi Besar-Besaran di Pulau G, Luas Berkurang hingga 8 Hektar

Abrasi Besar-Besaran di Pulau G, Luas Berkurang hingga 8 Hektar

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.