Epidemiolog: Pemerintah Harus Punya Strategi Komunikasi Risiko yang Memadai

JAKARTA, KOMPAS.com - Epidemiolog dari Griffith University Dicky Budiman mengatakan pemerintah pusat dan daerah harus memiliki strategi komunikasi risiko yang memadai untuk mengendalikan kenaikan kasus Covid-19.

Sebabnya, saat ini ia menilai pemerintah belum memiliki strategi komunikasi yang mampu membangun kewaspadaan masyarakat dalam menghadapi kenaikan kasus Covid-19. Akibatnya, masih banyak masyarakat yang enggan menerapkan protokol kesehatan di tengah peningkatan kasus Covid-19.

"Pemerintah harus melakukan strategi komunikasi risiko yang memadai sehingga masyarakat terbangun kewaspadaannya," kata Dicky saat dihubungi, Kamis (23/6/2022).

Baca juga: Khawatir Angka Kasus Baru Covid-19 Naik Drastis, Pemkot Tangsel Imbau Warga Taat Prokes

Ia pun mengatakan saat ini pemerintah sudah harus melakukan pengetatan sebelum kasus Covid-19 kembali melonjak tajam.

Kendati demikian, pengetatan tersebut berbeda dari gelombang varian Delta yang melanda pada tahun lalu. Pengetatan yang dimaksud adalah melakukan tes pelacakan dan penerapan protokol kesehatan secara konsisten.

"Sudah waktunya kita melakukan pengetatan ketat. Tidak seperti lockdown. Pengetatan ini dimulai dari 3T. Enggak mesti masif, tapi terwakili dan terjaga kualitas dan kuantitasnya," kata Dicky.

"Sehingga kita bisa memastikan setidaknya orang yang terinveksi ini menyadari gejalanya sehingga membuat dia mengharuskan karantina mandiri sehingga tidak menularkan," ujar Dicky.

Dicky menambahkan, protokol kesehatan juga perlu diperketat kembali. Salah satunya adalah penggunaan masker di luar ruangan.

Baca juga: Update 23 Juni: Bertambah 106 Terkonfirmasi Covid-19 di Kota Bekasi, Kasus Aktif Menjadi 516

"Penguatan protokol kesehatan penting. Karena yang kita hadapi ini BA.4 dan 5 ini adalah yang paling cepat penularannya," tutur Dicky.

Adapun berdasarkan data Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta hingga Rabu (22/6/2022) jumlah kasus aktif yang dirawat dan diisolasi bertambah 864 kasus sehingga mencapai 6.779 kasus.

Kasus positif bertambah mencapai 1.226 kasus sehingga total akumulasi mencapai 1,26 juta kasus.

Adapun jumlah orang yang dites usap dengan metode polymerase chain reaction (PCR) dalam satu pekan terakhir mencapai sekitar 60.000 orang dengan tingkat persentase positif sepekan terakhir mencapai 9,6 persen.

Jumlah orang yang dites usap PCR sesuai target Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk DKI Jakarta dalam sepekan adalah 10.645 orang.